Nagari Tangguh Bencana Pasaman: Program Unggulan Bupati Welly Suhery Hadapi 9 Jenis Bencana

Pemerintah Kabupaten Pasaman meluncurkan program Nagari Tangguh Bencana sebagai bagian dari percepatan program unggulan. Mengapa program ini menjadi fokus utama dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, secara resmi meluncurkan program Nagari Tangguh Bencana sebagai bagian dari percepatan program unggulan. Inisiatif ini merupakan bagian dari 100 hari kerja pertama Bupati dan Wakil Bupati Pasaman untuk lima tahun ke depan. Peluncuran ini menegaskan komitmen daerah dalam menghadapi potensi bencana alam yang tinggi.

Bupati Pasaman, Welly Suhery, menyatakan bahwa pembentukan nagari tangguh bencana bukan sekadar seremoni belaka. Program ini merupakan implementasi nyata dari amanat hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi warganya.

Melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana alam adalah kewajiban hukum yang melekat pada pemerintah secara bertingkat. Penegasan ini juga diperkuat oleh Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 yang mengatur pemenuhan SPM, khususnya dalam urusan kebencanaan. Oleh karena itu, program ini menjadi sangat strategis bagi Kabupaten Pasaman.

Kewajiban Hukum dan Kondisi Geografis Pasaman

Bupati Welly Suhery menjelaskan bahwa pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah mencakup urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Ini meliputi penyediaan informasi rawan bencana, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penyelamatan dan evakuasi korban. Fokus pada pelayanan dasar ini menjadi kunci dalam mitigasi.

Kabupaten Pasaman sendiri menghadapi potensi sembilan jenis bencana dengan indeks ketahanan daerah yang masih rendah, yaitu 0,31. Selain itu, indeks risiko bencana di wilayah ini tergolong tinggi, mencapai angka 177,65. Data ini menunjukkan urgensi program Nagari Tangguh Bencana.

Pasaman merupakan wilayah yang rawan akan beberapa potensi bencana alam, antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, banjir bandang, abrasi, angin kencang, badai, dan puting beliung. Potensi-potensi bencana ini disebabkan oleh karakter geografis yang beragam seperti pegunungan, serta faktor-faktor seperti curah hujan tinggi dan penebangan hutan. Kondisi ini menuntut mitigasi yang komprehensif.

Peran Nagari sebagai Garda Terdepan Mitigasi Bencana

Kondisi geografis Pasaman menuntut nagari sebagai garda terdepan pemerintahan untuk memperkuat kelembagaan siaga bencana. Nagari memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi risiko lokal dan merespons cepat setiap kejadian bencana. Keterlibatan aktif masyarakat di tingkat desa sangat diperlukan.

Saat ini, dari 62 nagari di Pasaman, 50 di antaranya telah membentuk nagari siaga bencana. Empat dari nagari tersebut bahkan sudah berstatus tangguh madya, menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, masih ada nagari yang belum memiliki kelembagaan siaga bencana.

Bupati Welly Suhery menegaskan bahwa seluruh nagari wajib segera membentuk kelembagaan siaga bencana demi keselamatan masyarakat. Pembentukan ini bukan hanya formalitas, melainkan langkah konkret untuk menekan angka korban jiwa dan kerugian materiil. Sinergi antara pemerintah daerah dan nagari sangat penting.

Upaya Peningkatan Kesiapsiagaan dan Perlindungan Masyarakat

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pasaman, Wenny Thamsil, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya memberikan mitigasi bencana kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk menekan angka korban jiwa akibat bencana alam. Edukasi dan sosialisasi menjadi fokus utama BPBD.

"Kami BPBD selalu waspada saat bencana alam tiba dengan personil," ujar Wenny Thamsil. Ia menambahkan bahwa BPBD juga rutin melakukan edukasi dan mitigasi bencana bersama pemerintah nagari, khususnya di daerah yang rawan bencana alam. Hal ini dilakukan agar bencana alam yang terjadi tidak menelan korban jiwa.

Peningkatan kesiapsiagaan ini mencakup pelatihan evakuasi, penyusunan rencana kontingensi, dan penyediaan sarana prasarana penunjang. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih siap dan tanggap dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci keberhasilan program ini.

Sumber: AntaraNews