Sorot
{{caption}}
Purbaya Yudhi Sadewa Dikabarkan Dirawat di RS, Simak Sepak Terjang sebagai Menkeu!

{{caption}}
Malam Mengerikan di Bekasi Timur: Cahaya KA Argo Bromo Datang, Saya Lompat dan Sembunyi di Bawah Peron

{{caption}}
Hasil Malut United vs Persis: Drama 7 Gol dan 1 Kartu Merah, Laskar Kie Raha Petik 3 Angka

{{caption}}
Viral Siswa SMP di Deli Serdang Buang MBG ke Jalan, Diduga Basi dan Tak Layak Makan

{{caption}}
Kasus Suntik LPG Subsidi di Klaten Terbongkar, Negara Rugi Rp 6,7 Miliar

{{caption}}
13 Taman Nasional Bakal Jadi Pilot Project Konservasi Berskala Dunia, Ini Daftarnya

Topik Terkait
{{caption}}
Prabowo Bicara Soal Miskinkan Koruptor, Begini Respons KPK

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa aset-aset milik koruptor dapat disita oleh negara.

KPK
{{caption}}
Prabowo Ingin Aset Koruptor Disita, Tapi Anak Istri Koruptor Jangan Jadi Korban

Terkait hukuman mati, Prabowo memilih pendekatan yang lebih hati-hati.

{{caption}}
VIDEO: Pidato Menggetarkan Prabowo Kepalkan Tangan Tak Gentar Sikat Garong Uang Rakyat!

Dengan tegas Prabowo mengatakan, sekuat tenaga jiwa dan raga akan berkorban demi rakyat Indonesia.

{{caption}}
Prabowo Tegaskan Tidak Ingin Maafkan Koruptor: Enak aje udah Nyolong

Dia ingin para koruptor untuk mengembalikan uang korupsinya kepada negara.

{{caption}}
Menkum Supratman Bela Prabowo: Wacana Maafkan Koruptor pernah Disebut Mahfud saat Jabat Menteri Kehakiman

Menteri Hukum Supratman menyindir mantan Menko Polhukam Mahfud Md yang mengkritik Prabowo soal wacana memaafkan terhadap koruptor.

{{caption}}
VIDEO: Tajam Mahfud Heran Ide Prabowo Maafkan Koruptor "Harusnya Dipenjara yang Lebih Keras!"

Wacana itu menuai kritik banyak pihak. Termasuk Mantan Menko Polhukam Mahfud Md

{{caption}}
Respons Mahkamah Agung soal Rencana Prabowo Mau Ampuni Koruptor: Itu Kewenangan Presiden

Sunarto menilai hal tersebut merupakan kewenangan dari Prabowo sekalu kepala negara.

{{caption}}
VIDEO: Mahfud Kritik Prabowo Maafkan Koruptor Kembalikan Uang Lewat Pengadilan, Kok Diam diam!

Mantan Menko Polhukam Mahfud Md menghargai pernyataan Prabowo. Namun dia heran jika koruptor kelas kakap dimaafkan lalu mengembalikan uang

{{caption}}
VIDEO: Keras! Mahfud Tak Habis Pikir Dengan Prabowo "Koruptor Kok Dimaafkan?"

Mahfud MD merespons pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan akan memaafkan para koruptor jika mereka bertobat dan mau mengembalikan hasil kejahatannya

{{caption}}
Menteri Ini Balas Kritikan Mahfud Md Soal Rencana Prabowo Maafkan Koruptor

Faktanya selama ini setelah negara menghukum pelaku tindak pidana khususnya korupsi, maka vonis besaran uang pengganti tidak sesuai dengan kerugian negara.

{{caption}}
Pro Kontra Prabowo akan Maafkan Koruptor, Menkum: Bukan Berarti Biarkan Pelaku Korupsi Bebas

Supratman Andi Agtas meluruskan polemik di masyarakat terkait niat Presiden Prabowo Subianto memaafkan para koruptor

{{caption}}
Mahfud MD Kritisi Sikap Prabowo Maafkan Koruptor: Semakin Rusak Lah Dunia Hukum, Hati-Hati

Mahfud menilai memaafkan tindak pidana korupsi sama saja melanggar pasal 55 KUHP 'ketika beberapa orang atau lebih terlibat dalam satu tindak pidana'

{{caption}}
Danantara Ojol: Upaya Berkelanjutan Beri Dampak Sosial-Ekonomi dan Pangkas Komisi Pengemudi

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia terus mengevaluasi peluang untuk dampak sosial-ekonomi, termasuk langkah strategis dalam menurunkan komisi bagi pengemudi Danantara Ojol.

{{caption}}
Dampak Ekonomi Program MBG Jambi: Perputaran Miliaran Rupiah untuk Petani Lokal

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo memberikan dampak ekonomi signifikan di Provinsi Jambi, dengan perputaran dana miliaran rupiah yang langsung mengalir ke petani, peternak, dan pelaku usaha lokal, sekaligus menggerakkan roda

bgn
{{caption}}
Prabowo Ramaikan May Day 2026 dengan Maung Putih dan Aksi Joget Silat

Selain itu, kala meninggalkan lokasi acara, Prabowo juga membagikan topi dan melempar kemeja safarinya ke masyarakat dari atas mobilnya.

{{caption}}
Prabowo Catat Masukan Buruh di May Day 2026, dari RUU Ketenagakerjaan hingga Tarif Ojol

Selama penyampaian aspirasi tersebut, Presiden terlihat mencatat langsung poin-poin yang disampaikan. Ia beberapa kali menunduk untuk menulis.

{{caption}}
Prabowo Bakal Resmikan Langsung Museum Marsinah di Nganjuk: Pahlawan Kaum Buruh

Presiden berencana meresmikan secara langsung Museum Marsinah di Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dalam waktu dekat.

{{caption}}
Driver Ojol Semringah, Apresiasi Kebijakan Prabowo Pangkas Potongan Tarif Aplikator

Salah satu pengemudi ojol, Derry, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian pemerintah terhadap kondisi para driver di lapangan.

{{caption}}
Pemerintah Sangat Terbuka Kritik Akademisi, Menko Yusril: Bukan Musuh Negara

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Pemerintah Terbuka Kritik Akademisi, bahkan yang tajam sekalipun, sebagai masukan penting untuk perbaikan kebijakan, bukan ancaman.

{{caption}}
Yusril: Pemerintah Senang Kritik Akademisi Makin Tajam, Soroti Kasus Feri Amsari

Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah menyambut baik kritik akademisi yang tajam, bahkan Presiden Prabowo mempersilakan kritik, di tengah kasus Feri Amsari.

{{caption}}
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu dari DPR, Bahasan Mendesak Menjelang 2029

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

{{caption}}
RUU Pemilu Ditargetkan Rampung 2,5 Tahun Masa Pemerintahan Prabowo

Pemerintah menargetkan revisi UU Pemilu rampung dalam 2,5 tahun masa pemerintahan untuk memberi waktu persiapan Pemilu 2029.

{{caption}}
Menko Yusril: Kualitas Penegakan Hukum Sangat Ditentukan Bagaimana Polri Menjalankan Fungsi

Menurut dia, Polri memiliki posisi kunci dalam sistem peradilan pidana sebagai pintu masuk utama proses penegakan hukum.

{{caption}}
Menko Yusril Tekankan Keadilan Restoratif di WCPP 2026, Solusi Atasi Overkapasitas Lapas

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti pentingnya prinsip Keadilan Restoratif dalam Kongres Pemasyarakatan Dunia (WCPP) 2026 di Bali, menawarkan solusi cerdas di tengah tantangan ov