Indeks Demokrasi Kaltim Peringkat 4 Nasional

Indeks Demokrasi Kepri 2024 menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 3,17 poin, menempatkan provinsi ini di kategori tinggi. Simak detail capaian dan dampaknya!

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya memperkuat Kualitas Demokrasi Sulsel, menghadapi tantangan dinamis dan menargetkan peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di wilayah timur Indonesia.

Provinsi Aceh mencatatkan capaian gemilang dalam Indeks Demokrasi Aceh 2025, menjadi yang terbaik di Sumatera dan peringkat ketujuh nasional, menunjukkan kemajuan signifikan.

IKP nasional 2023 menurun disebabkan sejumlah faktor. Antara lain faktor politik, ekonomi, maupun hukum.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah memperkenalkan Indeks Partisipasi Pilkada 2024.

Gubernur juga menawarkan fasilitas asrama atlet Gelora Kadrie Oening kepada siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Kaltim.

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, khususnya DP2KUKM Kaltim yang menyiapkan data secara komprehensif.

Di Bontang, gubernur meninjau pabrik energi dan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional yang memanfaatkan void tambang sebagai sumber cadangan air.

Digitalisasi tidak hanya sekadar tren, melainkan sebuah kebutuhan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi, serta daya saing daerah.

Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud (Harum) menyebut langkah ini sebagai tonggak penting menuju pemerataan pembangunan berbasis digital di Benua Etam.

Melalui SAKTI GEMAS, Pemprov Kaltim berharap pelayanan pemerintah bisa cepat, mudah, dan dekat dengan rakyat.

Sejumlah tokoh senior Kalimantan Timur yang tergabung dalam MPKT harapkan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk sampaikan keprihatinan tata kelola pemerintahan Kaltim.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengapresiasi Kemudahan Badan Hukum Perusahaan Media yang diberikan oleh Kementerian Hukum, menegaskan pentingnya legitimasi untuk kebebasan pers.

Komite Publisher Rights menegaskan komitmennya untuk memperkuat Kebebasan Pers di Papua melalui peringatan World Press Freedom Day (WPFD) 2026 di Jayapura, menyoroti tantangan dan keberlanjutan media.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.

KPU Bekasi gencar melakukan pendidikan politik sejak dini, khususnya bagi generasi muda, sebagai fondasi penting demokrasi demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Langkah strategis ini bertujuan membentuk pemilih cerdas dan partisipatif.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.