Kategori Surat Suara Rusak, Apa yang Harus Dilakukan?
Lalu apa yang harus dilakukan KPU atas surat suara yang rusak tersebut?
Lalu apa yang harus dilakukan KPU atas surat suara yang rusak tersebut?
Sebanyak 6.039 surat suara Pilpres 2024 diketahui rusak dan tak bisa dipakai. Kerusakan terjadi akibat proses distribusi logistik surat suara.
Lalu apa yang harus dilakukan KPU atas surat suara yang rusak tersebut?
Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, seusai perintah UU, surat suara yang rusak atau lebih, harus dimusnahkan.
KPU Bali memutuskan untuk membakar surat suara yang rusak tersebut.
"Tapi karena ada peraturan pemerintah tidak boleh membakar sampah, maka kita melakukan dengan pencacahan," kata Lidartawan di Kantor KPU Bali, Selasa (13/3).
I Dewa menerangkan, proses pemusnahan surat suara Pemilu 2024 semestinya lebih banyak dilakukan di kabupaten dan kota. Namun, sebelumnya surat suara baru yang dikirim penyedia dikumpulkan di kantor provinsi.
Sehingga untuk efisiensi waktu dan tenaga mereka membantu memusnahkan di provinsi.
"Mestinya, kan di kabupaten dimusnahkan daripada mengembalikan kan tidak efisien lagi, kita musnahkan di sini dan teman-teman kabupaten lain menyaksikan," ujar I Dewa.
Namun, untuk hasil pemusnahan surat suara
tidak akan langsung dibuang begitu saja. Karena, kalau dibuang nantinya takut disalahgunakan.
Setelah pemilu 2024, baru akan dibuang atau kertasnya bisa didaur ulang.
"Tapi yang jelas kami tidak akan keluarkan dari kantor dulu sebelum pemilu ini selesai. Karena menghindari hal-hal, biasa karena delegitimasi pemilu ini bisa dilakukan segala macam cara," tambah I Dewa.
I Dewa mengatakan, untuk surat suara yang dimusnahkan di antaranya karena kelebihan dan ada yang rusak.
Kerusakan berupa ada bercak tinta, ada sobekan dan lainnya. Hal itu Sudah tertuang dalam aturan KPU tentang surat suara yang harus dimusnahkan.
"Diundang-undang jelas surat suara yang disediakan KPU itu adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) plus 2 persen suara. Kalau, kami melanggar itu, nanti kami yang dipidanakan,” kata I Dewa.
“Kalau tidak dimusnahkan nanti dibilang lagi KPU pakai di sana sini. Kita kan selalu jadi objek yang salah kalau ada temuan-temuan lain. Maka itu, mencegah yang tidak diinginkan dan sudah diatur oleh Undang-undang," ujar I Dewa.
Sementara apabila surat suara ditemukan rusak saat pemilih hendak mencoblos, warga bisa meminta petugas KPPS menggantinya.
Termasuk, apabila warga mengalami salah mencoblos. Hal itu bisa meminta ganti kepada panitia. Dengan maksimal satu kali ganti.
Peraturan terkait pencoblosan melalui surat suara telah tertera dalam Peraturan Pemilihan Umum (PKPU) No. 3/2019 Pasal 54.
Dalam aturan tersebut, terdapat beberapa kategori surat suara yang dinyatakan tidak sah, antara lain:
Menurut Bawaslu, KPU baru memberikan jawaban atas surat tersebut pada 21 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSurat suara yang dimusnahkan karena tinta pada surat suara yang luber dan ada sobekan
Baca SelengkapnyaKPU Jateng Usulkan Pencoblosan Susulan pada 183 TPS di Karanganyar Demak karena Banjir
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asyari di KPU RI menyampaikan, Prabowo-Gibran mendapatkan suara terbanyak dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSaat ini belum ada rekap data untuk suara tidak sah dari KPU RI.
Baca SelengkapnyaAksi dilakukan di kantor KPU Makassar untuk menagih janji upah kerja petugas sorlip
Baca SelengkapnyaKPU RI akan menjalankan kewajiban dengan memberikan hak terhadap yang ditinggalkan
Baca SelengkapnyaBegini jadinya seorang penjahat kasus kejahatan serius disuapi polisi usai ditembak kakinya.
Baca Selengkapnya