Pengurus Struktur NU Terlibat Pra MLB Disebut-sebut Tengah Disorot

Penyelenggaraan jam'iyyah haruslah berdasar parameter serta berpedoman pada konstitusi dan kebijakan NU

Sekretaris PCNU Bangkalan, KH Dimyati Muhammad mengatakan bakal ada yang jadi sorotan beberapa orang dalam struktur NU terlibat Pra MLB NU.

"Beberapa orang dalam struktur NU yang terlibat dalam kegiatan Pra MLB NU dan konsolidasi gerakan, langsung maupun tidak langsung, terekam kamera berada di lokasi kegiatan, menjadi sorotan PBNU," katanya dalam keterangan, Kamis (26/12).

Menurut KH Dimyati Muhammad, Presidium PO & MLB NU telah meminta kepada struktur NU, baik di PWNU maupun PCNU se-Indonesia agar tidak melibatkan diri secara langsung dalam gerakan MLB NU. Sebab, dikhawatirkan akan berdampak pada adanya tekanan dan ancaman pemecatan.

"Beberapa hari ini, telah ada PWNU dan PCNU yang mendapat surat dan atau perintah lisan dari PBNU meminta pertanggung jawaban keterlibatan pengurus dalam gerakan MLB NU. Sebelumnya, telah ada surat pemberhentian dari jabatan struktur NU kepada person pengurus yang terlibat dalam kegiatan Presidium PO & MLB NU. Tekanan dan Ancaman menjadi model dan gaya kepemimpinan pucuk pimpinan PBNU," tuturnya.

Pria yang juga mendapat permintaan klarifikasi dari PBNU itu meyakini gerakan PO & MLB tidak lain adalah gerakan yang berupaya konsisten menjalankan konstitusi NU.

Penyelenggaraan jam'iyyah haruslah berdasar parameter serta berpedoman pada konstitusi dan kebijakan NU, yakni Qonun Asasi, AD ART, Khittah NU, Visi-Misi-Tujuan Program, Arah Kebijakan NU 100 Tahun kedua, dan Arah Program 2022-2027.

"Semua parameter dan pedoman itu telah diputuskan dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung, tahun 2021, dan Mandataris Muktamar; Raim Aam dan Ketua Umum PBNU, berkewajiban melaksanakannya," katanya.

KH Dimyati Muhammad mengingatkan, instrumen MLB NU disediakan dan diatur dalam AD-ART NU sebagai mekanisme untuk mengontrol dan mengendalikan jam’iyyah agar tidak lepas kontrol dan kendali.

"Mekanisme itu bisa digunakan untuk menjaga marwah organisasi dari para pemimpin yang melanggar dan berpotensi merusak hingga melemahkan jati diri organsiasi," ucapnya.

Dia mengingatkan, kepemimpinan juga menjadi kunci kelancaran dan keberhasilan tujuan berorganisasi. Dalam tiga tahun kinerja PBNU, Presidium PO & MLB NU serta peserta Pra MLB menilai bahwa organisasinya para Ulama Pondok Pesantren ini (red. NU) tidak hanya telah bergeser dari jalur, tapi sudah berubah, bertransformasi menjadi organisasi baru dengan nama lama. Pasalnya, jiwa/ruh dan kepribadian/jati diri Ulama dan Jam’iyyah tidak lagi melekat ditubuh para pemimpin jam’iyyah Nahdlatul Ulama.

"Presidium PO & MLB NU meminta kepada person dalam struktur PWNU-PCNU seIndonesia agar tidak terlibat secara langsung dalam gerakan MLB NU, karena dikhawatirkan adanya tekanan dan ancaman pemecatan/pemberhentian, pembekuan, karteker struktur hingga mutasi dan non-job dalam struktur badan usaha atau lembaga yang terafiliasi dengan NU dibawah kendali PBNU. Sebaliknya, mengajak untuk tetap kritis berjam’iyyah dalam rangka saling menasehati kepada pemimpin serta menyalurkan dukungan dan kesiapan mengikuti MLB secara aman, nyaman dan rahasia," tuturnya.   

Sebelumnya, Panitia Pra MLB menggelar focus group discussion jelang Pra Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU). Hampir seluruh perwakilan PWNU se-Indonesia hadir secara hybrid ke diskusi bertajuk 'Evaluasi Kinerja 3 Tahun PBNU Masa Khidmat 2022-2027, Seberapa Mendesak MLB NU?'.Ketua Panitia Pra MLB, KH Mas Maftuh mengatakan semua perwakilan wilayah merasakan kondisi mengenai kondisi PBNU yakni keresahan atas kepemimpinan PBNU Masa Khidmat 2022-2027.

Para kader NU menyoroti isu-isu perselisihan dan perpecahan di tubuh PBNU."Perselisihan, perpecahan, saling curiga dan saling menjatuhkan antar kader dalam struktur dan di luar struktur NU menjadi fenomena saat ini yang paling dikhawatirkan," kata Maftuh dalam keterangannya, Selasa (17/12).

Dia menyerap aspirasi kader NU bahwa kadar perselisihan, perpecahan, saling curiga dan saling menjatuhkan jauh lebih meningkat di bawah kepemimpinan Rais Aam, KH Miftahul Akhyar dan Ketua Umum KH Yahya Kholil Staquf.

"Pemicu kondisi di atas bukan dari NU daerah, tapi justru dari sikap, tindakan, dan praktik kepemimpinan PBNU yang mengatasnamakan kebijakan, penegakan aturan dengan jargon 'tegak lurus, satu komando bersama PBNU'," ujar dia.