Waspadai Tawaran Haji Tanpa Menunggu

Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Nabire mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap berbagai modus penipuan haji yang menawarkan keberangkatan cepat. Warga diminta tidak mudah percaya janji manis agar tidak menjadi korban.

Kementerian Agama RI menegaskan komitmennya melindungi warga dari skema Haji Ilegal seiring pengetatan aturan ibadah haji oleh Arab Saudi. Waspadai tawaran jalan pintas dan pastikan hanya menggunakan visa haji resmi.

Kementerian Haji dan Konsulat Jenderal RI Jeddah bersinergi mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus **haji ilegal** yang berisiko tinggi akibat ketatnya aturan Pemerintah Arab Saudi.

Belakangan, sejumlah pihak maupun yang mengatasnamakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diketahui melakukan promosi menyesatkan melalui media sosial.

Catat! Nekad Berhaji Tanpa Visa Haji Bisa Dideportasi dari Arab Saudi

Kementerian Agama mengingatkan agar masyarakat tidak tergiur dengan tawaran haji tanpa antre yang beredar di media sosial.

Wakabaintelkam Polri Irjen Pol Nanang Rudi Supriatna menegaskan, satgas dibentuk atas perintah Kapolri. Fokusnya melindungi calon jemaah dari kejahatan.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumsel Apriyadi, menekankan pentingnya dedikasi total dari para petugas.

Polri membentuk Satgas perlindungan jemaah haji untuk mencegah penipuan dan travel ilegal. Langkah ini untuk menjamin keamanan dan kenyamanan ibadah.

Kantor Wilayah DJBC Aceh mengingatkan calon jemaah haji untuk memahami Ketentuan Barang Bawaan Haji sesuai PMK terbaru, demi kelancaran proses kepulangan dan menghindari kendala di bandara.

Pemerintah sedang mempertimbangkan penggunaan APBN untuk menutupi kenaikan biaya penerbangan haji, dengan tujuan meringankan beban jemaah.

Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina menekankan pentingnya keadilan pemberangkatan haji dan menyoroti potensi risiko 'war tiket' yang bisa memicu biaya tambahan serta komersialisasi ibadah.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo penuhi panggilan KPK, menjadi saksi kunci dalam pengusutan kasus korupsi kuota haji 2023-2024 yang merugikan negara triliunan rupiah.

Mantan Menpora Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2023-2024, menimbulkan pertanyaan terkait keterlibatannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya aliran dana dari biro penyelenggara haji khusus (PIHK) kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBNU Aizzudin Abdurrahman, memperdalam penyelidikan kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak asosiasi dan biro haji untuk kooperatif mengembalikan dana terkait dugaan korupsi kuota haji yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, menyusul penetapan dua tersangka, termasuk mantan Menteri Agama.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, memicu pertanyaan keterlibatan pihak lain.

KPK terus mendalami kasus korupsi kuota haji dengan memanfaatkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2025 BPK RI, yang mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024.