Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 2024 Jatuh pada Selasa 12 Maret

Pemerintah menetapkan Idulfitri 1447 Hijriah jatuh pada 21 Maret 2026 melalui sidang isbat di Jakarta.

Penetapan hari Lebaran ini berdasarkan sidang isbat penentuan awal Syawal 1447 Hijriah yang dipimpin langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kamis (19/3/2026).

Kementerian Agama (Kemenag) menggelar sidang isbat untuk menentukan Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M pada Kamis (19/3).

Masyarakat sangat menunggu pengumuman resmi terkait jadwal sidang isbat Idul Fitri 2026, yang akan menetapkan awal perayaan 1 Syawal 1447 H.

Pemerintah melalui Kementerian Agama, akan melakukan pemantauan hilal yang kemudian akan dibahas dalam sidang Isbat.

Ada tiga rangkaian pelaksanaan sidang Isbat yaitu pemaparan data posisi hilal dan verifikasi hasil rukyatul hilal dari 37 titik lalu musyawarah.

Posisi hilal di wilayah Indonesia didapati ada yang telah memenuhi kriteria tinggi hilal, yakni minimum 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat

Muhammadiyah menetapkan 1 Dzulhijah 1446 Hijriah pada hari Rabu 28 Mei 2025 dan Idul Adha (10 Zulhijah 1446 H) jatuh pada hari Jumat, 6 Juni 2025.

Pemantauan akan dilakukan di 114 titik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah menetapkan 1 Syawal berdasarkan pemantauan hilal atau rukyatul hilal. Dengan pemantauan hilal di 30 titik di seluruh wilayah Indonesia.

Kriteria penentuan hilal di Indonesia berdasarkan kriteria dari Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS).

Pemerintah menetapkan 1 Ramadan pada Sabtu 1 Maret 2025

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada 1 Maret 2025.

Sidang isbat akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

Sidang Isbat adalah salah satu cara yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama untuk penentuan awal Ramadan, Idulfitri, Iduladha.

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXIV tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Maros siap digelar, diharapkan tidak hanya menjadi syiar Islam tetapi juga penggerak pemberdayaan ekonomi umat.

Kementerian Agama menjamin layanan legalisasi buku nikah tetap berjalan lancar meskipun ada penyesuaian sistem kerja WFH, memastikan akses masyarakat terhadap layanan keagamaan esensial tidak terganggu.

Panitia Nasional SPAN-PTKIN 2026 melakukan pembaruan metodologi seleksi secara signifikan, fokus pada peningkatan akuntabilitas, pemerataan akses pendidikan, dan integrasi data nasional, termasuk inovasi pemetaan kesehatan mental calon mahasiswa.

Kementerian Agama (Kemenag) mengajukan usulan tambahan Anggaran Pendidikan Keagamaan sebesar Rp24,8 triliun untuk tahun 2026, fokus pada pemerataan kualitas pendidikan dan fasilitas sekolah keagamaan di seluruh Indonesia, demi masa depan anak bangsa.

Sebanyak 143.948 siswa bersaing ketat dalam jalur SPAN-PTKIN 2026, mencerminkan minat luar biasa pada Penerimaan Mahasiswa Baru PTKIN yang kini dipandang setara universitas umum dan berdaya saing global.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Makassar Toraja (Maktour) meraup keuntungan tidak sah sebesar Rp27,8 miliar dari kasus korupsi kuota haji, memicu pertanyaan besar tentang praktik penyelenggaraan ibadah haji.