LIVE

PPP Solid Pasca Muktamar, Agus Suparmanto Resmi Nahkodai Partai

Ade Irfan menegaskan, jika Calon Ketua Umum (Caketum) PPP, Agus Suparmanto telah terpilih secara aklamasi menjadi Ketum PPP periode 2025-2030.

muktamar ke-x
PPP Solid Pasca Muktamar, Agus Suparmanto Resmi Nahkodai Partai
PPP Solid Pasca Muktamar, Agus Suparmanto Resmi Nahkodai Partai (Nur Habibie)

Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan, menegaskan tidak ada dualisme maupun perpecahan di internal partainya usai digelarnya Muktamar ke-X yang berlangsung pada 27–29 September 2025 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Pernyataan ini disampaikan untuk meredam spekulasi yang berkembang pasca pelaksanaan forum tertinggi partai tersebut.

"Maka dari itu Mahkamah berkewajiban untuk menyampaikan menyampaikan bahwasannya tidak ada perselisihan internal yang terjadi," kata Ade Irfan dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (1/10) malam.

"Apakah itu dualisme? Apakah itu perpecahan? Apakah itu konflik? Dan lain sebagainya. Yang pasti kami katakan adalah proses semua berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan para muktamirin yang itu diatur dalam tata tertib Muktamar," sambungnya.

Menetapkan Agus Suparmanto Terpilih Secara Aklamasi

Dalam kesempatan itu, Ade Irfan menegaskan, jika Calon Ketua Umum (Caketum) PPP, Agus Suparmanto telah terpilih secara aklamasi menjadi Ketum PPP periode 2025-2030.

"Mencermati Muktamar PPP yang digelar 27-29 September di Hotel mercure, Ancol, Jakarta yang telah memilih dan menetapkan secara aklamasi terpilihnya bapak Haji Agus Suparmanto," tegasnya.

Hal itu ditegaskannya sudah melalui sebuah proses dengan mekanisme yang sudah ada.

"Kami melihat itu melalui proses yang sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada yakni memenuhi jadwal acara dan tata tertib yang telah disepakati oleh para peserta," ujarnya.

Selain itu, apa yang disampaikannya itu disebutnya berdasarkan Undang-Undang Partai Politik.

"Maka dari itu kewenangan Mahkamah Partai sesuai dengan dasar atau runjukannya Undang-Undang Partai Politik ya bahwa Mahkamah Partai melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik," sebutnya.

"Pasal 32 dan Pasal 33 dan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menjadi dasar patokan terhadap adanya perselisihan partai," katanya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Endang Saputra
Editor Endang Saputra
N
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pemotor Mengaku TNI Lawan Arah di Depok Ternyata Karyawan Marketing

{{caption}}
Pulang Pelantikan Konvoi Geber Motor, Pesilat di Lampung Dikeroyok

{{caption}}
30 Pasukan Manggala Agni Dikerahkan Tangani Kebakaran TPA Jatiwaringin

{{caption}}
KPK Soroti Regenerasi Korupsi di Langkat, Dua Kali Bupati Ditangkap

{{caption}}
DPR Dorong Perubahan UU Pilkada Usai Marak OTT Kepala Daerah

{{caption}}
Drone Thermal Dikerahkan Bantu Deteksi Api di TPA Jatiwaringin

Topik Terkait
{{caption}}
Menkum Tegaskan Rekonsiliasi PPP Murni Internal, Presiden Prabowo Tak Ikut Campur

“Tidak ada. Ini inisiatif dari teman-teman semua di internal PPP,” ujar Supratman.

PPP
{{caption}}
Mardiono Resmi Jadi Ketum & Agus Suparmanto Waketum, Ini Susunan Kepengurusan PPP Periode 2025-2030

Ketua Umum PPP, Mardiono, menyampaikan rasa syukur dan permohonan maaf atas kegaduhan yang sempat terjadi.

PPP
{{caption}}
Kubu Mardiono dan Agus Suparmanto Akhirnya Berdamai, Angkat Ketum dan Waketum

Agus meminta semua hal yang telah berlalu dapat dimaafkan. Menurut dia, perbedaan cara pandang adalah hal wajar.

konflik ppp
{{caption}}
Fakta Mengejutkan! PPP Jabar Tolak SK Mardiono, Klaim Aklamasi di Kamar Hotel Perkeruh Dualisme Kepemimpinan PPP

DPW PPP Jawa Barat menolak Surat Keputusan (SK) Menkumham yang mengesahkan Mardiono sebagai Ketua Umum, menyebutnya tak sesuai fakta Muktamar X dan memperuncing Dualisme Kepemimpinan PPP.

PPP
{{caption}}
Ketua Majelis Pakar PPP Bandung Barat Minta Semua Pihak Legowo Terima Legalitas Ketum Mardiono

Terbitnya SK tersebut menutup polemik dualisme kepemimpinan yang sempat berkembang di tubuh PPP.

PPP
{{caption}}
Menkum Klaim Tak Ada Intervensi Pemerintah dalam Pengesahan Mardiono Ketua Umum PPP: Hanya Sehari Langsung Beres!

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan tidak ada intervensi pemerintah dalam proses Pengesahan Mardiono Ketua Umum PPP, bahkan diklaim selesai dalam sehari.

Menkum Supratman Andi Agtas
{{caption}}
10 dari 13 DPC PPP Sulteng Dukung SK Kemenkum Tetapkan Mardiono Sebagai Ketum PPP

Muktamar ke-X PPP baru-baru ini memicu perpecahan di internal partai.

PPP
{{caption}}
Kubu Mardiono Klaim Sudah Daftar Kepengurusan PPP di Kemenkum

Hasilnya, menetapkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP terpilih secara aklamasi periode 2025-2030.

Mardiono
{{caption}}
Kisruh Internal PPP, Menko Yusril Buka Suara Tentukan Sikap Pemerintah

Saling klaim terjadi antara Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.

Muktamar PPP
{{caption}}
Dualisme Kepemimpinan PPP Jadi Bahan Guyonan Cak Imin di Munas PKS

Saat ini, PPP memang tengah dirundung kisruh karena dua tokoh, Mardiono dan Agus Suparmanto, sama-sama mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum periode 2025–2030.

PPP
{{caption}}
Menteri Hukum Supratman Belum Terima Data Resmi Dua Kubu PPP

“Saya belum dapat datanya, belum tahu apa yang terjadi di PPP,” kata Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

PPP
{{caption}}
Polemik Internal, Ketua DPP Tegaskan Agus Suparmanto Satu-satunya Ketua Umum PPP

Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan yang diadakan di Ancol mengalami kericuhan.

PPP
{{caption}}
Ketum PPP Mardiono Tanggapi Putusan MK: Pilkada Langsung Tetap Pilihan Rakyat

Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Pilkada Langsung tetap dilaksanakan. Simak pandangan lengkapnya mengenai keputusan penting ini yang mengukuhkan kedaulatan rakyat.

demokrasi
{{caption}}
Ketum PPP Usul Ambang Batas Parlemen 2-3 Persen, Ini Alasannya

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengusulkan ambang batas parlemen diturunkan menjadi 2 atau 3 persen, menanggapi wacana kenaikan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

ambang batas parlemen
{{caption}}
Mardiono Targetkan PPP Sulsel Raih Kursi Terbanyak di Pemilu Mendatang, Optimis Kembalikan Kejayaan Partai

Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menargetkan peningkatan perolehan **Target Kursi PPP Sulsel** di Pemilu Legislatif mendatang, optimis mengembalikan kejayaan partai setelah pelantikan pengurus baru DPW PPP Sulawesi Selatan.

dprd sulsel
{{caption}}
Mardiono Tegaskan Kader PPP Dukung Program Pemerintah Demi Kemajuan Bangsa

Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menekankan pentingnya kader PPP Dukung Program Pemerintah yang pro-rakyat demi memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ekonomi nasional
{{caption}}
Kisruh Internal Memanas, Dua Petinggi PPP Dilaporkan ke Polisi

Konflik internal PPP memasuki babak baru. Dua orang petinggi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pemalsuan dokumen dan KTA.

agus suparmanto
{{caption}}
Taj Yasin Respons Didesak Mundur dari Sekjen PPP Jateng: Baru Wacana di Medsos, Belum Ada Pembahasan Internal Partai

Taj Yasin menyebut desakannya mundur terkait hanya wacana beredar di media sosial. Sebab sampai saat ini, menurut Taj Yasin, belum ada bahasan di internal PPP.

berita kontributor