HUT APKASI ke-24, Pemkab Trenggalek Angkat Isu Ekonomi Hijau

Kabupaten Trenggalek menjadi tuan rumah hari ulang tahun APKASI ke-24.

Kabupaten Trenggalek menjadi tuan rumah hari ulang tahun APKASI ke-24.

HUT APKASI ke-24, Pemkab Trenggalek Angkat Isu Ekonomi Hijau

Kabupaten Trenggalek menjadi tuan rumah hari ulang tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-24. Salah satu isu pilihan yang menjadi perhatian bersama forum tersebut ialah meningkatnya perubahan iklim di dunia hingga mengakibatkan dampak negatif dalam kehidupan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) APKASI, Adnan Purichta Ichsan mengungkapkan, ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon bukan hanya isu yang perlu dibahas bersama, tetapi menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan perubahan iklim global dan lingkungan.

"Perlu adanya langkah nyata dan pembangunan infrastruktur rendah karbon," kaya Adnan saat membuka dialog nasional bertema Ekonomi Hijau Pembangunan Rendah Karbon di Pendapa Bupati Trenggalek, Trenggalek, Jawa Timur, Sabtu (8/6).

Kata Adnan, perlu adanya kolaborasi dan strategi untuk menyatukan visi dan misi dalam prinsip ekonomi hijau dan rendah karbon dari semua elemen termasuk kepala daerah. Untuk itu, momen HUT APKASI ke-24 dianggap tepat sebagai langkah awal dalam menyamakan keinginan tersebut.

"Perlu ada strategi terbaik untuk mengintregrasikan prinsip ekonomi hijau dan rendah karbon dan saling menginspirasi menjadi ekonomi berkelanjutan. Workshop ini bisa menjadi langkah awal lebih hijau, lebih berkelanjutan dan berdaya untuk indonesia," terangnya.

Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin mengatakan, krisis iklim yang terjadi saat ini memicu bencana alam di berbagai wilayah, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Untuk itu, menjadi alasan penting untuk menjadi perhatian bersama, termasuk pemerintah daerah.

Di Kabupaten Trenggalek sendiri, lanjut dia, prinsip-prinsip ekonomi hijau yang rendah karbon sudah diterapkan. Meskipun wilayah ini menjadi kawasan yang banyak dihuni dengan beragam pepohonan dan tidak terlalu banyak industri yang menimbulkan polusi.

"Kabupaten Trenggalek ini masih banyak hutan dan agroindustri tidak seperti kota, kalau kita pikir ngapain mikirin pembangunan rendah karbon?"

"Alasannya, tahun 2024 ini ketika tidak bisa diantisipasi perubahan iklim, diperkirakan kematian akibat krisis iklim bisa mencapai 4 juta orang karena krisis iklim memicu bencana alam, perebutan energi, perang. Ini merupakan isu global yang."

"Di Trenggalek 60 persen hutannya, indeks kualitas udara kita moderate, pm 2.5 kita ada di angka 9-10 artinya ambang toleransi kalau di atas 12 kita harus pakai pelindung untuk aktivitas," jelasnya.

Ditambahkan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, perubahan iklim di wilayahnya sudah mulai terasa, seperti peningkatan suhu hingga intensitas hujan yang mengakibatkan banjir. Hal ini tentu menjadi kerugian untuk masyarakat dan pemerintah daerah.

"Suhu kita tahun 1990 di 28,5 derajat celcius sekarang 32 derajat. Curah hujan juga. Dampak perubahan iklim di kami, saat awal saya jadi bupati diuji dengan banjir. Kekeringan saja sekarang bisa 9 bulan," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Nelson memberikan sejumlah tips bagaimana Pemkab Gorontalo menjalankan ekonomi hijau rendah karbon sebagai bagian membangun kembali perubahan iklim yang baik.

Langkah pertama yang perlu dilakukan kepala daerah ialah membuat rencana hingga lingkup pemerintahan terkecil di bawahnya agar menjalankan beragam aktifitas yang mendukung perubahan iklim lebih baik.

"Sudah saya masukkan rencana dalam RPJMD 8 tahun lalu. Sampai semua sektor dan hingga ke desa. Lalu secara kelembagaan kami juga punya Pokja perubahan iklim," jelasnya.

Lanjut dia, anggaran juga menjadi peran penting dalam membangun kembali iklim yang sehat dengan rendah karbon. Menurutnya, pengeluaran anggaran untuk kebijakan ini merupakan investasi yang baik untuk masa yang akan datang.

"Saya banjir habisa 500 milyar tentu ini kerugian. Anggaran untuk lingkungan itu di kami 10 persen, termasuk anggaran desa kami minta dalam aturan kita buat 10 persen untuk ke lingkungan."

"Selanjutnya regulasi kawasan hutan terbatas saya naikkan jadi hutan raya. Agar ada tempat rekreasi, edukasi, wisata bahkan kebutuhan di sana. Pembangunan rumah kebayanjab kayu di saya di atasnya diganti menggunakan baja ringan."

"Lalu penggunaan mobil listrik saya sudah gunakan itu dan juga sudah digunakan oleh dinas. Dan yang terpenting partisipasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi, masyarakat, media, NGO," tuntasnya.