PAN Duga PDIP Dukung Pemerintah usai Prabowo Temui Megawati: Bukan Berarti Harus Masuk Kabinet

Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri sebagai bentuk dukungan PDIP ke pemerintah.

Alma Fikhasari
Oleh Alma Fikhasari - Reporter
PAN Duga PDIP Dukung Pemerintah usai Prabowo Temui Megawati: Bukan Berarti Harus Masuk Kabinet
prabowo bertemu megawati (Instagram/Sufmi Dasco Ahmad)

Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai bentuk dukungan PDIP ke pemerintahan.

"Menurut kami itu adalah bentuk dukungan dari ibu Megawati bersama PDIP untuk bersama-sama dengan pemerintah yaitu Pak presiden Prabowo membangun Indonesia secara bahu membahu," kata Eddy saat dikonfirmasi, Kamis (10/4).

Namun, kata Eddy, dukungan tersebut bukan berarti PDIP mengirimkan kadernya berada di kabinet. Hal itu, serupa dengan apa yang dilakukan Partai NasDem.

"Tentu hal ini bisa diartikan bahwa PDIP akan bergabung bersama di pemerintahan dan di kabinet, namun sudah ditegaskan oleh ibu Mega dukungan ini adalah dukungan secara resmi kepada pemerintah, namun juga memberikan konfirmasi bahwa PDIP tidak akan menempatkan kadernya di kabinet," ujar dia.

"Saya kira ini serupa dengan yang dilakukan juga oleh NasDem yang mendukung presiden Prabowo dan pemerintahnnya tetapi tidak bergabung, tidak menempatkan kadernya di kabinet," sambungnya.

Bukan Berarti Masuk Kabinet

Hal serupa juga pernah dilakukan PAN saat di pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Sehingga, dinamika dukungan partai terhadap pemerintahan tak selalu bergabung di kabinet.

Dia pun meminta agar pertemuan Prabowo dan Megawati tidak dianggap janggal. Sebab dukungan politik bisa dilakukan di Parlemen.

"Jadi saya kira ini bukan suatu kejanggalan tetapi sebuah norma yang memang sudah berjalan di Indonesia dan ternyata bisa berjalan efektif juga. Karena dukungan itu bukan berarti serta merta harus masuk kabinet tetapi mendukung berbagai kebijakan yang bisa juga dilakukan melalui kebijakan di parlemen bersama-sama," imbuh Eddy.

Rekomendasi