LIVE

VIDEO: Panas DPR Semprot Dirut TVRI & RRI soal PHK Massal, Miris Dilakukan Jelang Ramadan

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan BSN, RRI, TVRI dan Antara di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2)

berita video
Komisi VII DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan TVRI, RRI, BSN, dan ANTARA untuk membahas rekonstruksi anggaran setelah kebijakan efisiensi pemerintah sebesar Rp256,1 triliun pada tahun anggaran 2025.
Komisi VII DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan TVRI, RRI, BSN, dan ANTARA untuk membahas rekonstruksi anggaran setelah kebijakan efisiensi pemerintah sebesar Rp256,1 triliun pada tahun anggaran 2025. (© 2025 Antaranews)

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan BSN, RRI, TVRI dan Antara di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2). Adapun agenda rapat ialah membahas program kerja dan efisiensi anggaran tahun 2025.

Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menyebut Dirut TVRI dan RRI menghubungi dirinya usai viral PHK massal di lembaga penyiaran tersebut. Saleh meminta kepada untuk memberikan klarifikasi di media.

Saleh juga meminta untuk mengembalikan pekerja yang terkena PHK. Saleh meminta memikirkan karyawan tersebut jelang Ramadhan.

"Saya minta secara internal yang tadinya sudah megap-megap, merasa siap untuk keluar itu langsung diberitahu. Kembalikan mereka menjelang Ramadhan ini. Bapak ngerti gak jelang Ramadhan ini gimana pikiran mereka?" ujar Saleh.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Luluk Handayani Sukmawati Putri
Editor Luluk Handayani Sukmawati Putri
L
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Evaluasi Layanan Haji, Prabowo Panggil Menhaj ke Hambalang

{{caption}}
1 Orang Meninggal Akibat Gempa Palu, Mensesneg Minta Pemda Tak Lengah

{{caption}}
Korban Hanania Travel Bertambah, Kali Ini Jemaah Haji Khusus

{{caption}}
Temui Jokowi, Rismon Bawa Koreksi Buku Jokowi's White Paper

{{caption}}
Perbedaan Gempa Palu 2026 dan 2018

{{caption}}
Cek Fakta: Hoaks Uang Baru Nominal Rp 1 Juta Bergambar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran

Topik Terkait
{{caption}}
VIDEO: Ekspresi Menpar Cantik Widi Diskak Ketua Komisi Galak di DPR

Meski begitu, Saleh tetap memberi sejumlah catatan sehingga perlu dilakukan pendalaman oleh anggota dewan

Berita Ringan
{{caption}}
PDIP Kritik Pemerintah soal Polemik PHK Pegawai TVRI dan RRI: Viral Dulu, Kebijakan pun Batal!

Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyambut baik keputusan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI yang membatalkan PHK pegawainya.

TVRI
{{caption}}
VIDEO: Komisi VII PDIP Semprot Dirut TVRI-RRI Soal PHK Singgung MBG: Belum Tentu Prabowo Suka

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan BSN, RRI, TVRI dan Antara di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2)

berita video
{{caption}}
Efisiensi Anggaran, Dirut RRI Pastikan Tak Ada Pemotongan Gaji dan Honor Pegawai

Saleh Partaonan Daulay juga memastikan tak ada lagi pemecatan pegawai dari TVRI dan RRI usai ada rekonstruksi anggaran 2025.

Efisiensi Anggaran
{{caption}}
DPR Pastikan TVRI dan RRI Tak Ada PHK, Pegawai Diminta Kembali Bekerja Per Hari Ini

Saleh meminta TVRI dan RRI langsung memperkerjakan pegawai yang sempat dirumahkan hari ini juga.

Efisiensi Anggaran
{{caption}}
Ikut Arahan Prabowo, DPR Bakal Kawal Penyelamatan Sritex

Saleh mengapresiasi arahan Presiden Prabowo untuk menyelamatkan PT. Sritex.

DPR
{{caption}}
VIDEO: Kasad Emosi Tunjukkan Bukti Kejahatan di Lokasi Bencana Sumatera "Ada Orang Sebiadab ini!"

Dia mengaku tidak habis pikir ada orang-orang yang mengorbankan para korban bencana untuk keuntungan pribadi.

berita update
{{caption}}
VIDEO: Panglima TNI Tunjukkan Kerja Keras Prajurit, 32 Jembatan Bailey Dibangun di Bencana Suamtera

Panglima TNI Agus menjelaskan TNI berhasil membangun 32 jembatan Bailey di sejumlah wilayah.

berita update
{{caption}}
VIDEO: Lawan Roy Suryo CS, Jokowi Kode Keras Siap Hadiri Pembuktian Ijazah di Sidang

Jokowi dalam pertemuan secara tegas telah memberikan izin ijazah keluaran Fakultas Kehutanan UGM tersebut dihadirkan di Solo.

berita update
{{caption}}
VIDEO: Tragedi Kapal KM Putri Sakina Tenggelam di Labuan Bajo, Pelatih Valencia & Tiga Anaknya Meninggal

Tenggelamnya KM Putri Sakinah di Perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat NTT membawa duka bagi sepak bola dunia

berita update
{{caption}}
VIDEO: Bobibos Siap Produksi di Timor Leste, Prabowo Sudah Tahu? Jawab Kerjasama dengan Demul

Bobibos siap memproduksi secara massal bahan bakar berbasis jerami

berita update
{{caption}}
VIDEO: Gubernur Mualem Respons Penetapan Bencana Nasional "Tanya Pemerintah"

Selain itu, Mualem bersyukur sejumlah bantuan sudah menyebar ke pelosok Aceh.

berita update
{{caption}}
Mentan Amran Sulaiman Bakal Periksa 130 Perusahaan Belum Naikkan Harga Sawit

Amran mengeklaim saat ini harga sawit sudah kembali naik. Meskipun masih ada beberapa perusahaan pengolah sawit belum menyesuaikan harga.

berita update
{{caption}}
Ada Tandatangan Jokowi, Rismon Pamer Buku Berjudul Otentikasi Ijazah Joko Widodo

Seusai pertemuan, Rimon didampingi kuasa hukumnya Jahmada Girsang dan Ketua Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan memamerkan buku bertanda tangan Jokowi.

berita kontributor
{{caption}}
Aktifitas Terbuka Grup FB Gay di Jatim Mengkhawatirkan, di Kota Santri Pengikutnya Capai Belasan Ribu

Sebagian grup berstatus publik sehingga profil, jumlah anggota, hingga unggahan dapat dilihat oleh siapa saja.

berita update
{{caption}}
Kurangi Macet dan Emisi, BRT Metropolitan Cekungan Bandung Bakal Digarap Brantas Abipraya

Proyek BRT Metropolitan Cekungan Bandung mencakup pembangunan fasilitas jalur on corridor, halte, perkerasan jalan dan lainnya.

berita update
{{caption}}
Qodari: MBG Tak Bisa Dihentikan

Qodari menegaskan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan karena merupakan bagian dari mandat rakyat dan janji kampanye Presiden Prabowo.

bakom
{{caption}}
Andalkan AI, Luhut Sebut Negara Bakal Cegah Kebocoran Anggaran Rp 2.000 Triliun

Adapun sistem pemerintahan berbasis AI ini dimulai dengan digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos).

berita update