Politikus PDIP Aria Bima: DPR tak Tertarik Bahas Usulan Daerah Istimewa Surakarta

Ahmad Luthfi juga membantah adanya rencana atau wacana resmi mengenai status baru untuk Solo.

Juri menjelaskan, saat ini semua usulan tersebut masih ditampung oleh Komisi II DPR RI.

DPRD belum menerima usulan resmi mengenai Solo untuk dijadikan Provinsi Surakarta atau Daerah Istimewa Surakarta.

Wakil Ketua Komisi II DPR PDIP Aria Bima merespons soal adanya usulan jika Solo lepas dari Jawa Tengah dan menjadi Daerah Istimewa Surakarta.

Usulan Solo menjadi daerah istimewa mencuat dalam rapat bareng Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik bareng Komisi II DPR.

Istana mewanti-wanti jangan gegabah dalam memutuskan usulan tersebut.

Komisi II DPR menilai belum ada urgensi untuk memberikan status tersebut karena bukan sebagai sesuatu hal yang mendesak.

Komisi II DPR memastikan usulan Kota Solo menjadi menjadi Daerah Istimewa Surakarta bukan merupakan usulan dari perintah

Hingga saat ini belum dijelaskan secara rinci oleh Kemendagri siapa pengusul Solo menjadi daerah istimewa.

Menurutnya, usulan itu butuh kajian mendalam dan tidak bisa buru-buru diberlakukan.

Komisi II DPR mempersilakan apabila Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkaji usulan Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta.

Perjalanan Yogyakarta dan Aceh menuju status Daerah Istimewa, dari sejarah kerajaan hingga perjuangan panjang penerapan syariat Islam.

Doli mengingatkan, untuk berhati-hati agar keputusan soal usulan Solo tak membuat repot Kemendagri.

Aria Bima merupakan politikus senior PDI Perjuangan. Ia terpilih menjadi Ketua DPC PDIP Solo menggantikan FX Hadi Rudyatmo.

Aria Bima terpilih menjabat Ketua DPC PDIP Kota Surakarta periode 2026-2030 menggantikan FX Rudy. Hal itu hasil dari Konfercab PDIP Jawa Tengah.

Konfercab PDIP Jawa Tengah menetapkan Aria Bima sebagai Ketua DPC PDIP Solo periode 2026–2030, menggantikan FX Hadi Rudyatmo.

Mendagri Tito perlu menerangkan substansi dasar hukum ibu kota politik tersebut apakah perlu merevisi UU IKN atau cukup dengan UU saat ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyerukan revolusi mental untuk Pembumian Pancasila di era 2025, menyikapi rendahnya kepercayaan generasi muda terhadap ideologi negara dan tantangan globalisasi.

Anggota fraksi PDIP DPR RI Aria Bima menyebut dua kader PDIP korban framing.