Respons Santai Gibran Usai Bank Dunia Ingatkan Program Makan Siang Gratis Ancam Defisit APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis dalam APBN 2025.

Selama uji coba sebelumnya, ia mengaku mendapat respons baik dari murid, guru, dan orangtua murid.

Gibran menegaskan jika tidak ada anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp7.500 per anak.

Bagi Gibran, besaran program makan siang gratis masih di kisaran Rp15.000 per porsi.

Pelaksanaan kegiatan makan bergizi gratis masih dimatangkan agar pelaksanaan di tiap daerah bisa tepat sasaran.

Wali Kota Solo itu mengatakan ujicoba dengan anggaran Rp 15.000 yang telah dilakukan berjalan lancar.

Gibran menyebut, program makan siang gratis akan selalu menjadi sorotan di masa pemerintahannya.

Anggaran makan siang gratis itu pasti lebih tinggi dari seluruh anggaran Kemendikbudristek.

Gibran menegaskan saat ini dirinya akan lebih fokus kepada pekerjaan sebagai Wali Kota Solo.

Bank Dunia sebelumnya menyoroti program makan siang gratis milik Prabowo-Gibra yang memerlukan perencanaan lebih matang.

Adapun, dana BOS merupakan bantuan pendidikan yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki.

Gibran mengaku berterima kasih atas masukan dan evaluasi dari Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu.

Setelah 15 tahun mengabdi, Anwar Usman Purnabakti MK dengan perasaan lega. Mantan Ketua MK ini merasa nama baiknya telah dipulihkan oleh putusan PTUN, mengakhiri polemik yang sempat menyeruak.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan kesiapan DPR berkantor di IKN, namun dengan syarat krusial: mitra eksekutif juga harus pindah. Simak detailnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa **kasus Andrie Yunus** masih menjadi kewenangan peradilan militer karena belum ada tersangka sipil, sambil membuka ruang diskusi soal hakim ad hoc.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan berdiskusi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai peran hakim ad ho

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerja ke Minahasa untuk menemui korban gempa bumi. Kunjungan Gibran Kunjungi Korban Gempa Minahasa ini menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan bencana dan dukungan moril bagi masyarakat t

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mematangkan rencana Pembangunan Pasar Induk Modern Kubu Raya, Pasar Induk Melati, yang diharapkan menjadi pusat ekonomi terintegrasi dan berdaya saing tinggi.

Program Kopdes Merah Putih hadir sebagai inisiatif strategis pemerintah untuk mentransformasi ekonomi desa, melibatkan rekrutmen manajer profesional dan pemberdayaan penerima PKH. Simak tantangan dan peluangnya.

Pemerintah sedang mempertimbangkan penggunaan APBN untuk menutupi kenaikan biaya penerbangan haji, dengan tujuan meringankan beban jemaah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengupayakan peremajaan tebu seluas 100 ribu hektare setiap tahun melalui program bongkar ratoon. Langkah ini strategis untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai swasembada gula nasional pada tahun 2027.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas APBN Kementerian PU, di tengah isu penggeledahan oleh Kejati DKI Jakarta, demi kepercayaan publik.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperkuat Ketahanan Energi Nasional dengan memperluas sumber pasokan global dan mengoptimalkan produksi dalam negeri di tengah potensi gangguan distribusi dan gejolak harga minyak.