Pemprov NTB Siapkan Anggaran BTT Rp16 Miliar untuk Tangani Bencana

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalokasikan Anggaran BTT NTB Bencana sebesar Rp16 miliar untuk penanganan dampak banjir dan angin puting beliung di lima kabupaten/kota. Dana ini akan diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak dan perbaikan i

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengambil langkah cepat dalam merespons bencana alam yang melanda sejumlah wilayahnya. Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp16 miliar disiapkan untuk penanganan dampak banjir dan angin puting beliung. Alokasi dana ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban serta memulihkan infrastruktur yang rusak akibat bencana tersebut.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin, menjelaskan bahwa anggaran ini disiapkan sesuai arahan Gubernur NTB. Prioritas utama adalah membantu lima daerah yang terdampak parah dan tidak mampu ditangani secara mandiri oleh pemerintah kabupaten/kota. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov NTB dalam memberikan dukungan maksimal kepada masyarakat yang terkena musibah.

Dana sebesar Rp16 miliar tersebut akan difokuskan pada penyediaan logistik mendesak dan perbaikan infrastruktur vital, seperti jembatan putus dan akses jalan. Sadimin menegaskan bahwa perbaikan akses jalan yang menjadi satu-satunya penghubung wilayah terdampak akan menjadi prioritas utama. Hal ini krusial untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan dengan lancar dan mobilitas masyarakat kembali normal.

Prioritas Penanganan dan Alokasi Anggaran BTT NTB Bencana

Anggaran BTT NTB Bencana senilai Rp16 miliar yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB memiliki fokus utama pada penanganan dampak bencana yang mendesak. Dana ini akan diprioritaskan untuk penyediaan kebutuhan logistik bagi korban, seperti makanan, air bersih, dan selimut. Selain itu, perbaikan infrastruktur vital juga menjadi sasaran utama, terutama jembatan yang putus dan akses jalan yang terganggu.

Sadimin menyatakan bahwa alokasi anggaran ini tidak hanya ditujukan untuk satu wilayah, melainkan mencakup lima daerah yang saat ini terdampak bencana. Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, Dompu, dan Lombok Timur adalah wilayah-wilayah yang akan menerima bantuan dari dana BTT ini. Masing-masing pemerintah kabupaten/kota telah diundang untuk mengajukan usulan program kegiatan yang tidak dapat ditangani dengan anggaran daerah mereka.

Pendekatan ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan spesifik di setiap daerah. Pemprov NTB berupaya mengisi celah penanganan yang mungkin tidak terjangkau oleh pemerintah daerah, sehingga dampak bencana dapat diminimalisir secara efektif. Kolaborasi antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam strategi penanganan ini.

Proses Pendataan dan Kolaborasi Penanganan Bencana

Saat ini, proses pendataan total kerugian dan jumlah rumah warga yang rusak akibat banjir dan angin puting beliung masih terus berlangsung. Tim Reaksi Cepat BPBD NTB masih berada di lapangan untuk melakukan penghitungan secara menyeluruh. Oleh karena itu, estimasi kerugian secara keseluruhan belum dapat disebutkan, meskipun data rumah yang rusak sudah mulai terkumpul namun belum menyeluruh.

Sadimin menjelaskan bahwa penanganan rumah rusak nantinya akan dilakukan secara bersama-sama. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah kabupaten/kota, Pemprov NTB, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Balai Wilayah Sungai (BWS). Setiap pihak akan berkontribusi sesuai dengan kewenangan dan kemampuan anggarannya masing-masing.

Pendekatan terpadu ini diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Dengan melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan dan lembaga terkait, penanganan dapat lebih komprehensif dan efektif. Fokus pada kemampuan anggaran dan kebutuhan riil menjadi dasar dalam pengajuan dan pelaksanaan program.

Akar Masalah Bencana Berulang dan Solusi Lingkungan

Sadimin juga menyoroti fenomena banjir yang berulang kali terjadi di wilayah Sekotong, Lombok Barat. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Desa Buwun Mas dan sekitarnya semakin sering dilanda banjir. Ini diakibatkan oleh alih fungsi lahan di kawasan hulu yang kini banyak ditanami jagung. Dahulu wilayah ini jarang banjir, namun empat hingga lima tahun terakhir kejadian serupa terus berulang.

Perubahan tata guna lahan ini telah mengubah kondisi lingkungan dan memperparah dampak curah hujan tinggi. Sadimin menekankan pentingnya perubahan perilaku dan kesadaran bersama dari warga setempat dalam menjaga lingkungan. Jika hanya memikirkan kepentingan sesaat, banjir akan terus menjadi langganan setiap tahun.

Oleh karena itu, edukasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya konservasi lingkungan menjadi krusial. Penanganan bencana tidak hanya sebatas respons darurat, tetapi juga pencegahan jangka panjang melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Kesadaran kolektif adalah kunci untuk memutus siklus bencana berulang.

Sumber: AntaraNews