Indeks Demokrasi Kaltim Peringkat 4 Nasional

Indeks Demokrasi Kepri 2024 menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 3,17 poin, menempatkan provinsi ini di kategori tinggi. Simak detail capaian dan dampaknya!

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah mencatat peningkatan signifikan pada tahun 2025, berhasil naik ke peringkat ketiga nasional. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam penguatan demokrasi di Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya memperkuat Kualitas Demokrasi Sulsel, menghadapi tantangan dinamis dan menargetkan peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di wilayah timur Indonesia.

Provinsi Aceh mencatatkan capaian gemilang dalam Indeks Demokrasi Aceh 2025, menjadi yang terbaik di Sumatera dan peringkat ketujuh nasional, menunjukkan kemajuan signifikan.

IKP nasional 2023 menurun disebabkan sejumlah faktor. Antara lain faktor politik, ekonomi, maupun hukum.

Demokrasi yang sehat akan memperkuat stabilitas pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Gubernur juga menawarkan fasilitas asrama atlet Gelora Kadrie Oening kepada siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Kaltim.

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, khususnya DP2KUKM Kaltim yang menyiapkan data secara komprehensif.

Di Bontang, gubernur meninjau pabrik energi dan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional yang memanfaatkan void tambang sebagai sumber cadangan air.

Digitalisasi tidak hanya sekadar tren, melainkan sebuah kebutuhan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi, serta daya saing daerah.

Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud (Harum) menyebut langkah ini sebagai tonggak penting menuju pemerataan pembangunan berbasis digital di Benua Etam.

Melalui SAKTI GEMAS, Pemprov Kaltim berharap pelayanan pemerintah bisa cepat, mudah, dan dekat dengan rakyat.

Yusril Ihza Mahendra menyerukan generasi muda untuk mendalami pemikiran pendiri bangsa, khususnya Mohammad Natsir, demi menjaga nilai kebangsaan dan demokrasi.

Bawaslu Kota Cirebon menggencarkan program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) yang menyasar generasi muda, memperkuat peran mereka dalam mengawal Pemilu 2029.

FPIR Koordinator Fauzan Ohorella menegaskan aksi mahasiswa krusial sebagai kontrol sosial terhadap pemerintahan, menyoroti dinamika demokrasi dan isu ekonomi terkini.

KPU NTB aktif mendorong seluruh partai politik peserta pemilu untuk melakukan pemutakhiran data keanggotaan dan kepengurusan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) demi menjaga akurasi data dan mendukung kualitas demokrasi.

Menko Yusril Ihza Mahendra akan menyampaikan lima poin tuntutan BEM SI kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan perbedaan pendapat, menjamin kebebasan berekspresi.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan komitmen negara dalam Perlindungan HAM, menekankan pentingnya tindakan nyata dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat untuk menjaga harkat dan martabat manusia.