Tahukah Anda, Kerusuhan Surabaya Bisa Ancam Ekonomi Nasional? AHY Soroti Dampak Seriusnya!

Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyoroti serius dampak kerusuhan di Surabaya terhadap stabilitas ekonomi dan investasi nasional, mendesak penegakan hukum dan profesionalisme aparat.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), baru-baru ini menyoroti insiden kerusuhan di Surabaya. Ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa kompromi terhadap para pelaku yang merusak dan membakar Gedung Grahadi.

Pernyataan ini disampaikan AHY di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, setelah menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, pada Ahad. Menurutnya, kerusuhan semacam itu memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi dan investasi nasional.

Perusakan fasilitas publik dan tindakan anarkis dapat mengikis kepercayaan publik serta investor. Hal ini berpotensi besar menyebabkan perlambatan ekonomi dan menghambat aliran investasi ke Indonesia, yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan.

Ancaman Stabilitas Ekonomi dan Investasi

AHY sangat menyayangkan perusakan dan pembakaran Gedung Grahadi yang terjadi di Surabaya. Ia menekankan pentingnya investigasi menyeluruh jika ada oknum yang sengaja mempersiapkan atau memprovokasi kerusuhan tersebut, agar hukum dapat ditegakkan.

Menurutnya, kerusuhan yang bersifat destruktif dan berkepanjangan memiliki potensi besar untuk mengikis kepercayaan publik dan investor terhadap stabilitas Indonesia. Kondisi ini pada akhirnya dapat berimbas pada perlambatan ekonomi yang merugikan semua pihak.

Investor, baik domestik maupun asing, tentu sangat berharap stabilitas keamanan dan politik Indonesia dapat ditunjukkan dengan baik. Jika situasi terus-menerus diwarnai kerusuhan, AHY khawatir bahwa siapa pun akan ragu untuk menanamkan modal atau berinvestasi di negara ini.

Ia juga membedakan secara tegas antara demonstrasi damai yang konstitusional dengan kerusuhan destruktif. AHY menyatakan bahwa unjuk rasa damai adalah hak setiap warga negara, namun jika berubah menjadi kekerasan, risikonya justru akan merugikan masyarakat luas secara keseluruhan.

Pentingnya Penegakan Hukum dan Profesionalisme Aparat

AHY menekankan bahwa penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Pelaku perusakan harus ditindak sesuai aturan yang berlaku agar memberikan efek jera dan menjaga ketertiban umum.

Selain itu, AHY juga mengingatkan aparat keamanan agar tetap profesional dalam menangani unjuk rasa. Ia menilai bahwa kesabaran aparat sangat penting, terutama karena massa dalam jumlah besar tidak mudah untuk dikendalikan tanpa menimbulkan gesekan.

Pengalaman pribadinya sebagai perwira TNI di masa lalu membuat AHY memahami betul risiko besar yang dihadapi aparat di lapangan. Namun, profesionalisme harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan persoalan baru atau memperkeruh suasana.

Ia berharap semua pihak dapat saling menghormati: masyarakat yang menyampaikan aspirasi tetap menjaga kedamaian, dan aparat yang bertugas menjaga keamanan tetap sabar. Dengan demikian, situasi dapat kembali kondusif tanpa menimbulkan korban jiwa maupun materi.

Perbaikan Infrastruktur dan Harmoni Sosial

Selain dampak ekonomi, AHY juga menyoroti kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh aksi massa tersebut. Ia menyatakan akan melaporkan langsung kondisi ini kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan agar perbaikan bisa segera dilakukan.

AHY berharap kerusakan yang ada dapat segera ditanggulangi, direhabilitasi, dan infrastruktur dapat kembali berfungsi seperti sediakala. Pemulihan ini penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Kerusakan ekonomi, kerusakan infrastruktur, dan luka sosial yang timbul akibat kerusuhan tidak boleh menjadi beban panjang bagi bangsa Indonesia. AHY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga negeri ini.

Dengan menjaga stabilitas, menghormati hukum, dan mengedepankan dialog, diharapkan Indonesia dapat terus maju. Kerusuhan hanya akan menghambat kemajuan dan menimbulkan kerugian yang tidak perlu bagi semua pihak.

Sumber: AntaraNews