LIVE

Arteria Dahlan Sebut Pansus Haji Temukan Banyak Fakta Hukum dan Penyimpangan

Dia menyayangkan Kementerian Agama tidak memenuhi permintaan klarifikasi dari Pansus.

pansus haji
short desc
short desc (@ 2023 merdeka.com)

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI Arteria Dahlan menyampaikan bahwa pihaknya telah menemukan banyak fakta hukum terkait penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan Haji 2024 yang diduga dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

"DPR ini sudah menemukan banyak fakta hukum, banyak temuan penyimpangan-penyimpangan," ujar Arteria kepada wartawan usai menghadiri inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Pansus Angket Haji di Kantor Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), Jakarta, dilansir Antara, Rabu (4/9).

Namun, ia mengaku menyayangkan Kementerian Agama tidak memenuhi permintaan klarifikasi dari Pansus Angket Haji terkait dengan fakta hukum yang tidak dijelaskan secara mendetail oleh Arteria itu.

"DPR (bisa) jalan sendiri saja dengan bukti-bukti yang ada bisa menemukan fakta hukum adanya penyimpangan, tapi kami masih berbaik hati. Kami memanggil semua pihak, mendengar keterangan, baik semua pihak termasuk Kementerian Agama. Amat kami sayangkan, ternyata Kementerian Agama tidak mau mempergunakan kesempatan yang diberikan untuk melakukan klarifikasi," jelas dia.

Oleh karena itu, kata Arteria melanjutkan, Kementerian Agama nantinya jangan menyalahkan Pansus Angket Haji atas rekomendasi yang akan diberikan, yang berpotensi merugikan Kemenag.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Saleh Partaonan Daulay telah menyampaikan bahwa Pansus Angket Haji mengharapkan para pejabat Kementerian Agama memenuhi panggilan dari Pansus untuk menghadiri rapat dan memberikan keterangan sebagai saksi.

"Kita berharap pejabat-pejabat Kemenag datanglah kalau dipanggil," kata Saleh.

Sementara itu, menurut anggota Pansus Angket Haji lainnya, yakni Marwan Jafar, ketidakhadiran Kementerian Agama itu menghambat kerja Pansus mendalami beberapa persoalan pada penyelenggaraan Haji 2024, seperti alokasi kuota haji tambahan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

"Jadi menghambat Pansus dan juga Kementerian Agama ini pejabat-pejabatnya sengaja menghindar dan memang tidak mau datang di Pansus karena memang ada banyak kecurangan yang sudah dilakukan oleh Kemenag," ujar Marwan.

Berikutnya, Saleh menyampaikan ketidakhadiran Kemenag itu merupakan hal yang mendorong Pansus melakukan sidak, seperti yang dilakukan di Siskohat.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Eko Prasetya
Editor Eko Prasetya
E
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Ikan Sapu-Sapu yang Kini Diburu, Menilik Bahaya dan Manfaat Olahannya

{{caption}}
Pragmata Rilis di PC dan Konsol, Game Baru Capcom Ini Simpan Kejutan yang Bikin Penasaran

{{caption}}
Kebakaran Rumah Tewaskan Satu Keluarga di Grogol, Ditemukan Sepeda Listrik Sedang Dicharge

{{caption}}
Pengacara D4vd Yakin Kliennya Tak Bersalah Atas Kematian Celeste Rivas Hernandez, Simak Pembelaannya

{{caption}}
Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Surat Andrie Yunus ke Prabowo, Desak Bentuk TGPF Independen

{{caption}}
Usai Ditangkap, Ikan Sapu-Sapu Dimusnahkan dengan Cara Tak Biasa: Dibelah Sebelum Dikubur

Topik Terkait
{{caption}}
Membedah Pansus Angket Haji 2024, Temuan Mengejutkan dan Rekomendasi Tegas

Pansus Angket Haji pada DPR dibentuk pada 2024 untuk mendalami indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke kuota khusus.

Pansus Angket Haji
{{caption}}
VIDEO: Wajah Semringah Cak Imin Dengar Temuan Mengejutkan Hasil Pansus Angket Haji DPR

Mendengar hasil tersebut, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terlihat semringa

Muhaimin Iskandar
{{caption}}
VIDEO: Keras Nusron Lapor ke Puan di Paripurna, Pansus Haji DPR Temukan Pelanggaran Menag Yaqut

Nusron Wahid mengatakan Pansus Haji menemukan dugaan ketidakpatuhan terkait alokasi kuota haji khusus

Nusron Wahid
{{caption}}
Lengkap, Ini Poin-Poin Krusial Rekomendasi Pansus Haji DPR

Pansus Haji menilai dalam pembagian kuota haji tambahan Tahun 1445 H/2024 M, Pansus menemukan dugaan ketidakpatuhan

Pansus Haji
{{caption}}
3 Kali Menag Yaqut Tidak Hadiri Panggilan Pansus Haji, ke Mana?

Dari serangkaian rapat yang digelar, Menteri Agama Cholil Qoumas belum bisa hadir memenuhi undangan rapat.

Menag Yaqut Cholil Qoumas
{{caption}}
Dua Kali Mangkir, Menag Dicari-Cari Pansus Soal Pengalihan Tambahan Kouta Haji

Panitia Khusus Penyelenggaraan Haji melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan sekaligus merencanakan pemanggilan kembali terhadap Menteri Agama

Menag Yaqut Cholil Qoumas
{{caption}}
Pansus Haji Temukan Manipulasi Data Siskohat, Berdampak ke Jadwal Keberangkatan Tak Sesuai Ketentuan

Siskohat merupakan sistem aplikasi untuk mengelola data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.

Pansus Haji
{{caption}}
Pansus DPR Temukan Ada Perintah Ubah Data Haji di Siskohat Kemenag yang Rugikan Jemaah

Pansus Haji mengungkapkan ada potensi intervensi dalam proses input data di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag.

Pansus Haji
{{caption}}
VIDEO: Pansus Angket Haji DPR Pukul Meja Cecar Anak Buah Yaqut "Jangan Bolak balik!"

Pansus Angket Haji menggelar sidang dengan menghadirkan Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag

Pansus Angket Haji
{{caption}}
VIDEO: Tajam Pansus Haji DPR ke Anak Buah Menag Yaqut Ingatkan Ancaman Pidana Hingga Akhirat

Pansus Angket Haji 2024 menggelar sidang dengan menghadirkan Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag

Pansus Angket Haji
{{caption}}
Duduk Perkara Pansus Haji, Bikin Makin Panas Cak Imin Vs PBNU

Pansus Haji ini menyebabkan hubungan PBNU-PKB memanas hingga terlibat 'perang' sindiran.

Pansus Angket Haji
{{caption}}
Kata Ketum PBNU soal Pansus Angket Haji 2024

Pembentukan pansus angket haji 2024 itu sampai ke telinga pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

PBNU
{{caption}}
KPK Targetkan Penahanan Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex Terkait Kasus Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Gus Alex, secepatnya untuk efektivitas penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

dugaan korupsi
{{caption}}
KPK Tetapkan Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Haji dalam Kasus Kuota Haji Kemenag, Kerugian Negara Triliunan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Haji terkait dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024. Kasus ini melibatkan kerugian negara fantastis dan sejumlah pihak lain yang masih didalami.

haji 2023 2024
{{caption}}
Pansus Haji DPR Pernah Peringatkan Soal Kuota Haji 2024

Pansus Haji DPR menemukan lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kuota, khususnya pada kebijakan kuota tambahan.

berita update
{{caption}}
KPK Perkaya Penyidikan Kasus Korupsi Kuota Haji dengan Temuan BPK

KPK terus mendalami kasus korupsi kuota haji dengan memanfaatkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2025 BPK RI, yang mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024.

bpk
{{caption}}
KPK Telusuri Cara Pesan Akomodasi, Terkuak Dugaan Korupsi Haji Kemenag Rugikan Negara Triliunan Rupiah?

KPK serius menelusuri dugaan korupsi haji Kemenag 2023-2024, fokus pada pemesanan akomodasi via asosiasi. Terindikasi kerugian negara triliunan rupiah, siapa saja yang terlibat?

biro perjalanan haji
{{caption}}
Terungkap! Dirjen Hilman Latief Diperiksa 11 Jam oleh KPK Terkait Penyelidikan Haji Kemenag, Apa Saja yang Digali?

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief diperiksa KPK selama 11 jam terkait dugaan korupsi dan regulasi dalam Penyelidikan Haji KPK tahun 2023-2024. Ada apa di balik pemeriksaan maraton ini?

haji 2023