Megawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk kekuasaan belaka.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menuturkan, di PDI Perjuangan tidak bisa orang dari luar partai tiba-tiba masuk menjadi ketua umum partai. Karena ada aturan di PDI Perjuangan.
Megawati mengaku tidak langsung menjadi ketua umum. Ia memulainya sebagai kader lebih dahulu.
"Saya pun kader, tidak mungkin orang lain tiba-tiba bisa jadi ketua umum. Karena terus siapa yang memilih kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih. Dan itu melanggar AD/ART. Lah bayangkan kok kita tidak diberi kesempatan menerangkan hal ini, dengan demikian sering kontradiktif," ujar Megawati saat Rakernas IV PDIP, Minggu (1/9).
Megawati pun mengaku merupakan petugas partai di PDIP. Ia ditugasi oleh Kongres untuk menjadi ketua umum partai.
Maka itu juga, Megawati heran dianggap sombong ketika mengatakan Joko Widodo sebagai petugas partai.
"Saya sampai bingung, lha kok saya bilang Pak Jokowi itu petugas partai, kader, lho kok saya diomongkan yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah AD/ART di partai kita. Saya pun petugas partai lho," kata Megawati
"Ditugasi oleh Kongres partai untuk menjadi, dipilih kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum," kata Megawati.
Megawati tidak secara langsung menyindir seseorang. Tetapi, dalam dinamika politik belakangan, ada sosok putra bungsu Joko Widodo Kaesang Pangarep yang menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Padahal Kaesang baru tiga hari resmi menjadi kader PSI.
Megawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan. Tujuannya mendapatkan kekuasaan politik belaka.
"Poltik itu seringkali hanya dilihat sebagai penggalangan kekuatan untuk mendapatkan kekuasaan politik belaka. Berbagai cara pun dilakukan," jelas Megawati.
Megawati menyoroti berbagai cara dilakukan untuk menggapai kekuasaan. Seperti menawarkan jabatan strategis, memberikan privilege kebijakan untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya, sampai menjanjikan hal yang tidak rasional.
"Kalau kita melihat ada yang dengan menawar-nawarkan jabatan strategis tertentu, ada pula yang memberikan privilege kebijakan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, ada yang menawarkan hal-hal yang sebenarnya tidak rasional namun dianggap wajar demi meraih kekuasaan," ujar Megawati.
Megawati mengingatkan kepada kadernya bahwa PDIP merupakan partai ideologis. Sebagai organisasi politik harus mengabdi kepada bangsa dan negara.
"Kita ini partai ideologis artinya adalah tujuannya ada. Jadi kita ini harusnya sudah semua mengerti bahwa kewajiban kita sebagai organisasi politik adalah mengabdi kepada bangsa dan negara," ujarnya.
"Dalam aplikasinya adalah yang tidak bosan saya katakan turun ke bawah bertemu dengan akar rumput," sambungnya.
Megawati mengatakan, saat ini sudah banyak dianggap lumrah cara-cara melanggengkan kekuasaan. Sering kali didengar ujaran 'tidak ada makan siang gratis'.
"Tetapi kalau yang dilihat sekarang apa yang terjadi saat ini barangkali sudah dianggap lumrah dengan berbagai pembenaran seperti yang saya suka dengar itu 'tidak ada makan siang gratis'," terangnya.
Apalagi perilaku politik hari ini terus dilanjutkan maka akan melahirkan ketidakpercayaan.
"Sekiranya hal ini menjadi kultur, maka politik akan melahirkan distrust, distrust itu krisis kepercayaan. Nah ini bagaimana kita apakah juga mau menjadi sebuah organisasi politik yang demikian," tutup Megawati.
Megawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk kekuasaan belaka.
Kaesang memastikan pertemuan itu tidak akan membahas dukungan politik di 2024.
Baca Selengkapnya
"Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," kata Megawati.
Baca Selengkapnya
Mahfud sering bertemu Megawati sejak menjadi pengurus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Baca Selengkapnya
Ketum PDIP Megawati bebrapi-api saat pidato menyinggung soal penguasa saat ini.
Baca Selengkapnya
Megawati meminta seluruh kadernya jangan gentar menghadapi kepungan dan manuver politik praktis demi kekuasaan.
Baca Selengkapnya
Megawati mengingatkan pemerintah agar rakyat jangan diintimidasi seperti zaman dulu.
Baca Selengkapnya
Di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2001-2004), ia diangkat menjadi Menteri Hukum dan HAM.
Baca Selengkapnya
Megawati membebaskan Khofifah untuk menentukan pilhannya di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keresahannya terkait potensi kecurangan Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi