38 DPW Minta Zulkifli Hasan Kembali jadi Ketua Umum PAN
38 DPW Minta Zulkifli Hasan Kembali jadi Ketua Umum PAN
zulkifli hasan
Pernyataan sikap itu disampaikan oleh Ketua DPW PAN Jawa Barat, Desy Ratnasari.
38 DPW Minta Zulkifli Hasan Kembali jadi Ketua Umum PAN
38 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN se-Indonesia meminta Zulkifli Hasan untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum PAN periode 2025-2030.
- Kritik Hasto, PAN Singgung 'Suara Berisik yang Berisi Racun'
- Zulkifli Hasan Ungkap Maksud Prabowo Sindir Partai Tak Mau Diajak Kerja Sama Jangan Mengganggu
- PAN Siapkan Dessy Ratnasari dan Bima Arya untuk Pilgub Jabar
- Kumpul dengan DPW PSI di Muhammadiyah Jakarta, Ini yang Dibahas Kaesang
- Viral Bus Putra Remaja Dilempar Batu di Musi Banyuasin, Polisi Amankan Lima Pelaku
- RUU Penyiaran: Penayangan Eksklusif Jurnalistik Investigasi Dilarang
Pernyataan sikap itu disampaikan oleh Ketua DPW PAN Jawa Barat, Desy Ratnasari bersama seluruh Ketua DPW se-Indonesia di Rakornas PAN, Jakarta, Kamis (9/5).
"Kami 38 DPW PAN se-Indonesia, BM PAN, dan PUAN se-Indonesia serta kader PAN se-Indonesia menyampaikan aspirasi disertai dengan sikap dan hati yang sungguh-sungguh," kata Desy diikuti ketua DPW lain.
"Agar saudaraku Zulkifli Hasan berkenan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan hatinya untuk kembali menjadi Ketua Umum DPP PAN periode selanjutnya Tahun 2025-2030," sambungnya.
Harapan Desy, di bawah kepemimpinan Zulhas PAN bakal tetap menjaga nilai kepartaian nasionalis religius yang bersifat inklusif, menjunjung tinggi moralitas agama, nilai kemanusiaan, dan kemajemukan.
"Semoga PAN akan semakin besar dan bersinar di bawah kepemimpinan ketum kita yang tercinta dapat menerangi bumi Indonesia dengan nilai kebaikan dan dapat memberikan nilai manfaat tentu bagi bangsa dan negara," kata Desy.
Setelah itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyerahkan pernyataan sikap DPW se-Indonesia dan pedang secara simbolik kepada Zulkifli Hasan.
Partai berlambang matahari putih itu dijadwalkan kembali menggelar kongres pada 2025 mendatang untuk menentukan ketua umum periode 2025-2030.
