Tri Tito Karnavian Laporkan Capaian Pelaksanaan Program PKK di HKG PKK ke-52

Tri berharap TP PKK Provinsi Papua Pegunungan dapat melaksanakan program sesuai dengan Renstra.

Pemerintah Kota Banjarmasin mengapresiasi Peran Strategis PKK dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. Bagaimana TP PKK Banjarmasin menggerakkan 10 Program Pokoknya untuk kesejahteraan?

Tri mengungkapkan bahwa rangkaian acara HKG PKK ke-53 turut diwarnai dengan kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Rapat tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk.

UMKM dinilai berperan sebagai ujung tombak perekonomian nasional. Di samping itu, UMKM juga menjadi penggerak utama dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

Dalam acara tersebut, Ribka menguraikan jasa penting TP PKK dalam membantu pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ketua TP PKK Provinsi Kaltim, Hj. Sarifah Suraidah Harum menyampaikan kebanggaannya atas kepercayaan yang diberikan kepada Benua Etam sebagai tuan rumah.

Tri menyampaikan apresiasi atas digelarnya acara tersebut. Hal ini karena gelaran ini diyakini akan mampu mendongkrak perekonomian pelaku UMKM.

Tri Tito Karnavian menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi terhadap teknologi informasi dalam melaksanakan program-program PKK.

TP PKK dan Posyandu DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan 'Bergerak Bersama Kader Posyandu 2024'.

Mereka yang dilantik Pj. Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Banten.

HKG Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke-52 digelar bersamaan di Kota Solo mulai 14 hingga 18 Mei 2024.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus membangkitkan semangat masyarakat pascabencana.

Tri juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda yang sehat, terdidik, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Ribka menjelaskan, berbagai program dalam Asta Cita dirancang untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Penguatan kualitas SDM aparatur Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas juga menjadi perhatian penting, termasuk dalam mendukung efektivitas penegakan Perda.

Bima mengapresiasi jerih payah praja IPDN yang telah berkontribusi nyata terhadap upaya pemulihan di Aceh Tamiang.

Wiyagus menambahkan, sinergi antarlembaga, termasuk hingga tingkat desa, menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas daerah.

Percepatan penyusunan RAP sangat penting untuk mengakselerasi pembangunan di Papua.

Generasi muda perlu terus belajar, memperluas wawasan, serta mampu membaca perubahan zaman secara cermat.

Percepatan tersebut sejalan dengan mulai terealisasinya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari sejumlah kementerian dan lembaga.

Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan sensus ekonomi guna memperoleh data yang menggambarkan kondisi terkini.

Pemerintah Kota Ambon resmi meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) daring. Inisiatif ini bertujuan memperkuat transparansi keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat program penegasan batas desa di Sulawesi Tenggara, krusial untuk legalitas wilayah dan pemerataan ekonomi desa. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah membangun dari desa.