Hari Bhakti Adhyaksa ke-63, Jokowi: Jangan Ada Lagi Aparat Kejaksaan Permainkan Hukum

Jaksa Agung menegaskan tidak segan memecat jaksa nakal dan bertindak tercela

Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.

Jokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.

Menurut daftar acara diterima, Presiden Jokowi akan tiba sekira pukul 08.00 WIB.

Kepada awak media OC Kaligis mengaku kedatangannya hanya untuk bersilaturahmi.

Pria bernama asli Agustinus Jilah itu mengatakan, kedatangannya ke rumah Jokowi untuk bersilaturahmi dan membicarakan mengenai adat budaya.

Setelah beberapa gerakan, Jokowi menyudahi keiukutsertaannya.

Menurut Irpan, pihaknya menerima sepenuhnya putusan PN Surakarta yang sebelumnya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Dalam kesempatan itu, Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar itu menyampaikan laporan mengenai keberhasilan pemerintah mencapai swasembada pangan.

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan bersejarah ke Miangas, melanjutkan komitmen pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, menjadikannya presiden kedua yang tiba di pulau terluar tersebut.

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan empat tersangka baru terkait kasus penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT QSS di Kalimantan Barat, menambah daftar panjang pelaku yang merugikan negara.

Prabowo menyebut 10.000 puskesmas belum direnovasi sejak 30 tahun lalu. Dana hasil sitaan dan denda koruptor akan dipakai untuk perbaikan.

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah tuduhan kenaikan harta Rp4,87 triliun terkait kasus korupsi Chromebook, menegaskan itu adalah nilai IPO GOTO 2022 dan bukan uang yang diterimanya.

Prabowo mengatakan sudah hampir Rp40 triliun uang yang disetorkan ke negara oleh Satgas PKH.

Menurut dia, uang tersebut milik para koruptor dan kriminal yang sudah lari dari Indonesia atau meninggal dunia.

Perkara ini sebelumnya juga menyeret Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto.