Indonesia Tegaskan Komitmen Satu China, Perkuat Kemitraan Strategis dengan Tiongkok

Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip Satu China dan kesiapan untuk meningkatkan hubungan bilateral, menandai penguatan kemitraan strategis dengan Tiongkok.

Jakarta dan Beijing semakin mempererat hubungan diplomatik, ditandai dengan penegasan komitmen Indonesia terhadap prinsip Satu China. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan penting antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Komite Pusat Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) Wang Huning di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (4/12).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing pada Jumat (5/12), mengonfirmasi hasil pertemuan tersebut. Lin Jian menyatakan bahwa Indonesia tidak hanya menegaskan komitmennya pada prinsip Satu China, tetapi juga menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Tiongkok guna meningkatkan hubungan bilateral ke tahapan yang baru.

Penguatan kemitraan ini mencerminkan upaya kedua negara untuk memperdalam rasa saling percaya dan mendorong kerja sama di berbagai bidang. Inisiatif ini diharapkan dapat membawa hubungan persahabatan antara CPPCC dan instansi terkait di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi, memperkuat fondasi kerja sama yang telah terjalin.

Penguatan Prinsip Satu China dan Kerja Sama Bilateral

Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Wang Huning menyampaikan dukungan Tiongkok terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas politik dan sosial serta mencapai pembangunan yang lebih besar. Dukungan ini menjadi sinyal positif bagi kesinambungan pembangunan nasional Indonesia di tengah dinamika global.

Wang juga menegaskan keyakinan Tiongkok bahwa Indonesia akan memegang teguh prinsip Satu China. Tiongkok berharap Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Tiongkok dalam menentang separatisme "kemerdekaan Taiwan" dan mewujudkan penyatuan nasional, sebuah isu yang sangat sensitif bagi Beijing.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menyatakan kekagumannya terhadap pencapaian pembangunan Tiongkok dan keinginan Indonesia untuk mempelajari keberhasilan tersebut. Prabowo menekankan pentingnya menempuh jalur pembangunan independen yang sesuai dengan kondisi Indonesia, sekaligus menyatakan kesediaan untuk memperkuat momentum perkembangan hubungan kedua negara dan mendorong kemitraan strategis komprehensif ke tingkat yang lebih tinggi.

Sebagai bentuk solidaritas, Wang Huning juga menyampaikan simpatinya kepada Prabowo atas banjir besar yang terjadi di Sumatera. Gestur ini menunjukkan kepedulian Tiongkok terhadap kondisi sosial di Indonesia, melengkapi aspek kerja sama politik dan ekonomi.

Mendorong Hubungan Antar-Lembaga dan Visi Masa Depan

Sebelumnya, pada Rabu (3/12), Wang Huning juga telah bertemu dengan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara Indonesia. Pertemuan tersebut melibatkan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan B Najamudin di Kompleks Parlemen.

Dalam pembicaraan dengan Ahmad Muzani, Wang menyatakan bahwa hubungan Tiongkok-Indonesia telah berkembang pesat sejak terjalinnya hubungan diplomatik 75 tahun lalu. Muzani mengapresiasi hasil kerja sama di berbagai bidang dan menegaskan kesiapan MPR RI untuk memperkuat kerja sama dengan CPPCC, melaksanakan konsensus para pemimpin kedua negara, serta membantu mendorong perkembangan hubungan bilateral.

Saat bertemu Puan Maharani dan Sultan B Najamudin, Wang kembali menegaskan keinginan Tiongkok untuk mendorong persahabatan, saling percaya, dan kerja sama strategis kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi. Komitmen ini menunjukkan upaya Tiongkok dalam membangun hubungan yang kokoh dengan seluruh pilar pemerintahan Indonesia.

Selama kunjungannya, Wang juga mendorong modernisasi ala Tiongkok untuk terhubung lebih dalam dengan visi "Indonesia Emas 2045" serta memajukan kerja sama praktis bilateral. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pencapaian target pembangunan jangka panjang Indonesia. Sebagai informasi, CPPCC adalah badan penasihat formal parlemen Tiongkok yang menerima aspirasi dan rekomendasi dari masyarakat, dan Wang Huning merupakan pejabat tertinggi keempat dalam struktur pemerintahan Tiongkok.

Sumber: AntaraNews