VIDEO: Mualem Perpanjang Masa Tanggap Darurat Aceh Hingga 25 Desember, Ada Apa?

Pemerintah Provinsi Aceh resmi memperpanjang status transisi darurat bencana hidrometeorologi selama 90 hari, langkah ini diambil guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan perpanjangan masa tanggap darurat Aceh Tamiang hingga 3 Februari 2026 bertujuan mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana banjir.

Masa tanggap darurat banjir di Kabupaten Aceh Tamiang diperpanjang hingga 3 Februari 2026, guna mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta memaksimalkan bantuan darurat bagi korban banjir.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) kembali menetapkan Perpanjangan Tanggap Darurat Aceh untuk bencana hidrometeorologi hingga 29 Januari 2026, guna memastikan pemulihan menyeluruh di wilayah terdampak.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi hingga 22 Januari 2026, menyusul kondisi 26 kampung yang masih terisolasi dan kebutuhan penanganan intensif terkait Perpanjangan Status Tanggap Darurat.

Sepuluh kabupaten di Aceh memperpanjang status Tanggap Darurat Bencana Aceh hidrometeorologi 2025 untuk memastikan penanganan optimal bagi warga terdampak dan perbaikan infrastruktur darurat.

Mualem mengatakan, keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat dengan seluruh kabupaten/kota di Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor.

Gubernur Mualem menetapkan masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh selama 14 hari, sejak 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan korban terdampak mendapat bantuan cepat dan proses pemulihan infrastruktur berjalan lancar.

Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama dua pekan ke depan, memastikan penanganan optimal bagi korban terdampak di seluruh wilayah.

Status Perpanjangan Tanggap Darurat Sumut akibat bencana banjir, tanah longsor, dan gempa bumi kembali diperpanjang Gubernur Bobby Afif Nasution hingga 31 Desember 2025 demi penanganan optimal.

Gubernur Mualem juga memberikan pesan tegas pada bupati dan kepala daerah di Aceh agar tidak lari dari masyarakat, apalagi ketika ada bencana.

Dalam pernyataannya, Kemenkes Lebanon juga mencatat dalam 24 jam terakhir, 67 orang tewas dan 257 orang terluka.

Pramono menjelaskan bahwa pelaksanaan CFD di koridor Jalan HR Rasuna Said berlangsung mulai pukul 05.30 hingga 09.00 WIB.

Menurut Senny, saat ini  masih ada kesenjangan perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas di beberapa negara ASEAN.

Kembalinya CFD Rasuna Said disambut antusias warga yang memanfaatkan ruas jalan untuk berolahraga, berjalan santai, hingga berkumpul bersama keluarga.

Menurut PLN IP, kawasan Amerika Latin dan Karibia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi bersih.

Ia menyebutkan, tingginya arus manusia dan modal asing ke Bali belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan yang terintegrasi.

Nurlis menjelaskan, sebelumnya Pemerintah Aceh juga sudah menerima masukan dari DPR Aceh.

Gubernur Aceh menerima Bantuan Kemanusiaan Aceh berupa 9.500 paket dari relawan Tiongkok dan Malaysia untuk masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi, menunjukkan solidaritas internasional yang kuat.

Presiden Prabowo Subianto kembali menyalurkan bantuan daging meugang untuk masyarakat Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi, memastikan tradisi Idul Fitri tetap dirayakan dan meringankan beban warga.

Lebih dari 2.000 warga terdampak bencana di Aceh antusias mengikuti program Mudik Gratis Aceh yang diselenggarakan Pemerintah Aceh, memastikan perjalanan aman dan terjangkau jelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Pemerintah Aceh mulai mencairkan tunjangan hari raya (THR) senilai Rp205,7 miliar bagi 41.410 ASN, termasuk PNS dan PPPK. Pencairan THR ASN Aceh ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan menggerakkan ekonomi lokal.

Pemerintah Aceh mengambil kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun anggaran 2026 sebagai respons fiskal guna mendukung pemulihan pasca-bencana di Aceh.