Undang-Undang mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih di dalam pemilu.
Relawan Pro Jokowi atau Projo mengakui, aspirasi akar rumputnya mendorong adanya sosok Gibran Rakabuming Raka untuk dapat dipasangkan sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024.
Menurut Panel Barus selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Projo, dorongan itu disebabkan keinginan masyarakat melihat tokoh muda yang merepresentasi lebih dari separuh daftar pemilih dari kalangan milenial dan Gen Z.
“Pemilu 2024 ini adalah pemilunya anak muda, 52% pemilih ini adalah milenial dan gen z, tentu keterwakilan anak muda ini menjadi penting sehingga nama Mas Gibran ini menjadi kuat,” kata Panel saat jumpa pers di Metro Cafe Jakarta, Kamis (12/10).
Panel menegaskan, majunya nama Gibran bukan soal melanggengkan dinasti dari Presiden Jokowi. Dia menilai, tidak tepat di alam demokrasi yang liberal menyebut upaya mendorong Gibran sebagai calon pemimpin negara adalah bagian dari pelanggengan dinasti politik Jokowi.
“Bull Shit kalau ada dinasti politik, itu omong kosong tidak ada dinasti poltik pada alam demokrasi liberal,” tega Panel.
Panel beralasan, bila Gibran akhirnya bisa maju dan terpilih maka hal itu menjadi kehendak rakyat. Sebab di alam demokrasi semua kehendak ada di tangan rakyat.
“karena semua yang menentukan rakyat rakyat yang pada akhirnya menjadi memutuskan siapa yang ada di hatinya. Jadi saya rasa tidak tepat narasi dinasti politik itu,” jelas dia.
Panel mengamini, saat ini Gibran memang belum bisa didorong lebih jauh sebagai salah satu calon pimpinan negara, khususnya bakal calon wakil presiden sebab belum ada putusan Mahkamah Konstitusi soal uji materil batas usia capres-cawapres.
Panel meminta, publik dapat menunggu secara bersama-sama dan mematuhi apa yang nantinya menjadi kehendak MK.
“Apapun hasilnya, Projo akan tunduk dan patuh , Projo yakin itu untuk memperbaiki masa depan bangsa,” Panel menandasi.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai, semua WNI termasuk Gibran sama haknya di mata hukum, hal itu dijamin dalam konstitusi seperti Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Pasal 27 ayat 1 UUD 45 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya," kata Dasco, dalam keterangannya, Kamis (12/10).
Dasco juga menyebutkan, Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Dasco juga menuturkan, bahwa pada Pasal 43 ayat 1 dan 2 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. UU itu mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih di dalam pemilu.
"Yang berbunyi setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih didalam pemilu berdasarkan Persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tutupnya.
Undang-Undang mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih di dalam pemilu.
Tudingan Jokowi membangun dinasti politik menguat setelah Gibran Rakabuming Raka didorong menjadi cawapres Prabowo.
Baca Selengkapnya
Jokowi mempersilakan masyarakat untuk menilai terhadapnya.
Baca Selengkapnya
Hasto juga menyindir rekayasa hukum di MK dan sisi gelap kekuasaan.
Baca Selengkapnya
Projo akan menyampaikan sikap politik dukungan capres dan cawapres secara resmi.
Baca Selengkapnya
Djarot membandingkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Bagi bakal capres dan cawapres Amin, tidak ada pasangan bakal capres dan cawapres yang berat.
Baca Selengkapnya
Persimpangan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, mendapat sorotan publik. Penggunaan material keramik membuat pemotor banyak terpeleset.
Baca Selengkapnya
"Ini de Javu gitu pengulangan pada 2014 ketika pak Jokowi dikeroyok oleh partai politik koalisi besar melawan koalisi kecil gitu,"
Baca Selengkapnya
Ketiganya menikmati makan siang di Kota Pekalongan.
Baca Selengkapnya
Prabowo baru saja menerima dukungan politik dari Golkar dan PAN.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi