Pansus Angket Haji Sebut Ada Konspirasi Terkait Pemberangkatan dan Pembayaran Jamaah

Pansus Angket Haji pada DPR dibentuk pada 2024 untuk mendalami indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke kuota khusus.

Banyak lobby dari pihak luar agar pansus berproses secara lunak tanpa menyinggung lainnya

Pansus Angket Haji DPR kembali menggelar rapat, Selasa 10 September 2024. Kali ini Pansus Angket Haji memanggil Staf Khusus Menag Yaqut, Ishfah Abidah Aziz

Menag Yaqut mempersilakan DPR membuka hasil penyelidikan dugaan konspirasi pemberangkatan jemaah haji 2024.

Siskohat merupakan sistem aplikasi untuk mengelola data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.

Hal tersebut tidak memenuhi aspek keadilan karena masih banyak calon haji khusus lainnya dengan masa tunggu lebih lama.

Wakil Ketua Pansus Angket Haji gebrak meja usai dengar penjelasan pejabat Kemenag saat bahas keberangkatan haji.

Pembentukan pansus angket haji 2024 itu sampai ke telinga pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Hilman mengatakan kuota haji khusus yang diambil dari kuota tambahan adalah ketentuan dari Arab Saudi.

Muhadjir mengaku keputusan DPR RI untuk membentuk pansus terkait pelaksanaan haji merupakan kewenangan legislatif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memanggil Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex dan Fuad Hasan Masyhur untuk mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, sebuah langkah penting setelah pemeriksaan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qouma

Pansus Angket Haji DPR RI mengharapkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengisi posisi

Dia menegaskan, Yaqut kini tengah bertugas di luar negeri.

"Menteri Agama yang kembali mangkir atas panggilan Pansus. Ini merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga DPR," kata Luluk

Panitia Khusus Penyelenggaraan Haji melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan sekaligus merencanakan pemanggilan kembali terhadap Menteri Agama

Pansus Haji mengungkapkan ada potensi intervensi dalam proses input data di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag.

Bagi para jemaah haji yang sudah lansia atau kesehatannya tidak memungkinkan, maka tidak perlu memaksakan diri untuk tetap berangkat.

Padahal, sejumlah saksi dan penggeledahan di beberapa lokasi telah dilakukan.

Duit sebesar nyaris Rp100 miliar disita penyidik dari para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan asosiasi biro perjalanan.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu membeberkan motif yang membuat Khalid berpindah ke Haji Khusus.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyelidikan terkait calon haji khusus yang baru mendaftar tetapi dapat langsung berangkat tanpa antrean.

Kasus korupsi dalam pembagian kuota haji ini menyebabkan kerugian bagi negara yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.