Sorot
{{caption}}
Alasan Hakim Tolak Permintaan Jaksa Bebankan Rp 4,8 Triliun ke Nadiem

{{caption}}
Pramono Minta Senayan City dan Plaza Senayan Terhubung Terowongan Bawah Tanah

{{caption}}
Hakim Minta Kejagung Usut Kenaikan Harta Nadiem Lewat TPPU

{{caption}}
Makna Mawar Kuning di Sidang Nadiem

{{caption}}
OTT KPK di Kuansing Diduga Terkait Jual Beli Jabatan

{{caption}}
KPK Amankan 10 Orang dalam OTT di Kuantan Singingi

Topik Terkait
{{caption}}
DPR Ingatkan Aspek Legalitas dan Sosiologis dalam Wacana War Tiket Haji

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti pentingnya pertimbangan aspek legalitas dan sosiologis terkait wacana 'war tiket haji' yang tengah dikaji pemerintah, untuk memastikan kebijakan yang adil dan sesuai aturan.

{{caption}}
Daftar Tunggu Haji di Sulsel Mencapai 48 Tahun, Bagaimana Solusinya?

Marwan mengaku Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama akan mencarikan solusi untuk mengurangi daftar tunggu haji di Sulsel.

{{caption}}
Menag Yaqut Tantang Pansus DPR Buka Hasil Penyelidikan Dugaan Konspirasi Penyelenggaraan Haji 2024

Menag Yaqut mempersilakan DPR membuka hasil penyelidikan dugaan konspirasi pemberangkatan jemaah haji 2024.

{{caption}}
Pansus Haji Temukan Manipulasi Data Siskohat, Berdampak ke Jadwal Keberangkatan Tak Sesuai Ketentuan

Siskohat merupakan sistem aplikasi untuk mengelola data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.

{{caption}}
Pansus Angket Haji Sebut Ada Konspirasi Terkait Pemberangkatan dan Pembayaran Jamaah

Marwan Jafar menilai adanya konspirasi terkait kuota jamaah haji 2024

{{caption}}
Arteria Dahlan Sebut Pansus Haji Temukan Banyak Fakta Hukum dan Penyimpangan

Dia menyayangkan Kementerian Agama tidak memenuhi permintaan klarifikasi dari Pansus.

{{caption}}
Pansus Hak Angket Haji DPR Nilai BPKH Hanya Juru Bayar, Tak Salah Soal Dugaan Permainan Kuota Tambahan

Fokus Pansus saat ini di peranan Kementerian Agama dan penyelenggara swasta, khususnya mengenai dugaan permainan kuota tambahan untuk keberangkatan jemaah.

{{caption}}
Wakil Ketua Pansus Angket Haji Kesal Sampai Gebrak Meja Dengar Penjelasan Kemenag Soal Jemaah yang Enggak Berangkat

Wakil Ketua Pansus Angket Haji gebrak meja usai dengar penjelasan pejabat Kemenag saat bahas keberangkatan haji.

{{caption}}
Kata Ketum PBNU soal Pansus Angket Haji 2024

Pembentukan pansus angket haji 2024 itu sampai ke telinga pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

{{caption}}
Cak Imin Beberkan Kesalahan Fatal Selama Pelaksanaan Haji

Dengan sudah dibentuknya Pansus Angket Pengawasan Haji 2024, maka mulai Rabu (10/7) akan dilakukan penyusunan roadmap kerja Pansus angket.

{{caption}}
Sederet Alasan DPR Bentuk Pansus Angket Haji 2024

Pansus hak angket haji 2024 diisi 30 orang anggota DPR.

DPR
{{caption}}
KPK Targetkan Penahanan Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex Terkait Kasus Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Gus Alex, secepatnya untuk efektivitas penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

{{caption}}
KPK Tetapkan Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Haji dalam Kasus Kuota Haji Kemenag, Kerugian Negara Triliunan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Haji terkait dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024. Kasus ini melibatkan kerugian negara fantastis dan sejumlah pihak lain yang masih didalami.

{{caption}}
Pansus Haji DPR Pernah Peringatkan Soal Kuota Haji 2024

Pansus Haji DPR menemukan lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kuota, khususnya pada kebijakan kuota tambahan.

{{caption}}
KPK Perkaya Penyidikan Kasus Korupsi Kuota Haji dengan Temuan BPK

KPK terus mendalami kasus korupsi kuota haji dengan memanfaatkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2025 BPK RI, yang mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024.

bpk
{{caption}}
KPK Telusuri Cara Pesan Akomodasi, Terkuak Dugaan Korupsi Haji Kemenag Rugikan Negara Triliunan Rupiah?

KPK serius menelusuri dugaan korupsi haji Kemenag 2023-2024, fokus pada pemesanan akomodasi via asosiasi. Terindikasi kerugian negara triliunan rupiah, siapa saja yang terlibat?

{{caption}}
Terungkap! Dirjen Hilman Latief Diperiksa 11 Jam oleh KPK Terkait Penyelidikan Haji Kemenag, Apa Saja yang Digali?

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief diperiksa KPK selama 11 jam terkait dugaan korupsi dan regulasi dalam Penyelidikan Haji KPK tahun 2023-2024. Ada apa di balik pemeriksaan maraton ini?

{{caption}}
FOTO: DPR Bahas Mitigasi Ekonomi Bersama Pemerintah

Pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi untuk membahas langkah menjaga pertumbuhan ekonomi.

{{caption}}
DPR Usul Ada Regulasi Nasional Melarang Perdagangan Daging Anjing-Kucing

Charles menyebutkan, temuan kasus rabies di Turki maksimal dua selama setahun. Ia membandingkan data di Indonesia yakni 122 orang.

{{caption}}
Mulai 1 Juli 2026, Gojek dan Grab Terapkan Komisi 8 Persen ke Ojol

Gojek dan Grab resmi memangkas potongan komisi layanan ojek online roda dua menjadi 8 persen. Kebijakan berlaku mulai 1 Juli 2026.

{{caption}}
Anggota DPR Desak Polisi Segera Tangkap Pelaku Penyekapan di Bandung

Anggota Komisi III DPR RI mendesak kepolisian untuk segera menangkap TH, pelaku dugaan penyekapan dan penyiksaan di Bandung, demi keadilan korban dan efek jera.

{{caption}}
FOTO: Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di DPR Soroti Kebijakan Pemerintah

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

{{caption}}
Menkeu Purbaya Ajukan Anggaran Rp49,8 Triliun untuk 2027

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.