Mundur dari Golkar, Jusuf Hamka Pastikan Tak akan Kembali ke Panggung Politik

Meski hasil survei tersebut menunjukkan popularitasnya, Jusuf Hamka memutuskan untuk kembali fokus pada pekerjaan sosial dan meninggalkan ambisi politiknya.

Ahok pun juga pernah dihubungi Jusuf Hamka untuk membahas Pilkada DKI Jakarta 2024.

Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Langkah ini diikuti Jusuf Hamka juga mengundurkan diri dari posisinya di Dewan Penasihat.

Babah Alun memperlihatkan surat pengunduran diri kepada wartawan.

Meski tak mau lugas berkomentar ihwal pribadi Bahlil maupun Agus Gumiwang, Jusuf Hamka menyebut mereka adalah sahabatnya.

Jusuf Hamka tak secara lugas menjawab pihak yang menzalimi Airlangga.

Ketika ditanya apakah Airlangga mundur karena dipaksa oleh pihak lain, Babah Alun enggan menjawab

Pasca Airlangga mundur dari, bos jalan tol Jusuf Hamka juga memutuskan mundur dari kursi kepengurusan partai Golkar.

Kedatangan Jusuf Hamka, untuk antarkan surat pengunduran diri dari partai berlambang pohon beringin itu.

Jusuf Hamka yang sempat disiapkan mendampingi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di Pilgub Jakarta 2024 tersebut memilih ‘resign’.

Jusuf Hamka mengakui keputusan mundur karena melihat pergolakan di Golkar yang berujung pengunduran diri Airlangga.

Jusuf Hamka mengaku mempunyai empat alasan mundur dari Partai Golkar.

Jusuf Hamka menyebut kondisi Indonesia saat ini sudah terlalu banyak kerusakan yang harus dibenahi. Karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Prabowo.

Dalam pengadilan tingkat pertama, tergugat berhak untuk mengajukan banding sebagai upaya hukum.

Pembangunan jembatan dengan panjang sekitar 40 meter dan lebar 4 meter ini sepenuhnya dibiayai oleh Jusuf Hamka sebagai donatur.

Tokoh Islam Tionghoa Jusuf Hamka mengaku senang dengan tekad Presiden Prabowo yang ingin menyatukan ulama dan umara.

Jusuf Hamka termasuk salah satu tokoh muslim yang diundang Prabowo ke Istana untuk membahas alasan Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian.

Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025.