Jokowi: Kewenangan Kejaksaan Sangat Besar, Manfaatkan Secara Profesional!

Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung mencapai 77 persen.

Komisi Kejaksaan RI (Komjak) menekankan pentingnya menjaga profesionalitas Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum, terutama di bidang pidsus dan pidum, demi mempertahankan kepercayaan publik yang tinggi.

Survei nasional yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan, setidaknya 76 persen publik memercayai Kejaksaan.

Dalam survei tersebut, Kejagung memperoleh angka kepercayaan sebesar 73 persen.

Kejagung menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya menurut Survei Indikator Politik Indonesia.

Kepada seluruh anggota Polri, Jokowi berpesan agar tidak tebang pilih dalam penegakan hukum

Kinerja Kejagung membongkar kasus-kasus besar disebut membuat penilaian positif masyarakat.

"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.

Menurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.

Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.

Jokowi juga meminta aparat Kejaksaan tidak bermain proyek.

Berdasarkan pantauan, pukul 11.40 WIB mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih melayani warga yang datang ke rumah.

Jokowi dan Jusuf Kalla tampak duduk di barisan depan mimbar upacara.

Mawardi menjelaskan, kerbau memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Lampung sejak dahulu.

Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas sambutan hangat.

Pertemuan itu terjadi ketika dia tengah mengunjungi Ponpes Nurul Qodiri, Lampung Tengah.

Menanggapi antusiasme masyarakat, Jokowi mengatakan, seluruh agenda tersebut merupakan bagian dari undangan yang telah diterimanya.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengoptimalkan peran penegak hukum dengan program Jaksa Garda Desa, fokus mengawal program prioritas nasional dan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, demi Sumsel yang lebih berintegritas.

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

Barang bukti yang diamankan berupa perangkat elektronik dan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyuarakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum terkait dugaan korupsi tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), menyerukan transparansi dan akuntabilitas.

Dinamika Hukum Sepekan mencakup penahanan Dadan Hindayana dan Silmy Karim, penghentian kasus Wawali Bandung, serta penyidikan korupsi notifikasi perbankan oleh KPK yang menarik perhatian publik.

Mensesneg Prasetyo Hadi tegaskan pencegahan korupsi pemerintah harus dari pejabat. Ini sejalan komitmen Presiden Prabowo, menyusul terungkapnya kasus korupsi wakil menteri dan mantan pejabat Badan Gizi Nasional.