Hasto Putar Rekaman Suara Diduga Jokowi Perintahkan Penegak Hukum untuk Intimidasi, Begini Isinya

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mulai mengungkit-ungkit nama Presiden ke-7 Joko Widodo, yang diyakininya menjadi alkisah dirinya dijadikan tersangka.

Tak terlalu panjang lebar, Jokowi menilai, namanya yang diseret dalam persidangan adalah hal yang biasa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun menegaskan tidak ada unsur politik dalam proses penegakan hukum terhadap Sekjen PDIP itu.

Deddy Sitorus secara terbuka menuding adanya sosok utusan dikirim Jokowi yang meminta agar tidak dipecat partai.

PDIP percaya, kasus hukum Hasto sebagi bentuk politisasi hukum.

Jokowi hanya tertawa dan mempersilakan penegak hukum bertindak jika menemukan bukti keluarganya melakukan pelanggaran hukum.

Penahanan Hasto bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi partai.

Hasto menyinggung soal sosok presiden yang dinilainya punya ambisi kekuasaan dengan meminta perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode.

Hasto menyadari sejak awal saat mengkritisi demokrasi dan pemerintah, ia  paham resiko akan dipenjara suatu hari nanti.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah apa yang disampaikan Hasto.

Hasto juga mengaku ditertawai oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hasto mengaku telah diperiksa penyidik selama hampir 3 jam terkait pernyataannya.

Hal itu disampaikan Hasto saat menghadiri peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (28/10).

Hasto menyebut tantangan global terkait pangan dan perubahan iklim akan mendorong lahirnya petani-petani muda di Indonesia.

Adapun Hasto kembali ditunjuk melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8) siang ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

Diketahui, putusan ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024

Vonis ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyerukan buruh untuk perkuat persatuan dan gotong royong dalam menghadapi tantangan ekonomi serta memperjuangkan kesejahteraan di Hari Buruh Internasional 2026.

Padahal, kata Hasto Indonesia dibangun atas tradisi dialektika dan kebebasan berpendapat, sehingga kritik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP Kritik Pemerintah adalah bentuk kasih sayang terhadap negara, bukan keinginan untuk melihat kegagalan, sekaligus menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat.

DPP PDIP menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi dan Dasasila Bandung, bukan sekadar sikap emosional, relevan di tengah krisis geopolitik.

DPP PDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif, terutama menyikapi dinamika geopolitik di Timur Tengah.