Dilantik Prabowo, Khofifah-Emil Dardak Resmi Jabat Gubernur dan Wagub Jawa Timur

Khofifah dan Emil tampak hadir saat pelantikan di Istana Jakarta. Keduanya mengenakan pakaian dinas upacara bewarna putih, seperti para kepala daerah lain.

Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2). Salah satu kepala daerah dilantik adalah Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak yang dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur periode 2025-2030.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Khofifah dan Emil tampak hadir saat pelantikan di Istana Jakarta. Keduanya mengenakan pakaian dinas upacara bewarna putih, seperti para kepala daerah lain.

Acara pelantikan dimulai dengan lagu Indonesia Raya pada pukul 09.58 WIB. Para kepala daerah terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Merdeka Jakarta.

Khofifah-Emil bersama para kepala daerah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Prabowo. Mereka berjanji akan bekerja sebaik-baiknya dan berbakti kepada masyarakat.

"Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dan wakil gubernur, sebagai bupati dan wakil bupati, sebagai wali kota dan wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," kata para kepala daerah bersamaan mengikuti ucapan Prabowo.

Adapun 961 kepala daerah itu terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Mereka adalah kepala daerah yang tidak memiliki perkara di Mahkamah Konstitusi dan dismissal.

Pelantikan berdasarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 24 dan 25 P tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2025-2030. Mereka diberikan gaji pokok serta tunjangan kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 dan 100.2.1.3-1719 tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Pada Kabupatan/Kota Hasil Pilkada Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030.

Pelantikan ini dihadiri jajaran pimpinan MPR dan DPR RI. Tampak pula para anggota kabinet Indonesia Maju dan ketua umum serta perwakilan partai politik.

Kepala Daerah Retreat di Magelang Usai Dilantik

Usai dilantik, para kepala daerah akan menjalani retret pada 21-28 Februari 2025 di Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur.

Sejumlah kepala daerah pun mengaku siap mengikuti retret di Akmil Magelang.

Khofifah menyambut baik penyelenggaraan retret bagi kepala daerah. Namun, dia mengusulkan agar wakil kepala daerah juga mendapatkan pembekalan serupa, mengingat peran mereka yang tak terpisahkan di dalam pemerintahan daerah.

Hal itu disampaikan Khofifah setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Minggu 16 Februari 2025.

"Mudah-mudahan kesempatan itu juga akan diberikan kepada para wakil kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota," kata dia.

Khofifah mengungkapkan dirinya sempat bertanya kepada Wakil Menteri Dalam Negeri mengenai keterlibatan wakil kepala daerah dalam retret tersebut. Ia menilai kehadiran mereka sangat penting untuk memperkuat kolaborasi dengan kepala daerah.

"Saya tanya memang ini hanya kepala daerah. Penutupannya baru dengan waka (wakil kepala daerah). Mudah-mudahan ada tahap berikutnya untuk waka (wakil kepala daerah) karena menurut saya strategi partnership di antara kepala daerah dan wakil kepala daerah itu menjadi sangat penting untuk kita bisa memadu produktivitas di masing-masing daerah," ujar dia.

Khofifah menekankan meskipun ia dan Emil Dardak telah lima tahun bersama memimpin Jawa Timur, tetap diperlukan penyesuaian dalam berinteraksi dengan para bupati dan wali kota yang baru. Selain itu, adaptasi juga dibutuhkan dalam menghadapi perubahan di sejumlah kementerian serta perkembangan berbagai badan baru.

Dia juga mengungkit pentingnya kesiapan dalam mengantisipasi dan memitigasi dinamika global yang dapat memengaruhi kebijakan daerah. Oleh karena itu, menurutnya, pembekalan bagi kepala daerah maupun wakil kepala daerah tetap diperlukan.

Dia berharap kesempatan serupa juga diberikan kepada para wakil kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

"Menurut saya tetap pembukaan itu penting untuk didapatkan baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Mudah-mudahan kesempatan itu juga akan diberikan kepada para wakil kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota," ucap dia.