Bupati Sumenep Ingatkan 167 PPPK Jaga Integritas Moral, Hindari Judi Online dan Perselingkuhan

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan pentingnya Integritas PPPK Sumenep, mengingatkan 167 abdi negara untuk menjauhi praktik tercela seperti judi online dan perselingkuhan demi citra pemerintah daerah.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, baru-baru ini memberikan peringatan keras kepada 167 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat. Peringatan ini disampaikan saat penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan di Sumenep, Jawa Timur, pada hari Selasa. Beliau menekankan pentingnya menjaga integritas moral dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Fauzi secara spesifik menyoroti beberapa perilaku yang harus dihindari oleh para PPPK. Hal ini termasuk praktik perselingkuhan dan keterlibatan dalam judi online, yang dinilai dapat merusak citra pemerintah daerah. Pesan ini bertujuan untuk memastikan seluruh aparatur memiliki sikap dan perilaku sesuai norma yang berlaku.

Kehadiran PPPK diharapkan dapat memperkuat birokrasi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat Sumenep. Oleh karena itu, Bupati Fauzi meminta mereka untuk bekerja dengan disiplin, profesional, serta meningkatkan kompetensi dan loyalitas. Peringatan ini menjadi landasan bagi para PPPK untuk berkontribusi positif.

Pentingnya Integritas dan Moralitas PPPK Sumenep

Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan bahwa PPPK merupakan bagian integral dari wajah pemerintah daerah di mata masyarakat. Oleh karena itu, perilaku pribadi setiap individu harus mampu mencerminkan keteladanan. Ini bukan hanya untuk menjaga nama baik diri sendiri, tetapi juga keluarga dan instansi tempat mereka bertugas.

"Jangan sampai ada perbuatan yang mencoreng citra pemerintah, termasuk perselingkuhan atau pelanggaran kode etik lainnya," ujar bupati. Peringatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap standar etika yang tinggi. Integritas PPPK Sumenep menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik.

Selain itu, Bupati Fauzi juga secara khusus menyoroti bahaya judi online, yang saat ini menjadi persoalan serius di masyarakat. Beliau mengingatkan agar PPPK tidak terjerumus dalam praktik tersebut. Keterlibatan dalam judi online dapat merusak sendi kehidupan dan citra sebagai abdi negara.

"PPPK jangan ada kasus perselingkuhan dan bermain judi online yang merusak diri sendiri, keluarga, dan citra pemerintah daerah, jadi seharusnya memberi teladan, bukan justru melakukan pelanggaran,” tegasnya. Pesan ini menekankan peran PPPK sebagai teladan bagi masyarakat.

Ancaman Sanksi Tegas dan Harapan Peningkatan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi tegas apabila menemukan PPPK yang melakukan pelanggaran. Sanksi ini berlaku baik untuk pelanggaran dalam tugas kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi yang berdampak negatif pada nama baik pemerintah. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemkab dalam menjaga Integritas PPPK Sumenep.

Bupati Fauzi juga menekankan bahwa keberadaan PPPK ditujukan untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, ia meminta agar para PPPK bekerja dengan disiplin, profesionalisme, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Peningkatan kinerja adalah harapan utama dari pengangkatan ini.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep ini lebih lanjut meminta agar PPPK terus meningkatkan kompetensi, loyalitas, serta semangat kerja. Dedikasi dan pengabdian yang tulus diharapkan dapat menjadikan mereka motor penggerak tercapainya program pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

"PPPK harus mampu mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, dan dipercaya masyarakat, agar Pemkab Sumenep semakin kokoh dalam memberikan pelayanan publik berkualitas,” katanya, menegaskan visi untuk birokrasi yang efektif dan terpercaya.

Proses Seleksi Ketat dan Komposisi PPPK Sumenep

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menjelaskan detail mengenai 167 PPPK yang menerima SK. Mereka terdiri dari berbagai formasi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan tenaga profesional.

Secara rinci, komposisi PPPK yang diangkat meliputi 18 orang tenaga teknis, 104 orang tenaga guru, dan 45 orang tenaga kesehatan. Distribusi ini mencerminkan prioritas sektor-sektor penting dalam pembangunan dan pelayanan publik di Sumenep. Keberadaan mereka diharapkan mampu mengisi kekosongan posisi.

Para PPPK ini dinyatakan lulus dan mendapatkan formasi setelah melalui proses seleksi yang sangat kompetitif. Mereka bersaing dengan total 5.647 peserta yang mengikuti seleksi kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Proses ini menjamin bahwa hanya kandidat terbaik yang terpilih.

Tingginya jumlah peserta seleksi menunjukkan minat yang besar terhadap posisi PPPK di Sumenep. Keberhasilan 167 orang ini adalah hasil dari usaha dan kompetensi yang telah mereka tunjukkan. Dengan demikian, diharapkan Integritas PPPK Sumenep akan tetap terjaga.

Sumber: AntaraNews