Said Abdullah Sebut Pilkada Ajang Pertarungan Figur, bukan Partai

Said berharap kandidat kepala daerah yang diusung PDIP dapat bekerja keras mengambil hati masyarakat calon pemilih.

Terbentuknya kerja sama politik di pilgub dari sejumlah daerah dari KIM bahkan KIM Plus harus dilihat konteks politik pasca Pilpres

Menurut Said, memilih pemimpin karena iming-iming materi hanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki kapasitas.

Ada banyak koalisi partai politik yang mengusung calon kepala daerah pada Pilkada 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai membuka pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024 pada hari ini, Selasa (27/8).

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, berharap para bakal cagub cawagub ini mendapatkan kompetisi yang sehat untuk menjadi pimpinan di daerah.

Said menerangkan PDIP memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan calon kepala daerah.

Pilkada 2024 merupakan momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Said Abdullah menyarankan supaya masyarakat turut menolak praktik politik transaksional.

Calon kepala daerah harus menjunjung tinggi idealisme dalam berkontestasi.

Said Abdullah yakin PDI Perjuangan bakal meraih hasil gemilang di provinsi Jatim.

Pilkada 2024 merupakan ajang pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Responden yang masih menyatakan “Tidak Tahu/Rahasia” sebesar 27,9%.

Setelah pengundian nomor urut paslon, tahapan Pilkada Aceh akan memasuki masa kampanye. Kampanye akan berlangsung mulai 25 September hingga 23 November 2024.

Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera sekaligus gunung berapi tertinggi di Indonesia dan Asia Tenggara.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY menanggapi polemik posisi PDI-P yang belakangan dinilai sejumlah partai koalisi abu-abu.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.