Reaksi PSI Jelang Putusan MK Terkait Gugatan Batasan Usia Capres-Cawapres

Jokowi menegaskan, kepemimpinan PSI sebaiknya diserahkan kepada kalangan muda.

Andy menilai, munculnya duet antara Budi-Kaesang untuk Pilkada Jakarta 2024 sebagai kode-kode politik yang biasa terjadi.

Kaesang mengatakan, arah dukungan PSI tak berkaitan kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal gugatan batas usia capres dan cawapres.

Kaesang merasa tak masalah gugatan PSI terkait batas usia capres dan cawapres ditolak MK.

Menurut Saldi, MK tidak dapat menentukan batas usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden karena berpotensi menimbulkan dinamika di kemudian hari

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

MK sebelumnya kabulkan pencabutan gugatan batas usia capres cawapres atas nama Hite Badenggan dan Marson Lumban Batu.

Putusan itu nantinya apakah tetap berusia 40 tahun atau di bawah 40 tahun, atau malah diberi batas usia maksimal.

PSI meminta agar usia minimal capres dan cawapres yang saat ini 40 tahun dikembalikan seperti 2 UU Pemilu sebelumnya menjadi 35 tahun.

Putusan MK dianggap akan menjadi jalur masuk agar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden.

Hal ini disampaikan usai bertemu dengan Relawan Seknas Jokowi di Markasnya, Jakarta.

Gugatan batas usia capres cawapres dilayangkan PSI, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah.

Dalam rangkaian kegiatan, Rusdi Masse (RMS) lebih dahulu memberikan pembekalan kepada kader PSI se-Lampung terkait strategi pemenangan pemilu.

Ian optimistis dalam satu hingga dua bulan ke depan, pembentukan struktur partai dapat rampung sepenuhnya sesuai arahan Ketua Umum PSI.

Ridho mengatakan lantaran para kader PSI sangat antusias untuk menghadiri acara Rakorwil.

Ia mengajak seluruh tokoh bangsa untuk bersama-sama membangun narasi yang menyejukkan serta memperkuat kepercayaan publik.

Bestari mengungkapkan, salah faktor yang menyebabkan kader NasDem maupun partai lainnya gabung ke PSI karena faktor Jokowi.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara terbuka mengajak tokoh nasional untuk bergabung, memperkuat kepengurusan di berbagai daerah. Langkah ini menunjukkan komitmen PSI Ajak Tokoh Nasional demi persiapan Pemilu 2029.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026.

Menurut Dasco, apabila pembahasan Undang-Undang dipaksakan dan terburu-buru, maka berpotensi kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyoroti krusialnya Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai penyeimbang eksekutif-legislatif demi merawat demokrasi dan negara hukum Indonesia.

Ketua MK pertama, Jimly Ashhiddiqie, menyerukan pentingnya menjaga independensi kehakiman demi keberlanjutan demokrasi hukum Indonesia, bahkan di tengah kondisi kesehatan yang menantang.

Dalam persidangan yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (16/4), Saldi bahkan membawa langsung bukti fisik berupa kartu perdana.