Guru Besar dan Civitas Akademi UGM Buat Petisi Kritik Pemerintah, Ini Respons Ganjar

Ganjar Pranowo menanggapi Petisi Bulaksumur yang disampaikan sejumlah civitas akademisi UGM

Ganjar mengajak semua pihak untuk bersatu menyelamatkan demokrasi di Indonesia.

Guru Besar dan Civitas Akademi UGM Buat Petisi Kritik Pemerintah, Ini Respons Ganjar

Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menanggapi Petisi Bulaksumur yang disampaikan sejumlah civitas akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai bentuk kritik terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ganjar pun mengajak semua pihak untuk bersatu menyelamatkan demokrasi di Indonesia.

“Hari ini masyarakat dengan seluruh elemen bekerja keras untuk menyelamatkan demokrasi, sehingga kita harapkan semuanya akan bisa kembali kepada koridor,” tutur Ganjar usai acara Hajatan Rakyat di Lapangan Koni Satrio, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (1/2).

Ganjar menilai, suara para akademisi lewat Petisi Bulaksumur tidak bisa dianggap remeh begitu saja.

“Saya kira kalau para intelektual sudah mulai berbicara seperti ini, rasa-rasanya yuk kita kembalikan bareng-bareng, masih ada waktu, jangan mencederai,” kata Ganjar.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku sudah mengetahui soal Petisi Bulaksumur yang disampaikan sejumlah civitas akademisi Universitas Gadjar Mada (UGM).

Pada petisi tersebut, Jokowi dikritik karena model kepemimpinannya yang dirasa sudah melenceng dan menabrak aturan tentang bernegara yang baik.

Menanggapi hal itu, Jokowi mengatakan bahwa apa yang disampaikan adalah hak berdemokrasi. Dia pun memilih tidak berkomentar soal hal lain yang menyangkut poin-poin di dalam petisi.

"Ya itu hak demokrasi," jawab Jokowi di Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (1/2/2024).

Sebagai informasi, petisi disampaikan oleh Prof Koentjoro di Balairung UGM. Dia tidak sendiri, sejumlah guru besar UGM, dosen, hingga mahasiswa turut hadir bersamanya.

Berikut isi dari Petisi Bulaksumur UGM untuk Jokowi:

Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pelanggaran etik di Mahakamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, serta netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.

Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. 'Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Junjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara.

Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya. Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila.

Karena itu, melalui petisi ini kami segenap civitas akademika UGM, meminta, mendesak dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden termasuk Presiden sendiri untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat.