Gubernur Koster Adukan 'Pengendalian Investasi Asing Bali' Ambil Jatah Rakyat, Wameninves Janji Tindak Tegas

Gubernur Bali Wayan Koster mengadukan maraknya 'pengendalian investasi asing Bali' yang mengambil jatah usaha rakyat kepada Wameninves, mendorong pengendalian ketat dan penindakan tegas.

Gubernur Bali Wayan Koster baru-baru ini menyampaikan keluhan serius kepada Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu di Denpasar. Aduan tersebut menyoroti maraknya investasi asing yang dinilai telah mengambil alih sektor usaha kerakyatan di Pulau Dewata. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan keberlangsungan ekonomi lokal dan keadilan bagi pelaku usaha.

Koster secara spesifik menyebutkan praktik-praktik seperti rental motor dan penginapan yang dikelola oleh pihak asing, padahal seharusnya menjadi domain usaha masyarakat lokal. Selain itu, banyak izin yang masuk melalui sistem OSS tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, termasuk manipulasi kapasitas usaha pariwisata. Situasi ini menuntut adanya evaluasi dan pengendalian ketat terhadap investasi asing Bali.

Menanggapi aduan tersebut, Wameninves Todotua Pasaribu menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk menindak tegas investor nakal. Pusat dan daerah akan bersinergi memastikan investasi yang masuk tidak hanya berbisnis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi daerah dan masyarakat Bali. Perlindungan bagi usaha lokal menjadi prioritas utama dalam upaya pengendalian investasi.

Maraknya Investasi Asing Merugikan Usaha Lokal di Bali

Gubernur Koster mengungkapkan bahwa praktik investasi asing di Bali kini telah merambah sektor-sektor yang seharusnya menjadi mata pencarian utama masyarakat lokal. "Ada yang memakan usaha kerakyatan seperti rental dan penginapan, tidak benar misalnya kalau pemilik rental motor orang asing," tegas Koster dalam keterangan Pemprov Bali. Fenomena ini menciptakan persaingan tidak sehat bagi pelaku UMKM di Bali yang berjuang untuk bertahan.

Selain itu, Koster juga menyoroti adanya manipulasi dalam perizinan usaha pariwisata. Banyak investasi asing yang mencantumkan kapasitas usaha berbeda antara dokumen izin dan kondisi faktual di lapangan, seperti jumlah kursi restoran. Hal ini tidak hanya merugikan dari sisi pajak, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi pengusaha lokal yang taat aturan dalam menjalankan usahanya.

Kondisi ini diperparah dengan banyaknya vila ilegal yang beroperasi tanpa membayar pajak, sementara pengusaha lokal harus memenuhi semua kewajiban. Koster menegaskan bahwa Pemprov Bali akan menindak tegas pelanggaran semacam ini. Pengendalian investasi yang lebih ketat diperlukan untuk menjaga keadilan dan keberlangsungan ekonomi Bali secara menyeluruh.

Tiga Garis Besar Pengendalian Investasi dan Perlindungan Lahan Produktif

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Gubernur Koster mengajukan tiga garis besar dalam upaya pengendalian investasi di Bali. Pertama, ia mengusulkan evaluasi agar investasi asing yang masuk memiliki nilai di atas Rp10 miliar. Langkah ini diharapkan dapat menyaring investasi yang benar-benar berkualitas dan memberikan dampak ekonomi signifikan bagi daerah.

Kedua, Koster menekankan pentingnya menjaga sektor UMKM agar tidak tergerus oleh investasi besar. Ini berarti melindungi usaha-usaha kecil dan menengah dari persaingan langsung dengan modal asing. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di tengah gempuran investasi.

Ketiga, Gubernur Koster dengan tegas melarang penggunaan lahan produktif, terutama sawah, untuk pembangunan investasi. "Alih fungsi lahan di Bali sudah tinggi, kalau dibiarkan dalam 10 tahun ekosistem akan rusak dan sumber pangan terancam," ujarnya. Pengetatan ini krusial untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan ketahanan pangan Bali di masa depan.

Komitmen Pusat dan Sinergi Penertiban Izin Investasi

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menyambut baik aduan Gubernur Koster dan menegaskan komitmen pemerintah pusat. Ia menyatakan bahwa sudah ada ratusan izin investor nakal yang dicabut, baik yang merugikan UMKM maupun melanggar kearifan lokal. "Pusat dan daerah tidak boleh jalan sendiri-sendiri, perlindungan bagi usaha lokal harus menjadi prioritas," kata Todotua.

Wameninves menekankan pentingnya keseimbangan antara masuknya modal asing dengan kontribusi nyata kepada daerah. Investor asing diharapkan tidak hanya berbisnis, tetapi juga memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat lokal. Pemerintah pusat berjanji akan menertibkan para pemodal asing agar lebih bertanggung jawab dan sesuai aturan yang berlaku.

Untuk mempercepat konsolidasi antara pemerintah pusat dan Pemprov Bali, Wameninves berencana membuka desk khusus pelayanan perizinan di Bali. Desk ini akan menjadi kanal koordinasi penting untuk penerbitan dan penertiban izin yang selama ini menimbulkan masalah teknis di lapangan. Sinergi pusat-daerah diharapkan dapat memastikan investasi yang lebih bersih, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat Bali.

Sumber: AntaraNews