Jika PKS Masuk KIM Plus, Kemungkinan Besar Anies Gagal Maju Pilkada Jakarta

Dedy Mulyadi dipastikan bakal maju untuk menjadi Calon Gubernur (Cagub) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2024.

Dedy Mulyadi dipastikan bakal maju untuk menjadi Calon Gubernur (Cagub) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2024. Kemudian, Ridwan Kamil (RK) disebut bakal diusung maju di Pilkada Jakarta 2024.

Terkait hal itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai adanya kesepakatan atau win-win solution dengan pemerintahan mendatang dalam hal ini Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 dan Partai Gerindra.

Sehingga, kesepakatan itu nantinya agar Partai Gerindra bisa menang di Jawa Barat bersama Dedy Mulyadi dan Ridwan Kamil juga bisa dimenangkan di Pilkada Jakarta.

"Walau RK elektabilitasnya di bawah Anies dan Ahok. Namun karena didukung kubu pemerintah, tetap punya peluang menang. Apalagi ada gagasan koalisi KIM plus di Jakarta. Jika KIM plus terlaksana di Pilkada Jakarta, maka bisa saja Nasdem, PKB, dan PKS masuk KIM plus itu," kata Ujang saat dihubungi, Selasa (6/8).

"Apalagi PKS berharap untuk diajak masuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Jika PKS bisa ditarik masuk koalisi KIM plus, maka Anies bisa saja tidak bisa berlayar, Anies tidak akan mendapatkan dukungan 20 persen," sambungnya.

Apabila nantinya Anies mendapatkan dukungan partai 20 persen untuk maju di Pilkada Jakarta. Maka, kemungkinan akan terjadi head to head dengan Ridwan Kamil dan pasangannya.

"Kelihatannya skemanya semakin mengerucut, semakin terang, semakin jelas, walaupun nanti terjadi dinamika-dinamika yang tidak kita tidak tahu di DKJ nanti dari Khusus Jakarta, seperti itu," ucapnya.

"Ya kalau maju dengan PDIP saja kan tidak bisa, tidak memenuhi syarat, kurang dari 20 persen. Jadi disitulah tidak bisa disebut berlayar, ini harus diantisipasi oleh Anies," tambahnya.

Apalagi, Partai Nasional Demokrat (NasDem) melalui Bendahara Umum (Bendum) Ahmad Sahroni disebutnya jika politik dinamis dan NasDem dikatakan belum tentu mendukung Anies.

"Tadi, latar belakangnya kompromi dengan Gerindra. Jabar diberikan ke Gerindra dan DKJ diberikan ke Golkar. Namun, RK harus kerja keras jika head to head dengan Anies. Dan di Desember nanti akan ada Munas Golkar dan dalam setiap Munas, siapa yang ingin jadi Golkar 1, maka harus dapat restu dan dukungan RI 1. Jadi saling membutuhkan antara Golkar dengan Gerindra," sebutnya.

"Targetnya wilayah-wilayah strategis seperti DKJ, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Sulsel, dan lain-lain harus dikuasai kubu pemerintah. Agar antara kepala daerah dengan pemerintah pusatnya satu frekuensi," tambahnya.

Ridwan Kamil OTW Jakarta

Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus membenarkan partainya meminang Dedy Mulyadi untuk maju menjadi calon gubernur di Pilkada Jawa Barat 2024. Sedangkan Ridwan Kamil (RK) disebut bakal diusung maju di Pilkada Jakarta 2024.

Hal ini disampaikan Lodewijk usia hadir pada acara Puncak HUT Ke-46 AMPI di Djakarta Theatre, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024).

"Ya itu yang kita, Pak Deddy di sana (Jawa Barat) berarti otw RK (ke Jakarta) jadi benar. Mungkin baliho dipasang lagi kali ya, gimana setuju enggak?," kata Lodewijk.

Menurut Lodewijk, penetapan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur (cagub) di Pilkada Jakarta bakal diumumkan jelang masa pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada 27 Agustus 2024.

"Yang jelas tanggal 27 Agustus sudah pengumuman, ya berarti udah pasti (RK di Jakarta) gitu loh, berati sebelum tanggal 27," kata Lodewijk.

Lodewijk meyakini, RK bakal mampu bersaing dengan kandidat cagub lainnya, termasuk Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan maupun Pengusaha Jalan Tol Jusuf Hamka.

"Ini kan bersaing antara Pak RK dan Anies. Jadi nanti kita lihat lah. Soal Pak Hamka, nanti kita lihat lah, kan masih dinamis. Namanya peluang-peluang, tapi sekali lagi frame-nya kita adalah koalisi Indonesia Maju," jelasnya.

Terkait peluang menyandingkan RK dengan Jusuf Hamka sebagai cawagub, Lodewijk menyebut Partai Golkar tak memiliki cukup kursi untuk memajukan calon atau kader dari partai sendiri.

"Maslahatnya kan Golkar kan tidak memenuhi kuota untuk mencalonkan sendiri," kata dia.