Puan Maharani: Tidak Ada Kader PDIP yang Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Terkait pengganti Sekjen PDIP setelah Hasto Kristiyanto lengser, Puan menyebut akan ada kejutan nama dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Muzani menambahkan membantu pemerintah tidak harus masuk kedalam pemerintahan

Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri sebagai bentuk dukungan PDIP ke pemerintah.

Dukungan itu disampaikan Megawati saat bertemu Jokowi pada Senin (7/4) malam.

Gabungnya PDIP disebutnya tampak lebih strategis dan menguntungkan bagi pemerintahan.

PDIP akan memberikan dukungan kebijakan politik negara yang sesuai dengan perintah Konstitusi.

Ada 101 anggota DPR RI dari PDIP yang siap bermitra dengan Prabowo dan seluruh menteri-menterinya.

Pembicaraan tersebut dilakukan saat Budi Gunawan akan masuk dalam Kabinet Merah Putih.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap jika PDIP tidak mengirim kadernya untuk masuk ke kabinet

"Kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet," kata Puan Maharani.

Puan mengatakan sejauh ini tidak ada kader PDIP yang direncanakan masuk kabinet Prabowo-Gibran.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani membenarkan PDIP tak menitipkan kadernya di kabinet Prabowo Subianto.

Benarkah klaim Purbaya membongkar mega korupsi Rp576 triliun? Simak penelusurannya:

Meski tak ada korban jiwa, Puan menyebut gempa besar di Sulut ini harus menjadi menjadi momentum evaluasi nasional terhadap kesiapan sistem mitigasi bencana.

PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2029, dengan pembahasan RUU Pemilu di DPR menjadi momentum awal persiapan partai.

Puan berharap, Iduladha menambah jumlah hati yang luluh dan kelembutan, khususnya kepada kaum papa.

Keterwakilan perempuan di ranah legislatif harus membawa perubahan yang berdampak dan nyata.

Sebelum rapat dimulai, Puan bersama jajaran pimpinan DPR menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo di Gedung DPR RI.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan **posisi PDIP sebagai partai penyeimbang** bukan sikap abu-abu, melainkan objektif-proporsional. Simak bagaimana PDIP akan bersikap terhadap pemerintah hingga 2029.