Perlindungan Masyarakat

Polda Metro Jaya terus memburu dua terduga pelaku terkait insiden penusukan advokat di Tangsel, sekaligus menegaskan tindakan tegas terhadap aksi premanisme debt collector dalam penarikan kendaraan.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengukuhkan 11.238 petugas Satlinmas Pemkab Sukabumi, menegaskan peran vital mereka sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat hingga tingkat desa.

BPOM libatkan praktisi hukum dari Polri, Kejaksaan, dan akademisi untuk menyamakan pemahaman penegakan hukum obat dan makanan. Langkah ini krusial terkait pemberlakuan KUHP-KUHAP terbaru demi perlindungan masyarakat.

Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menekankan penerapan hukuman keras narkotika bagi pelaku kejahatan, terutama jaringan luar negeri, demi efek jera dan perlindungan masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memutus akses sementara aplikasi Grok. Langkah ini diambil untuk melindungi masyarakat dari penyebaran konten pornografi palsu berbasis AI atau deepfake, sekaligus memastikan ruang digital yang aman dan b

DPRD Kota Singkawang mengambil langkah serius memperkuat pengawasan permainan ketangkasan, memastikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat dari potensi dampak negatif.

Kementerian Dalam Negeri mewajibkan penguatan BPBD di seluruh Indonesia melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2025, bertujuan tingkatkan efektivitas penanggulangan bencana dan ketangguhan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan pentingnya kolaborasi Pentahelix sebagai langkah strategis untuk mengentaskan berbagai permasalahan bencana, termasuk banjir dan longsor, demi melindungi masyarakat di wilayahnya.

Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengembalikan motor Yamaha X-Max senilai Rp60 juta kepada pemiliknya setelah dicuri komplotan Curanmor Jakarta Utara, mengapresiasi gerak cepat polisi.

BPOM menegaskan Pengawasan Produk Ilegal di Indonesia sangat ketat, menjangkau hingga pelosok. Bagaimana strategi BPOM melindungi masyarakat dari bahaya barang tak berizin?

Akademisi UMSU menegaskan penangkapan pelaku penghasutan adalah langkah hukum melindungi masyarakat, bukan ancaman kebebasan sipil. Pahami makna hukum penghasutan yang sesungguhnya.