Gaji 13 dan TPP Belum Cair, PNS Papua Protes

Sampai hari ini, PNS mengaku belum mendapatkan gaji 13 dan TPP. Sebagai bentuk kekesalan, mereka menggelar protes.

Mereka meminta Pj Gubernur dan Sekda memberikan penjelasan.

Gaji 13 dan TPP Belum Cair, PNS Papua Protes

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua geram gaji ke-13 serta insentif Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diharapkan mencapai 100% ternyata tak sesuai harapan.

Sampai hari ini, PNS mengaku belum mendapatkan. Sebagai bentuk kekesalan, mereka menggelar protes.

Ketua Solidaritas ASN Papua, Herry Aso, menyampaikan keprihatinannya atas keterlambatan pencairan gaji ke-13 padahal merupakan sumber pendanaannya dari APBN.

"Kami menduga ada unsur kesengajaan untuk menunda distribusi dana. Yang berpotensi digunakan untuk kepentingan politik praktis," ungkap Aso dalam pernyataan resminya, Senin (10/6).

Aso menambahkan, keterlambatan tersebut berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari ASN di lingkungan Provinsi Papua yang kesulitan memenuhi kebutuhan finansial.

Unjuk rasa ini sekaligus mempertanyakan semangat memberikan prioritas bagi ASN Orang Asli Papua (OAP) dalam pengangkatan pejabat eselon di tingkat provinsi.

"Memberikan kesempatan kepada putra-putri asli Papua untuk menduduki jabatan strategis di Pemerintah Provinsi Papua diharapkan dapat menjaga kesinambungan budaya dan kearifan lokal," tegas Aso.

Protes ini katanya, mencerminkan harapan besar ASN OAP agar aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat lebih terwakili dalam pengambilan keputusan di tingkat provinsi.

"Ini adalah upaya untuk membangun kesetaraan dan keadilan dalam penempatan pejabat publik serta memastikan keberlanjutan budaya dan tradisi lokal," ungkap Aso.

Dirinya juga menyoroti ketidakjelasan terkait insentif TPP yang hingga saat ini belum juga ada kejelasan mengenai nominal dan peraturan gubernur (Pergub) yang mengatur hal tersebut.

Solidaritas ASN Papua mendesak pihak terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dan memenuhi hak-hak ASN guna memastikan stabilitas dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.