Kronologi Anies dan Relawan Dilarang Diskusi di GIM Bandung

Sementara, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dan siaran pers yang diterima, pihak panitia menyatakan sudah mendapatkan izin secara tertulis dari pengelola tempat tersebut, yaitu UPTD Pengelolaan Taman Budaya Jawa Barat di bawah Dinas Priwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat.

Semua persiapan pun dilakukan hingga akhirnya, pada Sabtu (7/10) malam sekira pukul 23.00 WIB pihak panitia mendapat informasi dari pegawai Disparbud Jabar bahwa acara diskusi harus dibatalkan.

Salah satu ketua simpul relawan BaleAmin Jabar, Maman Imanulhaq menilai pembatalan diskusi itu secara tidak langsung menunjukkan pengelolaan yang buruk, berkaitan acara di ruang publik yang dimiliki pemerintah.

"Gedung Indonesia Menggugat, selayaknya sebagai situs bersejarah adalah ruang publik. Di mana publik bisa melakukan kegiatan, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin oleh konstitusi," kata Maman dalam keterangannya.

Ia pun menyinggung penyelenggaraan fasilitas publik yang dikelola pemerintah, seperti SOR Arcamanik, Gedung Merdeka yang pada bulan lalu digunakan oleh salah satu partai dan dihadiri Ridwan Kamil saat masih menjabat sebagai Gubernur Jabar. Tempat lain pun sama, seperti Lapangan Tegalega, Monumen Perjuangan Jawa Barat, bahkan Jalan Diponegoro depan Gedung Sate kerap ditutup, digunakan kegiatan-kegiatan politik.

Terpisah, Kepala Disparbud Jawa Barat Benny Bachtiar mengatakan penggunaan gedung tersebut diperbolehkan dan tidak menjadi masalah selama peruntukannya sesuai dengan aturan dan tidak untuk kegiatan politik.

Sebagai pihak pengelola gedung tersebut ia mengatakan, surat izin yang dilayangkan oleh Poros Anak Muda Sosia Politika dengan perihal peminjaman tempat untuk kegiatan Rapat Koordinasi Change Indonesia dengan tema "Demi Ibu Pertiwi Meluruskan Jalan Demokrasi" yang suratnya diserahkan pada 27 September 2023.