KPK Ingatkan WNA yang Jadi Direksi BUMN Wajib Lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penyelenggara negara untuk meningkatkan kepatuhan LHKPN 2025, yang baru mencapai 35,52 persen per akhir Januari 2026, sebelum batas akhir 31 Maret 2026.

Penyampaian laporan diminta dilakukan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

"Artinya siapapun bisa dikenakan, sepanjang itu dilakukan dan apalagi itu bisa mengakibatkan kerugian negara," tutur Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna.

Menteri Investasi Rosan Roeslani menjelaskan penunjukan dua ekspatriat Garuda Indonesia di jajaran direksi. Apa alasan di balik keputusan strategis yang baru pertama kali terjadi di BUMN ini?

KPK menegaskan memiliki wewenang untuk selidiki direksi asing BUMN yang terindikasi korupsi, menyusul kebijakan Presiden Prabowo merekrut talenta global. Bagaimana implikasinya?

Kementerian Ketenagakerjaan gencar melakukan inspeksi tenaga kerja asing dan menemukan berbagai pelanggaran serius di Morowali. Apa saja yang dilanggar?

Menurut Setyo KPK masih bisa berpedoman dengan pasal UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

KPK selama ini tidak hanya menyasar penyelenggara negara di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

KPK bakal kirim surat ke Pejabat yang baru dilantik untuk segara laporkan LHPKN

KPK menggelar OTT di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Sedikitnya tiga orang dikabarkan diamankan.

KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada malam hari, tepatnya Kamis (2/7/2026).

Kartika yang merupakan istri HM Kunang sekaligus ibunda Ade Kuswara dimintai penjelasan mengenai sejumlah aset, termasuk perhiasan.

Penyidik juga mendalami pertemuan Suhardiman dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Istri bupati SA, SNE, masih berstatus saksi dalam kasus ini.

Bupati Kuansing terlibat dalam skandal jual beli jabatan yang mencuat ke publik dan memicu perhatian masyarakat serta pihak berwenang.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi direksi PT ASDP Indonesia Ferry menuai apresiasi DPR. Langkah ini diharapkan jamin kepastian hukum dan dorong bisnis BUMN.

Tantiem direksi BUMN adalah insentif yang kini menjadi sorotan, terutama setelah pernyataan Prabowo Subianto.

Ketentuan itu merujuk pada Surat Kepala BPI Danantara Nomor S-027/DI-BP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025.

Erick juga berencana mengganti posisi Komisaris Utama PT LEN Industri (Persero) Muhammad Herindra.