Pengamat Pangan Muhammad Makky Sebut Inflasi Beras 0,03 persen, Ekonomi Aman
Sejak 30 Agustus 2025, pemerintah menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 7.285 kecamatan melalui kerja sama Kementan, Kemendagri, dan Bulog.
Pengamat pangan Muhammad Makky menegaskan bahwa kondisi inflasi pangan, khususnya beras, masih terkendali. Pernyataan ini disampaikan menanggapi analisis Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang sebelumnya menyebut kenaikan harga beras berpotensi memicu krisis.
Menurut Makky, analisis semacam itu perlu didasarkan pada pemahaman data yang menyeluruh agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025 menunjukkan inflasi umum berada pada level 2,31% (y-o-y), bahkan terjadi deflasi bulanan –0,08%. Komponen volatile food juga mencatat deflasi –0,61%.
"Kenaikan harga beras hanya menyumbang 0,03 poin persentase terhadap inflasi nasional. Angka ini tidak signifikan untuk memicu krisis. Angka-angka ini justru menunjukkan stabilitas," ujar Makky.
Intervensi Pemerintah Efektif
Makky menegaskan bahwa pemerintah melalui Bulog telah melakukan intervensi masif untuk menjaga stabilitas harga. Hingga 8 September 2025, Bulog menyalurkan 151.501 ton beras SPHP dari target 1,31 juta ton untuk periode Juli–Desember (11,49%). Penyaluran harian bahkan mencatat rekor 7,57 juta kg.
"Intervensi market lewat SPHP terbukti berhasil meredam lonjakan harga, dan tren harga eceran mulai turun," ujarnya.
Produksi Nasional Surplus
Selain distribusi, sisi produksi juga dalam kondisi positif. BPS memperkirakan produksi beras hingga Oktober 2025 mencapai 31,04 juta ton, atau surplus 3,7 juta ton dibandingkan tahun lalu.
"Produksi ditopang program pompanisasi, tanam serentak, dan percepatan jadwal tanam. Distribusi berjalan baik, sehingga stok nasional solid dan ketahanan pangan tetap terjaga," jelas Makky.
Gerakan Pangan Murah Berdampak Nyata
Sejak 30 Agustus 2025, pemerintah menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 7.285 kecamatan melalui kerja sama Kementan, Kemendagri, dan Bulog. Dampaknya terlihat nyata: pada pekan terakhir Agustus, kenaikan harga beras masih terjadi di 214 kabupaten/kota. Namun pada minggu pertama September jumlah itu turun drastis menjadi hanya 100 kabupaten/kota. Sebaliknya, daerah yang mencatat penurunan harga meningkat dari 58 menjadi 105 kabupaten/kota.
Pesan untuk Publik dan Pemangku Kepentingan
Makky mengingatkan bahwa menjaga persepsi publik sama pentingnya dengan menjaga stok dan distribusi.
"Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan kepanikan. Pemerintah, pengamat, dan media perlu membangun narasi konstruktif berdasarkan data yang utuh. Fakta di lapangan menunjukkan intervensi efektif dan tren harga membaik," tutupnya.