Ahmad Sahroni

Sahroni menyebut Indonesia merupakan negara yang terbuka terhadap investasi.

Di usia yang masih sangat belia, ia harus mengambil peran sebagai pengganti ibunya yang telah lama pergi.

Nominal gaji dan tunjangan Sahroni disumbangkan sebesar Rp67.720.950.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti celah keamanan setelah menjadi korban penipuan berkedok KPK, di mana pelaku berhasil masuk Gedung DPR dan meminta uang Rp300 juta.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berperan penting dalam membongkar kasus penipuan KPK gadungan yang meminta uang ratusan juta, mengungkap modus berbahaya yang menyasar kepercayaan publik.

Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti.

Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, membenarkan dirinya sempat diperas oleh utusan KPK gadungan sebesar Rp300 juta. Modus penipuan KPK gadungan ini berhasil diungkap berkat kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Empat orang yang terlibat dalam pemerasan terhadap Ahmad Sahroni telah ditangkap dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

Dalam kasus ini, uang sebesar Rp300 juta disebut telah diserahkan kepada pelaku yang mengaku dapat membantu mengurus suatu perkara.

Menurut Sahroni, vape kerap dimanfaatkan para pemakai narkoba.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan, keputusan kembali menunjuk tersebut sudah sesuai mekanisme yang berlaku di DPR.

Ahmad Sahroni berharap ke depan menjadi politikus lebih baik lagi usai menjalani hukuman dan kembali memimpin Komisi III DPR.

Rapat Komisi III DPR RI melantik kembali Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua menggantikan Rusdi Masse.

Bendum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, membenarkan Wakil Ketua Komisi III DPR Rusdi Masse Mappasessu telah resmi mengundurkan diri dari Partai NasDem.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan partainya belum akan melakukan PAW Ahmad Sahroni meskipun MKD DPR RI telah menjatuhkan sanksi. Pembaca penasaran mengapa NasDem menunda keputusan penting ini.

Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang transparan mengenai proses penonaktifan politisi dan pencopotan mereka dari keanggotaan partai.

Sidang Mahkamah Kehormatan DPR menghasilkan putusan penting bagi sejumlah anggota dewan. Kasus ini menjadi pengingat krusial agar semua pihak dewasa berpolitik di era digital.

Ahmad Sahroni, anggota DPR fraksi Nasdem menyatakan menerima keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sahroni dinyatakan melanggar etik

MKD menilai, Sahroni seharusnya menanggapi kritik publik dengan pemilihan kalimat yang bijak dan penggunan kata-kata yang baik.

Menurut MKD DPR, Ahmad Sahroni dinilai menggunakan diksi tak pantas di hadapan publik.