LIVE

DPR Usul Aturan Restorative Justice Dalam Revisi KUHAP Berlaku Usai Vonis Hakim

Restorative Justice untuk penyelesaian kasus tindak pidana dilakukan melalui dialog dan mediasi sejatinya sudah dilakukan oleh Polri, Kejaksaan Agung hingga MA.

revisi kuhap
DPR Usul Aturan Restorative Justice Dalam Revisi KUHAP Berlaku Usai Vonis Hakim
DPR Usul Aturan Restorative Justice Dalam Revisi KUHAP Berlaku Usai Vonis Hakim (merdeka.com)

Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta mengusulkan agar Restorative Justice (RJ) berlaku setelah adanya vonis hakim, diatur dalam Undang-Undang.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

"Kalau sebelum eksekusi, (usai vonis dijatuhkan) apa enggak perlu diatur? Saya pribadi menganggap itu sangat perlu," kata Wayan, Jakarta, Rabu (5/3).

DPR Rapat Bareng Ahli Hukum Bahas Revisi KUHAP
DPR Rapat Bareng Ahli Hukum Bahas Revisi KUHAP merdeka.com

Wayan menyebut, Restorative Justice untuk penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melalui dialog dan mediasi sejatinya sudah dilakukan oleh Polri, Kejaksaan Agung hingga Mahkamah Agung (MA). Namun, selama ini Restorative Justice dilakukan sebelum dijatuhkannya vonis hakim.

"Yang belum dijawab oleh Peraturan MA, Kejaksaan Agung, kepolisan adalah bagaimana kalau sudah putus, menjelang eksekusi, ada perdamaian, (saat ini) enggak diatur pak," ujar Wayan.

Wayan menilai para pelapor dan terlapor mulai reda ketegangannya usai hakim menjatuhkan putusan. Kondisi ini dinilai perlu dilakukan upaya pembicaraan Restorative Justice antara pihak yang berperkara tersebut.

"Karena praktiknya mereka baru mulai sadar mulai agak mereda ketegangannya antara pelapor dan terlapor itu justru setelah ada putusan," jelas dia.

Selain itu, menurut Wayan, apabila terlapor tak jadi dihukum karena adanya restorative justice dapat mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Karena selama ini lapas kerap bermasalah dengan persoalan penuhnya kapasitas.

"Karena itu bisa mengurangi kepenuhan penjara, setiap saat kita bisa menyelesaikan masalah yang menyebabkan tidak penuhnya penjara, menurut saya itu bagus," pungkas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Muhamad Agil Aliansyah
Editor Muhamad Agil Aliansyah
N
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
1.151 KM Jalan Daerah Dibangun Buka Akses Ekonomi hingga Pelosok Desa

{{caption}}
Daftar Kebijakan Prabowo untuk Kesejahteraan Petani

{{caption}}
Prabowo Siapkan Amnesti Napi pada HUT Ke-81 RI

{{caption}}
Latihan Militer Manajer Kopdes Disetop, Ini Gantinya

{{caption}}
RUU HAM Perkuat Komnas HAM, Beri Kewenangan Penyidikan

{{caption}}
Latihan Militer Manajer Kopdes Resmi Disetop Buntut 5 Peserta Meninggal

Topik Terkait
{{caption}}
Kejari Aceh Singkil Tuntaskan Dua Kasus Pencurian Melalui Keadilan Restoratif, Prioritaskan Pemulihan Sosial

Kejaksaan Negeri Aceh Singkil berhasil menuntaskan dua kasus pencurian via Keadilan Restoratif. Pendekatan ini prioritaskan perdamaian dan pemulihan, hindari persidangan. Simak detailnya!

Keadilan Restoratif
{{caption}}
Tahukah Anda? Situbondo Dukung Penuh Implementasi Keadilan Restoratif Kejati Jatim, Penjara Bukan Satu-satunya Solusi!

Pemerintah Kabupaten Situbondo menyambut baik implementasi Keadilan Restoratif yang diinisiasi Kejati Jatim, menyepakati bahwa penjara bukan satu-satunya solusi. Pembaca penasaran bagaimana sistem ini bekerja.

situbondo
{{caption}}
Tahukah Anda? Jampidum Setujui 3 Perkara Keadilan Restoratif di Aceh, Solusi Damai Tanpa Sidang

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) menyetujui penyelesaian tiga perkara di Bireuen, Aceh, melalui skema Keadilan Restoratif. Bagaimana proses damai ini berhasil menghindari meja hijau?

Keadilan Restoratif
{{caption}}
DPR soal RUU KUHAP: Tidak Ada Lagi Pencuri Kayu Dihukum Berat

Konsep ini memungkinkan penyelesaian perkara pidana ringan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang di pengadilan.

Berita Update
{{caption}}
KPK Berharap Kewenangan Tidak Berubah dalam RUU KUHAP yang Disetujui DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan harapannya agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru disetujui DPR tidak mengubah kewenangan lembaga antirasuah tersebut, sambil terus menganalisis potensi dampa

berita hukum
{{caption}}
Ketua DPR: UU KUHAP Baru Berlaku Mulai 2 Januari 2026

Rapat paripurna pengesahan RKUHAP digelar di Ruang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/11/2025).

berita update
{{caption}}
DPR Resmi Sahkan KUHAP Baru

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPR, Puan Maharani didampingi para wakil ketua DPR.

berita update
{{caption}}
Jelang Disahkan ke Paripurna, Ini Daftar Pasal-Pasal yang Masih Bermasalah dalam Revisi KUHAP

Koalisi Masyarakat Sipil mengkritisi sejumlah pasal dalam Revisi KUHAP yang masih kontroversial.

berita update
{{caption}}
Soal Penyitaan Benda Tidak Ada Pemiliknya, Komisi III Ingatkan MA Jangan Buat Peraturan Menyimpang dari KUHAP

Habiburrokhman memperingatkan agar MA tidak membuat aturan yang menyimpang dari KUHAP.

berita update
{{caption}}
Mengapa Konsep 'Dua Alat Bukti' dalam Revisi KUHAP Dinilai Berpotensi Lahirkan Praduga Bersalah?

Anggota DPR RI mendorong revisi KUHAP terkait dua alat bukti, menilai ketentuan saat ini berpotensi melahirkan praduga bersalah dan ketidakadilan. Simak alasannya!

alat bukti
{{caption}}
Program Pencarian Bakat Fenomenal D'Academy 8 Telah Dimulai, Banyak Terobosan Baru Hingga Kejutan Juri

Komitmen INDOSIAR untuk membawa musik dangdut berkelas dan berkualitas dibuktikan dengan bintang-bintang dangdut muda berbakat.

berita update
{{caption}}
Wamendagri Bima Arya Minta Daerah Kolaborasi Perkuat Ketahanan Pangan Perkotaan

Kota memiliki peran strategis sebagai pusat konsumsi sekaligus penggerak kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan daya saing bangsa.

berita update
{{caption}}
KPID dan ATVSI Perkuat Ekosistem Penyiaran Nasional, Bentengi Kebudayaan dari Hantaman Globalisasi

Sumbangsih gagasan dan karya dari anak-anak muda sangat dibutuhkan agar lembaga penyiaran televisi maupun radio mampu mempertahankan eksistensinya.

atvsi
{{caption}}
Mendagri Apresiasi Komisi II DPR RI Dukung Penguatan Pengelolaan Wilayah Perbatasan

Tim menemukan berbagai tantangan yang masih membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk pengelolaan perbatasan.

berita update
{{caption}}
Run to IHCBS 2026 Pertemukan Puluhan Asosiasi HR dalam Satu Gerakan untuk Indonesia

Run to IHCBS menjadi momentum untuk mempererat kolaborasi antar komunitas, asosiasi profesi, praktisi human capital hingga pemimpin bisnis.

berita update
{{caption}}
Mendagri Tito Buka Suara Terkait Kabar Dua Desa Lepas ke Malaysia

Tito Karnavian menegaskan bahwa informasi mengenai dua desa di Kalimantan yang dikabarkan lepas ke Malaysia adalah tidak benar.

berita update