Menteri P2MI: 90 Persen Kekerasan Terhadap Imigran Terjadi di Perusahaan Ilegal

Lampung sendiri merupakan daerah penyumbang tenaga migran terbesar kelima di Indonesia setelah Jawa Timur

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding bersama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal akan bentuk ‘kelas imigran’ dalam menyiapkan PMI yang terintegrasi di Lampung.

Hal itu disampaikannya saat Abdul Kadir usai lakukan pertemuan dengan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, di ruang kerja Gubernur, Kamis (15/5).

Lampung sendiri merupakan daerah penyumbang tenaga migran terbesar kelima di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

"Ada satu gagasan menarik terutama untuk SMK dan SMA akan dibuat ‘kelas migram’ di sekolah. Nanti kurikulumnya akan kita bahas,"katanya Kardin.

Dengan adanya gagasan itu, ia menyebutkan baik kementerian maupun pemerintah provinsi Lampung perlu melakukan tata kelola sebelum akhirnya berdiakusi kembali.

"Untuk Modul kurikulumnya akan kami siapkan secara khusus. Kita akan bangun ekosistem pelatihan yang lengkap, mulai dari pelatihan keterampilan, sertifikasi, pemeriksaan kesehatan, hingga pelatihan bahasa," jelasnya.

Ia menyebutkan Lampung memiliki target jangka panjang dengan mengirim 20.000 - 30.000 tenaga migran per tahun secara legal, aman, dan profesional.

"Ada contohnya Bumi Daya di Lampung Selatan ada satu desa dengan 2.000 penduduk, 250 penduduknya adalah imigran, setiap bulan mengirim uang Rp500 juta, dan ini akan jadi model dalam penguatan perekonomian di beberapa tempat tapi kita buat dulu designnya," jelas Kardin.

Dengan itu ia berharap agar ketika pulang kembali ke Indonesia para imigran dapat membawa pulang keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang dapat dibagikan ke masyarakat lain.

"Target kita hal ini dapat mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia," lanjut Kardin

Kardin mengungkap saat ini permintaan tenaga kerja migran Indonesia mencapai 1,5 juta per tahun, namun baru sekitar 250.000 yang terpenuhi.

"Jadi Masih banyak peluang yang belum tergarap. Kuncinya adalah pelatihan dan peningkatan keterampilan," tuturnya.

Meski begitu lanjut Karding, masih banyak para pekerja yang menggunakan calo untuk dapat bekerja di Luar Negeri, namun pihaknya perlu waktu untuk mengatasi hal tersebut.

"Itu Perlu adanya kampanye besar-besaran dan sosialisasi agar tidak berangkat menggunakan calo, 90 persen kekerasan terhadap imigran terjadi di perusahaan ilegal yang tidak terdata baik dimna kerja identitasnya siapa yang mengirim sehingga butuh waktu untuk mengatasi calo itu," katanya.