Rekam Jejak Politik Romahurmuziy, Eks Koruptor Diminta Kader PPP Taubat dan Tidak Dagangkan Partai

Perjalanan politik Muhammad Romahurmuziy diwarnai karier cemerlang di PPP.

Manuver politik Muhammad Romahurmuziy (Rommy) menjelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat kritik tajam dari sejumlah kader partai berlambang kabah. Langkah Rommy dinilai merusak marwah PPP karena mengeksploitasi partai dengan cara menawarkan jabatan Ketua Umum dalam Muktamar X PPP yang akan digelar pada September 2025 mendatang.

Ketua DPC PPP Jakarta Timur, Ahmad Rifa’i secara tegas menyuarakan kekecewaannya terkait langkah-langkah Rommy.

Rifa’i mengungkapkan kekecewaannya bermula sejak Pemilu 2019, ketika Rommy yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PPP tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap jual beli jabatan. Menurut dia, Jakarta Timur, yang merupakan basis tempat tinggal Rommy, mengalami dampak elektoral besar akibat kasus tersebut. Namun Rommy yang setelah bebas dari hukuman penjara justru kembali muncul di panggung politik tanpa menunjukkan penyesalan atas masa lalunya.

"Mestinya Rommy taubat nasuha agar tidak lagi menjadi azab bagi PPP. Jangan ganggu PPP lagi kalau tidak ingin kualat dengan warisan para Ulama. Biarkan kader bekerja untuk kembalikan kejayaan PPP," kata Rifa’i dalam keterangan resminya, Kamis (29/5).

Awal Karier Politik Rommy

Sosok Rommy bukan orang baru di PPP. Perjalanan politik mantan anggota DPR itu penuh liku.

Rommy lahir dari keluarga dengan latar belakang politik kuat. Ayahnya adalah tokoh penting Nahdlatul Ulama (NU) dan pernah menjadi anggota DPR-GR. Ibunya juga aktif di PPP dan organisasi perempuan NU.

Awalnya bercita-cita menjadi kiai, Rommy memilih jalur politik. Rommy memulai karier politik di Garda Bangsa, lalu bergabung dengan PPP, partai ibunya.

Rommy kemudian menjadi staf khusus Menteri Koperasi dan UKM, Suryadharma Ali. Pada pemilu 2009, Rommy maju sebagai calon anggota DPR dari daerah pemilihan VII Jawa Tengah. Dia kemudian terpilih menjadi anggota legislatif selama dua periode, yaitu 2009-2014 dan 2014-2019. Selama menjadi anggota DPR, Romy menduduki berbagai posisi penting.

Beberapa posisi penting yang pernah dipegang Romy di DPR antara lain Sekretaris Jenderal DPP PPP. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI.

Jabat Ketum PPP

Pada Muktamar VIII PPP di Surabaya, Rommy terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2016-2021. Sementara Suryadharma Ali menggelar muktamar PPP di Jakarta dengan memilih Djan Farid sebagai ketua Umum PPP periode 2014-2019.

Kisruh PPP belum berakhir. Konflik dua pengurus PPP ini berujung ke pengadilan. Meski pengadilan memenangankan kubu Djan Farid, Rommy menggelar muktamar kembali di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta. Dia secara aklamasi terpilih kembali sebagai ketua umum untuk periode 2016-2021.

Terjerat Kasus Korupsi

Puncak karier Rommy di politik terhenti pada Maret 2019. Ia ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap lelang jabatan di Kementerian Agama.

Setelah penangkapan, Rommy ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum. Kasus ini membuatnya harus diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPP. Kasus korupsi ini menjadi titik balik dalam karier politiknya.

Kasus korupsi yang menjerat Rommy menjadi pukulan telak bagi PPP. Citra partai tercoreng dan kepercayaan publik menurun. PPP harus berjuang keras untuk memulihkan diri dari dampak kasus ini.

Kembali ke PPP

Setelah menjalani proses hukum, Rommy kembali aktif di PPP pada akhir 2022. Ia diangkat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP. Hal ini menandai kembalinya ia ke dunia politik setelah terjerat kasus korupsi.

Kembalinya Rommy ke PPP menuai beragam reaksi dari berbagai pihak. Sebagian pihak menyambut negatif kembalinya Rommy. Terlebih menjelang Muktamar X PPP.

Wakil Ketua Umum DPP PPP, Rusli Effendi mengkritik keras langkah Rommy karena mengeksploitasi partai dengan cara menawarkan jabatan Ketua Umum dalam Muktamar X PPP yang akan digelar pada September 2025 mendatang.

Rusli menyatakan, PPP terbuka terhadap siapa pun yang ingin bergabung, termasuk tokoh eksternal. Namun, ia menekankan pentingnya mengikuti aturan organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART PPP.

"Kami menyambut baik kalau memang ada tokoh yang mau bergabung bersama dan berjuang untuk membangun bangsa, ahlan wa sahlan. Tapi tentu semua ada mekanismenya, kalau di PPP ada AD/ART. Saya rasa tidak hanya PPP yang memiliki mekanisme, namun partai lain atau di setiap organisasi manapun juga punya," kata Rusli, Senin (26/5).

Rommy Akui Tawarkan Kursi Caketum PPP

Rommy sendiri mengakui aktif membujuk sejumlah tokoh untuk menjadi Ketua Umum PPP melalui forum Muktamar X. Dia bahkan mengaku sempat terbang ke Makassar hanya untuk membujuk Menteri Pertanian Amran Sulaiman agar bersedia maju sebagai Ketua Umum PPP. Sebelum menemui Amran, Rommy sowan ke Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Pertemuan tersebut membahas soal tokoh-tokoh yang layak duduk di kursi Ketum PPP.

"Saya butuh berkali-kali meyakinkan beliau (Amran) untuk bersedia maju, sampai saya harus ke Makassar meyakinkan beliau," kata pria yang akrab disapa Gus Rommy dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Senin (26/5).