LIVE

Politisi PPP Sebut Putusan MKMK dan Hak Angket DPR Bisa Buka Pemakzulan Presiden

Menurutnya, pintu masuknya jika Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi dikenakan sanksi berat.

presiden jokowi
Politisi PPP Sebut Putusan MKMK dan Hak Angket DPR Bisa Buka Pemakzulan Presiden
Politisi PPP Sebut Putusan MKMK dan Hak Angket DPR Bisa Buka Pemakzulan Presiden (merdeka.com)


MKMK tengah melakukan pemeriksaan terkait putusan Mahkamah Konstitusi.

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi © 2023 maverick


Politisi PPP Sebut Putusan MKMK dan Hak Angket DPR Bisa Buka Pemakzulan Presiden


Anggota DPR Fraksi PPP Syaifullah Tamliha menilai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan hak angket DPR bisa membuka pemakzulan presiden.

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi © 2023 maverick

MKMK tengah melakukan pemeriksaan terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang membuat Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Kawat berduri dipasangkan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). Kepolisian memperketat penjagaan di sekitar Gedung MK dengan kawat berduri, kendaraan lapis baja, serta ratusan personel. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Kawat berduri dipasangkan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). Kepolisian memperketat penjagaan di sekitar Gedung MK dengan kawat berduri, kendaraan lapis baja, serta ratusan personel. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho) © 2023 liputan6

Tamliha memandang, apabila MKMK menemukan ada pertemuan yang diatur dan diskenariokan oleh presiden, maka DPR bisa mengajukan hak angket.

 Arahnya bisa menuju pemakzulan presiden.

Kawat berduri dipasangkan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). Kepolisian memperketat penjagaan di sekitar Gedung MK dengan kawat berduri, kendaraan lapis baja, serta ratusan personel. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Kawat berduri dipasangkan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). Kepolisian memperketat penjagaan di sekitar Gedung MK dengan kawat berduri, kendaraan lapis baja, serta ratusan personel. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho) © 2023 liputan6

"Ya kalau MKMK ternyata ada temuan, ada pertemuan-pertemuan yang diatur dari awal, diskenario dari awal oleh presiden, itu bisa digunakan hak angket," ungkap Tamliha di DPR, Jakarta, Kamis (2/11).

merdeka.com

Personel Brimob berjaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (25/6/2019). Jelang sidang pembacaan putusan akan digelar pada Kamis (27/6), sekitar 47.000 personel keamanan gabungan akan disiagakan di Ibu Kota DKI Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Personel Brimob berjaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (25/6/2019). Jelang sidang pembacaan putusan akan digelar pada Kamis (27/6), sekitar 47.000 personel keamanan gabungan akan disiagakan di Ibu Kota DKI Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah) © 2023 liputan6


Apabila putusan MKMK tidak memuaskan publik, DPR bisa mengajukan hak angket. 

Presiden Joko Widodo menerima Rachmat Irianto dan Pengurus PSSI di Istana Negara, Senin (16/12/2019)
Presiden Joko Widodo menerima Rachmat Irianto dan Pengurus PSSI di Istana Negara, Senin (16/12/2019) © 2023 bolanet

 Melalui hasil penyelidikan hak angket, Presiden Joko Widodo bisa dimakzulkan apabila ditemukan pelanggaran. Tetapi prosesnya memakan waktu yang lama.

"Ya pemakzulan melalui angket, itu memerlukan waktu yang lama kurang lebih enam bulan. Posisinya di DPR dulu, habis di DPR dibawa ke MPR. Nah itu berarti DPD gabung tuh, ada 711 anggota MPR. Nah susah untuk menjadi setengahnya itu. Tetapi secara kalkulatif sih bisa," ungkap Tamliha.

merdeka.com


Menurutnya, pintu masuknya jika Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi dikenakan sanksi berat. Maka muncul dugaan kuat putusan MK itu untuk meloloskan Gibran yang merupakan anak presiden.

"Iya. artinya ada moral hazard untuk memasukan anak presiden menjadi wakil presiden, itu bisa jadi," ucapnya.


Tamliha menilai sejak awal putusan MK terkait syarat usia capres-cawapres bermasalah. Karena konflik kepentingan Anwar Usman dan Jokowi.

"Jadi mereka yang berkonflik, misalnya saya punya saudara atau punya ponakan, nah sebaiknya hakim itu harus mundur," ujarnya.

"Dan itu sudah dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam putusan sebelumnya yang nomor 50. Kan begitu. Tetapi kenapa kemudian dia ikut ke (gugatan) 90 itu? Itu kan ada dua alasan dia, pertama sakit, kedua tidak memungkinkan dia karena itu menyangkut kerabat dia. Tentu salah satu di antara itu kan MKMK bisa memutuskan mana yang bisa dipercaya dari omongan Anwar Usman," papar Tamliha.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Eko Prasetya
Editor Eko Prasetya
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Akal-akalan Si Ucok, Pura-pura Menolong Ternyata Bawa Kabur Motor Korban Kecelakaan

{{caption}}
Menteri PPPA Kecam Penganiayaan di Daycare Aceh: Anak Tak Boleh Jadi Korban Kelalaian Sistemis

{{caption}}
Deretan Janji Prabowo di Hari Buruh 2026

{{caption}}
Senyum Buruh Terima Sembako dari Prabowo Saat May Day

{{caption}}
Hadiah Prabowo untuk Ojol di Hari Buruh: Tambahan Pendapatan 92% hingga BPJS Kesehatan

{{caption}}
Prabowo Bakal Bangun Kota Baru dengan 100 Ribu Unit Rumah Susun

Topik Terkait
{{caption}}
ICW Desak KY Turun Tangan Evaluasi Hakim MA soal Putusan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Untungkan Kaesang

Putusan MA itu disebut-sebut sebagai upaya melanggengkan Kaesang maju Pilkada 2024

Kaesang
{{caption}}
MK Tegaskan Anwar Usman Dilarang Ikut Sidang Sengketa Pilpres dan PSI

Hakim Konstitusi Arsul Sani juga tidak ikut PHPU Pileg untuk PPP.

Anwar Usman
{{caption}}
UntitledJokowi di Ujung Periode Kekuasaan, Dari Wacana Hak Angket Hingga Pemakzulan

Langkah Gibran maju di Pilpres 2024 membuat sejumlah pihak meradang dan mendorong pemakzulan Jokowi.

Pemakzulan Presiden
{{caption}}
Anwar Usman Langgar Etik hingga Dicopot dari Posisi Ketua MK, Hasto Pertanyakan Keabsahan Gibran Jadi Cawapres

Dia menyatakan putusan MKMK membuktikan campur tangan penguasa dalam penanganan perkara.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
{{caption}}
MKMK Usut Dugaan Pelanggaran Etik Putusan MK, Berdampak ke Elektabilitas Prabowo-Gibran?

Bawono menduga ada upaya menggulirkan isu tersebut agar menggerus elektabilitas Prabowo-Gibran

MKMK
{{caption}}
Soal Wacana Pemakzulan Presiden, DPR Diminta Pastikan Hak Angket Berjalan

Wacana pemakzulan Presiden Jokowi muncul di tengah polemik putusan MK.

Pemakzulan Presiden
{{caption}}
Sidang MKMK, Buku Jimly Asshiddiqie Bertajuk 'Oligarki dan Totalitarianisme Baru' Jadi Bukti Tambahan

Dalam buku tersebut dijelaskan soal konflik kepentingan yang mempengaruhi tugas dan tanggung jawab pejabat negara

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
VIDEO: Denny Indrayana Usul Putusan Batas Usia Diperiksa Ulang Tanpa Libatkan Ketua MK!

Denny mengusulkan kepada Ketua MKMK Jimly Asshiddique memerintahkan pemeriksaan ulang putusan terkait batas usia capres dan cawapres

berita video
{{caption}}
Anwar Usman Diperiksa Tiga Hakim MKMK, Begini Penampakannya

Anwar hanya menjawab singkat terkait materi pemeriksaannya di MKMK.

MKMK
{{caption}}
Sidang MKMK, Denny Indrayana Sebut Putusan Batas Usia Capres-Cawapres Mega Skandal Keluarga

Deeny mengusulkan putusan batas usia capres cawapres tidak digunakan sebagai dasar maju di Pilpres 2024.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
KPK Bicara Penanganan Laporan Dugaan Nepotisme Keluarga Jokowi

Laporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).

Jokowi
{{caption}}
Soal Batas Usia Capres Cawapres, Kenapa Diputuskan MK Padahal Wewenang Pemerintah dan DPR

"MK membuka peluang politik dinasti," kata Bivitri Susanti.

Batasan Usia Capres Cawapres
{{caption}}
Jokowi akan Salat Idul Fitri di Masjid Al-Bina GBK Besok

Saat ditanya apakah Jokowi akan bertemu Presiden Prabowo Subianto di momen Lebaran ini, Syarif mengaku belum mengetahuinya.

berita update
{{caption}}
Egi Sudjana dan Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice dalam Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, Egi Sudjana dan Damai Hari Lubis, telah mengajukan permohonan Restorative Justice (RJ) kepada penyidik Polda Metro Jaya.

damai hari lubis
{{caption}}
Heboh Skuad Garuda Dapat Hadiah Rolex, ini Deretan Hadiah dari Presiden untuk Atlet Indonesia di Tahun 2024-2025

Berikut deretan hadiah dari Presiden untuk atlet Indonesia di tahun 2024-2025.

atlet indonesia
{{caption}}
Sejumlah Menteri Kembali Datangi Rumah Jokowi, Ada Apa?

Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih kembali bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi di kediaman Sumber, Solo.

berita update
{{caption}}
Lirikan Tajam Jokowi, Senyum Penuh Makna saat Disinggung Nama Roy Suryo soal Kasus Dugaan Ijazah Palsu

Reaksi tak terduga Jokowi saat disinggung pencabutan laporan terhadap Roy Suryo dkk jika terbukti lulusan UGM asli.

berita medsos
{{caption}}
Sederet Pengusaha Diundang Prabowo Bertemu Bill Gates di Istana, Ada Haji Isam, Hashim hingga Tomy Winata

Prabowo mengawali pertemuan dengan Bill Gates dengan pembicaraan tertutup di ruang kerja presiden.

berita update
{{caption}}
Putusan MK Syarat Pimpinan KPK: Jabatan Cukup Nonaktif, Tidak Perlu Lepas Permanen

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

hukum indonesia
{{caption}}
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu dari DPR, Bahasan Mendesak Menjelang 2029

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

dpr ri
{{caption}}
MK Tegaskan Kepastian Hukum, Audit Kerugian Negara Wewenang Eksklusif BPK

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026.

audit kerugian negara
{{caption}}
Dasco Jelaskan Alasan Pembahasan Revisi UU Pemilu Tak Bisa Buru-Buru, Berpotensi Kembali Digugat ke MK

Menurut Dasco, apabila pembahasan Undang-Undang dipaksakan dan terburu-buru, maka berpotensi kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

berita update
{{caption}}
Jimly Asshiddiqie Tegaskan Pentingnya Independensi Kekuasaan Kehakiman Jaga Demokrasi

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyoroti krusialnya Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai penyeimbang eksekutif-legislatif demi merawat demokrasi dan negara hukum Indonesia.

demokrasi indonesia
{{caption}}
Jimly Ashhiddiqie Tekankan Pentingnya Independensi Kehakiman untuk Demokrasi Hukum

Ketua MK pertama, Jimly Ashhiddiqie, menyerukan pentingnya menjaga independensi kehakiman demi keberlanjutan demokrasi hukum Indonesia, bahkan di tengah kondisi kesehatan yang menantang.

demokrasi hukum