VIDEO: Panglima TNI Soroti Bentrok Warga Vs Polisi di Pulau Rempang

Kapolri mengingatkan agar soliditas TNI-Polri tetap harus terjaga.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan, akan menindak setiap prajuritnya yang terbukti bersalah

Penyebab bentrokan anggota TNI AD dengan anggota polisi di Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara akhirnya terungkap.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan masalah bentrokan antara prajurit TNI AL dengan Brimob Polri di Pelabuhan Sorong sudah selesai.

Lima prajurit TNI terluka akibat bentrok yang terjadi di ruang tunggu keberangkatan pelabuhan Kota Sorong

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, jika pihaknya telah menurunkan Polisi Militer (POM) TNI di kawasan Pulau Rempang.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta warga Pulau Rempang tidak perlu khawatir dengan kehadiran prajurit TNI.

Karena kalimat itu, diakui Yudo, berujung kesalahan tafsir di masyarakat

Mabes TNI memberikan klarifikasi instruksi Panglima TNI Laksamana Yudo.

. Panglima memerintahkan 'memiting' masyarakat yang melakukan demonstrasi.

Kapolri Listyo sempat memuji cara humanis Polwan saat berhadapan dengan massa.

Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau sudah sepakat untuk direlokasi sebelum peristiwa bentrokan terjadi.

Bentrokan kembali terjadi antara warga Rempang, Kepulauan Riau, dengan PT Makmur Elok Graha (MEG).

Mereka menolak keras penggusuran Pulau Rempang. Mereka juga menuntut pemerintah agar menghentikan praktik perampasan tanah terhadap warga Pulau Rempang.

Warga terdampak pengembangan proyek strategis nasional Rempang Eco-City.

Masing-masing keluarga juga akan mendapat tambahan dana Rp1,2 juta sebagai uang pengganti untuk sewa rumah.

Adapun aksi unjuk rasa rencananya akan digelar oleh sejumlah ormas.

Benarkah informasi yang menyatakan UAS ditangkap polisi akibat membela korban Rempang? Simak penelusurannya

Pembangunan PSN Eco City membuat warga Rempang berang hingga melakukan perlawanan beberapa waktu lalu.

Dalam diskusi tersebut menghasilkan 6 kesepakatan dari warga Rempang.

Komnas HAM minta negara tidak melanggar hak masyarakat.

Luhut menuturkan, dalam berbagai konflik seperti yang terjadi di Rempang, bisa dipastikan ada oknum provokator yang memecah belah masyarakat.

Bahlil mengatakan kegiatan investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Polisi masih terus mencari aktor di balik aksi anarkis Senin (11/09) di depan kantor BP Batam.