Pemerintah Dorong Pekerja Migran Manfaatkan KUR untuk Pembiayaan Kerja di Luar Negeri

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran mendorong pemanfaatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi calon pekerja migran, mengingat alokasi KUR Pekerja Migran yang besar namun belum terserap optimal.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Mukhtarudin, mendesak calon pekerja untuk memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pemerintah guna membiayai keberangkatan mereka ke luar negeri. Fasilitas pinjaman ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal, meskipun alokasi dana yang tersedia cukup besar. Dorongan ini disampaikan Mukhtarudin saat peresmian Pasim Go Migrant Center di Sukabumi, Jawa Barat, pada Minggu, 23 November.

Pekerja migran, baik yang berangkat secara mandiri maupun melalui pemerintah daerah dan agen penempatan, dapat mengakses pinjaman KUR hingga Rp100 juta. Pinjaman ini menawarkan suku bunga rendah sebesar enam persen. Pembayaran cicilan dapat dilakukan setelah pekerja mulai mendapatkan penghasilan di negara tujuan.

Mukhtarudin juga menyoroti bahwa dari total alokasi KUR tahun 2025 sebesar Rp210 miliar, baru Rp64 miliar yang telah dicairkan. Hal ini menunjukkan kapasitas pinjaman yang masih sangat besar untuk disalurkan. Hasil pemetaan menunjukkan adanya kebutuhan sekitar 290.000 pekerja di luar negeri, namun pelamar baru hanya sekitar 20 persen dari peluang yang tersedia.

Optimalisasi Pemanfaatan KUR Bagi Pekerja Migran

Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan program KUR bagi pekerja migran Indonesia. Menteri Mukhtarudin secara tegas menyatakan bahwa program ini dirancang untuk meringankan beban finansial calon pekerja migran. "Calon pekerja migran, baik yang berangkat secara mandiri maupun melalui pemerintah daerah dan agen penempatan, dapat mengakses pinjaman KUR hingga Rp100 juta dengan suku bunga enam persen," ujarnya.

Kemudahan dalam pengembalian pinjaman juga menjadi daya tarik utama. Peminjam dapat melunasi cicilan menggunakan pendapatan yang diperoleh setelah mereka mulai bekerja di luar negeri. Ini memberikan fleksibilitas dan mengurangi tekanan finansial awal bagi para pekerja.

Data menunjukkan bahwa alokasi KUR tahun 2025 mencapai Rp210 miliar, namun serapannya masih jauh dari target. Hanya Rp64 miliar yang telah disalurkan, menyisakan dana yang signifikan untuk dimanfaatkan. Potensi ini sangat besar mengingat permintaan akan pekerja di luar negeri mencapai sekitar 290.000, sementara jumlah pelamar baru hanya sekitar 20 persen dari peluang yang ada.

Kolaborasi Perbankan untuk Penyaluran KUR

Secara terpisah, Wakil Menteri Christina Aryani melakukan pertemuan dengan jajaran direksi Bank Artha Graha Internasional pada 21 November. Pertemuan ini membahas kerja sama dalam distribusi KUR bagi pekerja migran. Bank Artha Graha Internasional memiliki pengalaman panjang dalam menyediakan KUR untuk pekerja migran, termasuk di destinasi seperti Hong Kong dan Taiwan, meskipun penyaluran sempat terhenti selama pandemi COVID-19.

Christina Aryani mengungkapkan bahwa pagu KUR untuk pekerja migran pada tahun 2026 akan mencapai Rp208 miliar. Alokasi ini akan disalurkan melalui beberapa bank, dengan rincian Rp25 miliar melalui Bank Artha Graha, Rp25 miliar melalui Bank Sinarmas, Rp45 miliar melalui Bank Jawa Barat, dan Rp100 miliar melalui Bank Jakarta. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan lebih banyak lembaga keuangan.

Pertemuan tersebut juga meninjau langkah-langkah administratif dan teknis yang diperlukan sebelum program KUR pekerja migran diaktifkan kembali sepenuhnya. Kolaborasi antara pemerintah dan perbankan diharapkan dapat memastikan program ini berjalan efektif dan menjangkau lebih banyak calon pekerja migran. Dengan demikian, target penyerapan KUR dapat tercapai dan membantu lebih banyak warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara legal dan aman.

Sumber: AntaraNews