LIVE

Menlu soal Kapal Perang AS Melintas di Selat Malaka: Bukan Sesuatu yang Baru

Ia menegaskan bahwa keberadaan kapal tersebut merupakan bagian dari patroli rutin di kawasan.

kapal perang as
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono memberikan keterangan kepada awak media usai hadir dalam pertemuan DK PBB yang berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Amerika S
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono memberikan keterangan kepada awak media usai hadir dalam pertemuan DK PBB yang berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Amerika S (© 2026 Liputan6.com)

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, angkat bicara terkait kapal perang milik Amerika Serikat yang melintas di Selat Malaka. Ia menegaskan bahwa keberadaan kapal tersebut merupakan bagian dari patroli rutin di kawasan.

"Saya kira mereka biasa ya, patroli di kawasan. Ada yang namanya Freedom of Navigation Patrol," kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, aktivitas tersebut bukan sesuatu yang baru, sehingga masyarakat diminta tidak perlu khawatir.

"Itu bukan baru kok, bukan sesuatu yang baru," ujarnya.

TNI AL: Sesuai Hak Lintas Transit Internasional

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal), Laksma TNI Tunggul, juga merespons keberadaan kapal asing yang melintas di Selat Malaka.

Ia menjelaskan bahwa kapal tersebut, termasuk kapal perang, memiliki hak melintas berdasarkan ketentuan internasional, yakni Hak Lintas Transit (transit passage) di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

“Pelayaran semata-mata untuk tujuan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin antara satu bagian laut lepas atau ZEE dan bagian laut lepas atau ZEE lainnya, hal tersebut berdasarkan Pasal 37, 38 dan 39 pada UNCLOS 1982," kata Tunggul dalam siaran tertulis yang diterima, Senin (20/4/2026).

Indonesia Berpegang pada UNCLOS 1982

Tunggul menambahkan bahwa Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Dengan demikian, seluruh kapal yang melaksanakan hak lintas transit di Selat Malaka wajib menghormati kedaulatan Indonesia sebagai negara pantai.

Meski hanya melintas, kapal asing tetap harus mematuhi aturan internasional yang berlaku. Tunggul menegaskan bahwa kapal tidak boleh melanggar ketentuan keselamatan pelayaran maupun perlindungan lingkungan laut.

"Kapal asing tidak boleh melanggar ketentuan COLREG 1972 tentang pencegahan tubrukan di laut dan MARPOL tentang pencegahan pencemaran berasal dari kapal," dia menandasi.

Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia yang menghubungkan berbagai kawasan strategis. Karena itu, aktivitas kapal asing, termasuk kapal militer, kerap terjadi dalam koridor hukum internasional yang telah disepakati.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dani Mardanih
Editor Dani Mardanih
L
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
IHSG Anjlok 4,5% ke 5.342, Ini Pemicunya

{{caption}}
Kepala BGN Jawab Kabar Dapur MBG Setop Operasi Karena Dana Belum Cair

{{caption}}
Profil Edison, Bupati Muara Enim yang Terjaring OTT KPK

{{caption}}
BGN Rekrut Profesor Gizi dan Dokter Anak Jadi Dewan Pengarah, Ini Tugasnya

{{caption}}
Wamendagri Ribka Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital

{{caption}}
Harga Telur dan Ayam Turun Dapat Diserap untuk Program MBG

Topik Terkait
{{caption}}
Kapal Tanker Iran Masuk Perairan Indonesia Usai Bobol Blokade AS, Bawa Minyak Mentah Senilai Rp3,81 triliun

Kemlu menyatakan bahwa kapal tanker melintasi perairan Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan hak lintas kapal sesuai hukum internasional.

Kapal Tanker Iran
{{caption}}
Komisi I DPR: Menarik Pajak di Selat Malaka akan Menimbulkan Konflik Baru

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

Selat Malaka
{{caption}}
Menlu Sugiono: Indonesia Tidak akan Kenakan Tarif di Selat Malaka

Menurut Menlu Sugiono pengenaan tarif di Selat Malaka tidak sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Menlu Sugiono
{{caption}}
Ketua Komisi I DPR: Kapal AS Lintasi Selat Malaka Tidak Ganggu Politik Bebas Aktif

Selat Malaka merupakan jalur internasional yang dapat dilintasi oleh berbagai pihak, selama tidak berada dalam situasi konflik terbuka.

komisi I DPR
{{caption}}
Polemik Kabar Prabowo Beri Izin Lintas Udara Pesawat Militer AS, DPR Tegaskan Kebijakan Harus Transparan

Presiden Prabowo disebut, telah memberikan izin kepada pesawat militer Amerika Serikat untuk melintasi wilayah udara Indonesia.

Jet Tempur AS
{{caption}}
TNI AL Perkuat Patroli Perbatasan RI-PNG, Jamin Keamanan dari Penyelundupan Ilegal

TNI AL secara rutin mengerahkan armada untuk Patroli Perbatasan RI-PNG, memastikan perairan aman dan bebas dari aktivitas penyelundupan barang ilegal yang meresahkan masyarakat.

TNI AL
{{caption}}
TNI Buka Suara, Kapal Induk Amerika Matikan Sinyal Saat Melintasi Indonesia

Kapal induk Amerika Serikat USS Nimitz melewati selat malaka sambil mematikan sinyal.

Kapal Induk
{{caption}}
Perang Makin Panas! Iran Balas Serangan AS dan Incar Pangkalan Udara di Kuwait

Sejauh ini, belum diperoleh tanggapan langsung dari pihak militer AS.

amerika serikat
{{caption}}
Situasi Masih Panas, Trump Perintahkan Marinir AS Tembak Kapal Penebar Ranjau di Selat Hormuz

Trump menginstruksikan peningkatan penyapuan ranjau tiga kali lipat lebih kuat untuk membersihkan jalur transit yang secara efektif diganggu Iran.

berita update
{{caption}}
Tak Pernah Ada Kata Maaf, Kapal Perang AS Tembak Jatuh Pesawat Iran Air Pada 1988 Hingga 290 Orang Tewas

Pada 3 Juli 1988, USS Vincennes menembak jatuh Iran Air Flight 655, menewaskan 290 orang. Insiden ini menjadi sumber ketegangan AS-Iran hingga kini.

amerika serikat
{{caption}}
Kapal Perang Induk AS Hengkang dari Timur Tengah Untuk Kedua Kali Setelah Diserang Houthi Yaman

Pentagon mengonfirmasi hengkangnya kapal perang USS Abraham Lincoln ini.

amerika serikat
{{caption}}
BMKG Ingatkan Pelayaran Nasional Waspada Potensi Gelombang Tinggi Hingga 4 Meter

BMKG mengeluarkan peringatan dini mengenai Potensi Gelombang Tinggi hingga empat meter di beberapa perairan Indonesia hingga 2 Juni 2026, berisiko serius bagi keselamatan pelayaran nasional.

bmkg
{{caption}}
Pemprov Kepri Kembangkan KPBPB Bintan Karimun, Tarik Investasi dan Dorong Ekonomi Regional

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serius menggarap potensi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan Karimun. Langkah ini diharapkan menjadi daya tarik investasi utama dan motor penggerak ekonomi regional.

bintan karimun
{{caption}}
Singapura Tegas Tolak Pembatasan Lalu Lintas Kapal di Selat Malaka, Jamin Hak Lintas Semua Negara

Singapura menyatakan penolakan tegas terhadap usulan pembatasan lalu lintas kapal atau pengenaan bea masuk di Selat Malaka, menegaskan pentingnya jalur strategis ini bagi perdagangan global dan hak lintas semua negara.

ekonomi maritim
{{caption}}
Heboh Kapal Perang AS di Selat Malaka, TNI AL Buka Suara

Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Tunggul, mengungkapkan bahwa kapal asing, termasuk kapal perang, berhak melakukan lintas transit di Selat Malaka.

amerika serikat
{{caption}}
BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem Sumatera Utara Hingga Akhir November, Waspada Banjir dan Longsor

BMKG kembali mengingatkan masyarakat Sumatera Utara untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi hingga 27 November 2025. Apa saja pemicunya?

banjir longsor
{{caption}}
Imigrasi Tanjungpinang Terapkan Dua Kebijakan VoA, Dorong Kunjungan Wisman ke Kepri

Imigrasi Tanjungpinang kini memberlakukan dua kebijakan VoA, 7 dan 30 hari, untuk mempermudah wisman. Langkah ini diharapkan meningkatkan kunjungan ke Kepri dan berdampak positif pada ekonomi lokal.

ansar ahmad