DPR Sentil BSSN Karena Cuma Prediksi Serangan Siber: Kayak Mama Lauren

Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi mengingatkan bahwa mengabaikan peretasan portal pemerintah membuka celah kerentanan baru, termasuk Zero Day Attack, bagi keamanan siber pemerintah.

Anggota Komisi I DPR RI RI Sukamta kembali mempertanyakan mengenai hal ini karena Pemerintah belum juga memberi jawaban yang pasti.

Menkopolhukam: CISRT Jangan Hanya Sebagai Ikon Semata

BSSN akan mengawasi penggunaan password di internal PDNS 2.

Komisi I DPR melakukan rapat kerja bersama Kominfo dan Badan Siber dan Sandi atau BSSN, Kamis (27/6).

Kritik Pedas Anggota DPR ke BSSN soal Indonesia Tak Punya Cadangan Data di PDNS usai Diretas

Pimpinan Rapat Komisi I, Meutya Hafid emosi karena Telkom mengumumkan data yang diretas tidak bisa diselamatkan

Meutya Hafid menegaskan kebocoran data tanpa back up adalah sebuah kebodohan.

Hinsa mengungkap, persoalan utama dari serangan ini karena tidak adanya back up data.

Dalam catatan TB Hasanuddin, di kurun waktu lima tahun ini selalu mendapat laporan adanya serangan cyber.

Pusat Data Nasional yang dibawah kendali Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengalami down. Pengamat menduga ada unsur serangan siber.

Kelompok peretas Iran Handala mengumumkan mereka berhasil membobol email mantan Kepala Mossad Tamir Pardo.

Kelompok peretas bernama Handala menyatakan pada Jumat bahwa Patel “sekarang akan menemukan namanya di antara daftar korban peretasan yang berhasil”.

Kondisi ini memunculkan generasi baru ancaman siber yang lebih cepat, adaptif, dan semakin sulit dideteksi oleh sistem keamanan konvensional.

Munculnya teknologi seperti PromptLock dan ransomware yang berbasis AI seharusnya menjadi peringatan serius bagi ekosistem digital di Indonesia.

Namun, dalam budaya populer, 'hacker' lebih sering dikaitkan dengan peretas keamanan yang memiliki pengetahuan tentang celah keamanan.

Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan belum ditemukan adanya pelanggaran keamanan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat tata kelola keamanan siber dengan dukungan BSSN, menyiapkan strategi komprehensif menghadapi ancaman digital yang terus berkembang.

Komisi XIII DPR RI mendesak evaluasi menyeluruh terhadap layanan Surat Dukungan Work and Holiday Visa (SDUWHV) Imigrasi, menyoroti kendala sistem dan transparansi data pemohon.

Kampanye ini merupakan bagian dari komitmen Bank Saqu untuk terus mendampingi nasabah, memastikan mereka dapat bertransaksi secara aman dan nyaman.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan 27 bank dan lembaga penyedia kartu kredit untuk melaporkan transaksi, sekaligus memastikan kerahasiaan dan keamanan data nasabah sesuai regulasi terbaru terkait Kewajiban Laporan Transaksi Kartu Kredit DJP.

Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali menegaskan komitmen penguatan keamanan siber saat berkunjung ke Badan Siber dan Sandi Negara di Sawangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kerja sama antara TNI Angkatan Laut dan BSSN semakin solid dalam membangun sistem pertahanan negara yang adaptif dan tangguh.